MPR: Pro-Kontra Amandemen Merupakan Hal yang Sehat - RILIS.ID
MPR: Pro-Kontra Amandemen Merupakan Hal yang Sehat
Nailin In Saroh
Jumat | 06/12/2019 22.02 WIB
MPR: Pro-Kontra Amandemen Merupakan Hal yang Sehat
Diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019’ di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, (6/12/2019).

RILIS.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebut jumlah pimpinan MPR Periode 2019-2024, 10 orang, merupakan pimpinan terbanyak dalam sejarah MPR di Indonesia. Dia mengungkap, pada masa MPR di bawah pimpinan Amien Rais, jumlah pimpinan MPR hanya sampai Sembilan orang.

Dari sepuluh pimpinan MPR yang ada mewakili seluruh kepemimpinan partai politik yang lolos dalam ambang batas parlementer ditambah dengan kelompok DPD. “Tak ada dikotomi partai besar dan kecil”, papar Ketua Persatuan Alumni GMNI itu dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019' di Media Center, Komplek Gedung MPR / DPR / DPD RI, Jakarta, (6/12) 2019).

Pimpinan MPR sekarang, menurut politisi dari PDIP, merupakan tokoh-tokoh yang telah memiliki pengalaman dalam kepemimpinan MPR dan juga sebagai menteri. Diantaranya, Hidayat Nur Wahid Ketua MPR Periode 2004-2009 dan Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR Periode 2014-2019.  

"Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Syarifuddin Hasan, dan Bapak Fadel Muhammad juga pernah menjadi menteri dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", tambahnya.

Komposisi yang mendukung modal dasar bagi MPR dalam pelaksanaan tugas alasan mereka bukan hanya politisi namun juga negarawan. Sesuai, kata dia, produk lembaga ini bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan demi kepentingan bangsa dan negara.

Lembaga ini memiliki fungsi strategis seperti yang tertera di UUD NRI Tahun 1945. Lembaga ini juga sebagai perajut persatuan dan kesatuan bangsa. Diungkapkan beberapa waktu yang lalu, pimpinan MPR melakukan roadshow ke mantan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Presiden Joko Widodo, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden Maruf Amien, dan juga sudah bersilaturahmi ke berbagai organisasi ummat beragama, partai politik, serta ke kelompok masyarakat lainnya. "Ini Safari kebangsaan", katanya.

Hal yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait Rekomendasi MPR periode sebelumnya untuk menghadirkan negara ala GBHN melalui amandemen terbatas. “Kami membahas diskursus tentang pihak-pihak yang telah dan akan kami kunjungi”, ungkap Ahmad Basarah.

Berharap melakukan amandemen UUD disadari menarik sikap pro dan kontra di masyarakat. Masalah amandemen melebar hingga soal pemilihan Presiden 3 periode hingga Presiden dipilih kembali oleh MPR.

Sikap pro dan kontra, serta melebarnya masalah menurut Ahmad Basarah disebut sebagai hal yang sehat di negara demokrasi. Lembaga ini menerima tanggung jawab dalam membangun peradaban demokrasi. “Sikap pro dan kontra harus kita akui lebih baik dari berita perlawanan yang saling mempertentangkan”, tuturnya.

Pendapat-pendapat yang ada selanjutnya akan direspon dan dikelola untuk dicarikan jalan terbaik. Terkait Rekomendasi MPR periode sebelumnya, terkait beberapa fraksi di MPR terkait kembali pola pembangunan ala GBHN. Ada yang dihindari dengan melakukan amandemen terbatas, ada pula yang cukup melalui undang-undang. Ahmad Basarah tidak ingin melihat perbedaan yang ada. Dirujuk pilih melihat persamaan. “Persamaannya semua ingin ada haluan negara”, ucapnya.

Meskipun demikian, demikianlah penilaian atas Arah Pembangunan yang ditentukan oleh undang-undang, UU yang telah memiliki banyak kelemahan seperti halnya sentris, pembangunan hanya diberikan kepada pemerintah. “Padahal pembangunan perlu dilakukan oleh lembaga negara yang lain”, ungkapnya. 

Tak hanya itu, dalam undang-undang yang ada tak mau memberi sanksi bagi pihak yang tidak bisa mengaktifkan. Untuk itu perlu adanya pola pembangunan yang bisa mengikat dan menjadi pedoman bagi semua. 

“Presiden boleh memiliki kreasi dan inovasi dalam pembangunan namun ia tidak bisa menginterupsi GBHN sebagai panduan pembangunan nasional. Pembangunan Berkelanjutan tidak ditentukan oleh 3 periode pemerintahan Presiden oleh program yang berkelanjutan ”, tegasnya.

Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan dalam kesempatan yang sama mengatakan membahas keinginan kembali pola pembangunan ala GBHN, pimpinan MPR dengan penuh pertimbangan memutuskan pendalaman dengan membuka ruang yang luas untuk siapa saja. “Kita menerima saran dan masukan dari masyarakat”, ”. 

Bagi Syarifuddin Hasan hal yang penting karena amandemen yang dilakukan akan berdampak pada masa depan bangsa. Amandemen UUD menurut Syarifuddin Hasan tidak tabu. "Kalau belum sempurna kita sempurnakan", ucapnya. 

Meski demikian, fraksinya tetap harus dilakukan. Alasannya pola pengembangan melalui peraturan perundang-undangan sudah cukup. “Semua yang mengimplementasikan masyarakat sudah tertuang dalam undang-undang”, ungkapnya.

Untuk masalah yang perlu dikaji lebih dalam. Syarifuddin Hasan menyetujui apa yang disetujui Ahmad Basarah sebagai pimpinan MPR telah melakukan roadshow. “Hal demikian harus dilakukan secara paralel dan paralel. Saya telah melakukan roadshow di berbagai perguruan tinggi yang merupakan gudangnya para teknorat ”, ungkapnya. 

Dari perjalanan ke kampus-kampus, ada yang mengatakan perlu melakukan amandemen, ada juga yang menyebut cukup melalui aturan dari turunan UUD. Diminta dari masyarakat sesuai dengan keputusannya. “Kita harus mengutamakan rakyat”, tegasnya.

Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, sebagai pembicara terakhir dalam acara itu mengatakan apa yang diminta oleh dua pembicara sebelumnya telah merepresentasikan kepemimpinan partai politik yang ada. Mendukung masyarakat untuk kembali pola pembangunan ala GBHN menurut Nono sudah diformalkan oleh MPR. Lebih suka memilih cara lewat amandemen.

Diriku menyebut ada 4 wacana terkait ingin menghidupkan kembali GBHN, pertama, cukup lewat undang-undang. Kedua, melalui Ketetapan MPR. Ketiga, amandemen terbatas. Keempat, kembali ke UUD Tahun 1945. “Semua hal diserap oleh MPR”, paparnya. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID