Pupukku Sayang, Pupukku Malang (1)
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Pupukku Sayang, Pupukku Malang (1)


28 Februari 2019 - 6:00 WIB
Perspektif | RILISID
...
Dwi Eva Nirmagustina, Dosen Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung

RILISID, — PEMUPUKAN adalah salah satu faktor penting dalam intensifikasi pertanian selain pengolahan tanah yang baik, pengairan/irigasi yang teratur, pemilihan bibit unggul, serta pemberantasan hama dan penyakit. Semuanya tercakup dalam panca usaha tani.

Tujuan intensifikasi adalah mengolah lahan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan berbagai sarana.

Penggunaan pupuk dalam intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Sebab, aktivitas pertanian terus-menerus mengakibatkan tanah kehilangan nutrisi.

Pupuk yang beredar di pasaran terdiri dari dua jenis, yaitu bersubsidi dan non subsidi. Tentunya, harga pupuk yang disubsidi pemerintah lebih murah dan dapat dijangkau petani.

Untuk mendapatkan pupuk subsidi petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan) yang sudah terdaftar dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

PT Petrokimia Gresik adalah BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia yang merupakan salah satu produsen pupuk di Indonesia.

PT Petrokimia Gresik mendapat amanah pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi, yaitu Urea, NPK (Phonska), Petroganik (pupuk organik), SP-36, dan Za.

Pemerintah melalui data dari penyuluh lapangan mengajukan jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh petani. Tapi sayangnya tidak semua kebutuhan pupuk ini dapat dipenuhi pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui dana untuk subsidi berasal dari APBN. Dana APBN berasal dari tiga sumber, yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat (paling besar), non-pajak, dan hibah atau pinjaman.

Pupuk merupakan salah satu komponen yang disubsidi oleh dana APBN selain BBM, listrik, pangan, benih, dan kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO penumpang, PSO penumpang angkutan laut, dan PSO informasi publik).

Lalu bunga kredit program dan terakhir Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang terdiri dari subsidi PPh-DTP dan fasilitas bea masuk.

Karena terbatasnya APBN, sedangkan banyak kebutuhan yang harus disubsidi mengakibatkan tidak semua bisa dipenuhi pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat.

Begitu juga dengan pupuk terbatasnya dana APBN mengakibatkan tidak semua pupuk yang dibutuhkan petani mampu disubsidi pemerintah.

Sebagai contoh pada tahun tanam 2018, Provinsi Lampung membutuhkan pupuk Phonska dan SP-36 sebanyak 491.715 dan 175.745 ton. Tetapi hanya 172.360 dan 45.420 ton (34,6 persen dan 28,8 persen) yang dialokasikan dari dana APBN.

Kelangkaan Pupuk
Pupuk subsidi seperti Phonska dan SP-36 sering dikatakan langka di pasaran. Apakah benar pupuk subsidi langka? Kenyataannya memang terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan petani dan alokasi pemerintah terhadap pupuk subsidi.

Berikut empat faktor lain yang dapat diidentifikasi menjadi titik permasalahan pupuk subsidi, yaitu data petani yang tidak akurat, ketidakjujuran petani, pengetahuan petani, dan terjadi penyelewengan.

Pertama, tidak ada data akurat mengenai jumlah petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang telah tergabung dalam poktan.

Poktan diminta untuk menyusun RDKK. Petani yang mengeluh tidak mendapat pupuk subsidi kemungkinan petani tersebut tidak masuk dalam poktan. Kalaupun petani sudah menjadi anggota poktan tapi poktan tidak menyusun RDKK maka poktan tersebut tidak akan memperoleh alokasi pupuk subsidi.

Pupuk yang seharusnya dapat disalurkan kepada petani yang berhak, tapi karena kelalaian petani itu sendiri mereka tidak mendapatkan haknya.

Kedua, ada ketidakjujuran petani dalam menginformasikan luas lahan yang dimiliki. Petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 2 ha. Tapi banyak petani yang memiliki lahan lebih dari 2 ha mengaku memiliki lahan kurang dari 2 ha.

Hal itu mengakibatkan orang kaya yang lahannya luas mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan petani yang seharusnya berhak peluangnya menjadi kecil untuk mendapatkan pupuk subsidi yang menjadi haknya.

Ketiga, petani dalam menghitung kebutuhan pupuk sesuai luasan lahan yang dimiliki tidak akurat. Mereka menghitung dosis pupuk lebih besar dari dosis yang ditentukan sehingga kebutuhan pupuk lebih besar dari yang dibutuhkan. Mengakibatkan alokasi pupuk untuk lahan petani yang lain menjadi berkurang.

Keempat, adanya perbedaan harga antara pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi yang mengakibatkan penyelewengan pupuk. Penyelewengan dilakukan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atas adanya disparitas harga ini. Atau petani menyalahgunakan alokasi pupuk yang ada dengan tidak digunakan sendiri melainkan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. 

Meskipun alokasi pemerintah lebih kecil daripada kebutuhan petani atas pupuk subsidi, namun penyaluran yang mengakibatkan kelangkaan bisa diminimalkan setidaknya dengan melakukan tiga hal.

Pertama, adanya data petani yang akurat sehingga pupuk subsidi akan tepat sasaran.

Kedua, mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk an-organik secara bijak dan beralih kepenggunaan pupuk organik.

Ketiga, mengaktifkan peran komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) untuk mengurangi adanya penyelewengan. (bersambung)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Pupukku Sayang, Pupukku Malang (1)

...
[email protected]

28 Februari 2019 - 6:00 WIB
Perspektif | RILISID
...
Dwi Eva Nirmagustina, Dosen Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung

RILISID, — PEMUPUKAN adalah salah satu faktor penting dalam intensifikasi pertanian selain pengolahan tanah yang baik, pengairan/irigasi yang teratur, pemilihan bibit unggul, serta pemberantasan hama dan penyakit. Semuanya tercakup dalam panca usaha tani.

Tujuan intensifikasi adalah mengolah lahan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan berbagai sarana.

Penggunaan pupuk dalam intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Sebab, aktivitas pertanian terus-menerus mengakibatkan tanah kehilangan nutrisi.

Pupuk yang beredar di pasaran terdiri dari dua jenis, yaitu bersubsidi dan non subsidi. Tentunya, harga pupuk yang disubsidi pemerintah lebih murah dan dapat dijangkau petani.

Untuk mendapatkan pupuk subsidi petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan) yang sudah terdaftar dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

PT Petrokimia Gresik adalah BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia yang merupakan salah satu produsen pupuk di Indonesia.

PT Petrokimia Gresik mendapat amanah pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi, yaitu Urea, NPK (Phonska), Petroganik (pupuk organik), SP-36, dan Za.

Pemerintah melalui data dari penyuluh lapangan mengajukan jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh petani. Tapi sayangnya tidak semua kebutuhan pupuk ini dapat dipenuhi pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui dana untuk subsidi berasal dari APBN. Dana APBN berasal dari tiga sumber, yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat (paling besar), non-pajak, dan hibah atau pinjaman.

Pupuk merupakan salah satu komponen yang disubsidi oleh dana APBN selain BBM, listrik, pangan, benih, dan kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO penumpang, PSO penumpang angkutan laut, dan PSO informasi publik).

Lalu bunga kredit program dan terakhir Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang terdiri dari subsidi PPh-DTP dan fasilitas bea masuk.

Karena terbatasnya APBN, sedangkan banyak kebutuhan yang harus disubsidi mengakibatkan tidak semua bisa dipenuhi pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat.

Begitu juga dengan pupuk terbatasnya dana APBN mengakibatkan tidak semua pupuk yang dibutuhkan petani mampu disubsidi pemerintah.

Sebagai contoh pada tahun tanam 2018, Provinsi Lampung membutuhkan pupuk Phonska dan SP-36 sebanyak 491.715 dan 175.745 ton. Tetapi hanya 172.360 dan 45.420 ton (34,6 persen dan 28,8 persen) yang dialokasikan dari dana APBN.

Kelangkaan Pupuk
Pupuk subsidi seperti Phonska dan SP-36 sering dikatakan langka di pasaran. Apakah benar pupuk subsidi langka? Kenyataannya memang terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan petani dan alokasi pemerintah terhadap pupuk subsidi.

Berikut empat faktor lain yang dapat diidentifikasi menjadi titik permasalahan pupuk subsidi, yaitu data petani yang tidak akurat, ketidakjujuran petani, pengetahuan petani, dan terjadi penyelewengan.

Pertama, tidak ada data akurat mengenai jumlah petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang telah tergabung dalam poktan.

Poktan diminta untuk menyusun RDKK. Petani yang mengeluh tidak mendapat pupuk subsidi kemungkinan petani tersebut tidak masuk dalam poktan. Kalaupun petani sudah menjadi anggota poktan tapi poktan tidak menyusun RDKK maka poktan tersebut tidak akan memperoleh alokasi pupuk subsidi.

Pupuk yang seharusnya dapat disalurkan kepada petani yang berhak, tapi karena kelalaian petani itu sendiri mereka tidak mendapatkan haknya.

Kedua, ada ketidakjujuran petani dalam menginformasikan luas lahan yang dimiliki. Petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 2 ha. Tapi banyak petani yang memiliki lahan lebih dari 2 ha mengaku memiliki lahan kurang dari 2 ha.

Hal itu mengakibatkan orang kaya yang lahannya luas mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan petani yang seharusnya berhak peluangnya menjadi kecil untuk mendapatkan pupuk subsidi yang menjadi haknya.

Ketiga, petani dalam menghitung kebutuhan pupuk sesuai luasan lahan yang dimiliki tidak akurat. Mereka menghitung dosis pupuk lebih besar dari dosis yang ditentukan sehingga kebutuhan pupuk lebih besar dari yang dibutuhkan. Mengakibatkan alokasi pupuk untuk lahan petani yang lain menjadi berkurang.

Keempat, adanya perbedaan harga antara pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi yang mengakibatkan penyelewengan pupuk. Penyelewengan dilakukan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atas adanya disparitas harga ini. Atau petani menyalahgunakan alokasi pupuk yang ada dengan tidak digunakan sendiri melainkan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. 

Meskipun alokasi pemerintah lebih kecil daripada kebutuhan petani atas pupuk subsidi, namun penyaluran yang mengakibatkan kelangkaan bisa diminimalkan setidaknya dengan melakukan tiga hal.

Pertama, adanya data petani yang akurat sehingga pupuk subsidi akan tepat sasaran.

Kedua, mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk an-organik secara bijak dan beralih kepenggunaan pupuk organik.

Ketiga, mengaktifkan peran komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) untuk mengurangi adanya penyelewengan. (bersambung)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya