Menanti ”Pencak Silat” Arinal
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Menanti ”Pencak Silat” Arinal


8 September 2020 - 12:57 WIB
Perspektif | RILISID
...
Oleh: Wirahadikusumah

RILISID, — Saya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampung Bambang Sumbogo tadi pagi (8/9/2020). Sayang, ia tak menjawab panggilan telepon saya.

Saya meneleponnya untuk mengetahui kejelasan kabar itu: usulan penurunan status Bandara Radin Inten II Lampung. Dari internasional menjadi domestik.

Kabar itu sebenarnya sudah saya dengar empat hari lalu. Dari media-media online. Namun saya lupa mengkonfirmasinya ke Dishub Lampung. Untuk mengetahui informasi terbarunya.

Tadi pagi, saya diingatkan Gunawan Handoko. Pria yang akrab saya sapa ”Pak De” ini menggunggah surat berkop Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di wall Facebook-nya. 

Surat itu ditandatangani Direktur Ditjen Hubud Kemenhub Novie Riyanto. Inti surat itu adalah mengusulkan penurunan delapan status bandara di Indonesia. Salah satunya Bandara Radin Inten II. Dari internasional menjadi domestik. 

Surat usulan itu sebenarnya sudah diklarifikasi Novie Riyanto. Menurutnya, surat itu masih bersifat internal. Belum menjadi surat resmi. Karenanya, belum bisa menjadi referensi.

Namun, ia membenarkan adanya usulan itu. Kendati memang, keputusan finalnya belum ada. Karena harus melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi, serta kementerian terkait.

”Keputusan itu juga harus melibatkan Bappenas,” ujarnya seperti yang saya kutip dari Bisnis.com.

Saya sedikit lega saat membaca informasi klarifikasi tersebut. Sebab, masih ada waktu bagi para punggawa Pemprov Lampung. Untuk kembali ”pencak silat” di pemerintah pusat. Agar usulan Bandara Radin Inten II turun kasta itu tak jadi kenyataan.

Sebab, saya sedikit banyak tahu perjuangan Pemprov Lampung. Saat memperjuangkan status internasional bandara ini. 

Untuk mendapatkan status internasional itu tidak ujug-ujug. Pemprov Lampung pada 2014 terlebih dahulu harus mengelontorkan uang. Yang bersumber dari APBD. Jumlahnya Rp400-an miliar. Untuk pembangunan Bandara Radin Inten II.

Selain itu, beragam jurus ”pencak silat” juga diperagakan ”pendekar” pemprov. Di pemerintah pusat. Agar status bandara ini bisa internasional.

Tetapi, jurus ”pencak silat” para ”pendekar” pemprov kala itu tidak berhasil. Meski diusulkan berulang kali, Kemenhub selalu tidak menyetujui Bandara Radin Inten II berstatus internasional.

Kondisi itu, memaksa gubernur Lampung kala itu M. Ridho Ficardo yang turun langsung ke ”gelanggang”. Untuk ikut ”pencak silat". 

Entah jurus apa yang dipakai Ridho kala itu, sehingga bisa menaklukkan hati Presiden Jokowi. Saat berkunjung ke Lampung. Hingga akhirnya membuat Kemenhub tak berkutik. Sehingga menyetujui usulan Pemprov Lampung. Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional.

Karenanya, saya berharap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga ikut ”pencak silat”. Dengan turun langsung melobi pusat. Agar usulan turunnya kasta bandara terbesar di Lampung itu tak menjadi kenyataan. 

Terlebih, banyak kerugian yang akan didapat Lampung. Jika Bandara Radin Inten II turun kasta.

Kerugian itu di antaranya Bandara Internasional Radin Inten II tak bisa menjadi embarkasi haji penuh. Sehingga, mimpi masyarakat untuk berangkat haji dari Lampung langsung ke Makkah bakal terkubur. 

Selain itu, uang rakyat Lampung sekitar Rp22 miliar akan kembali ”hilang”. Karena pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, harus kembali mengganggarkan ongkos transit daerah (OTD).

Kali terakhir saja, nilai OTD untuk masing-masing jamaah Rp3.163.210. Dengan jumlah calon jamaah haji Lampung mencapai 7.074 orang. Jika ditotal, besarannya lebih dari Rp22 miliar.

Dari Rp3.163.210 itu, 25 persennya atau Rp790.803 ditanggung APBD Pemprov Lampung. Sisanya APBD masing-masing kota dan kabupaten. Yang disesuaikan dengan kuota calon jamaah haji (CJH) masing-masing.

Uang OTD itu dipakai untuk transportasi pesawat pulang-pergi rute Lampung-Cengkareng, Tangerang, Banten. Kemudian bus dari Asrama Haji Rajabasa Lampung ke Bandara Radin Inten II.

Lalu mobil angkut barang dari Asrama Haji Rajabasa menuju Bandara Radin Inten II. Termasuk biaya petugas penyelenggara ibadah haji.

Karena itulah, saya berharap Pemprov Lampung berupaya keras. Untuk melobi pusat. Agar usulan Ditjen Hubud itu tak menjadi kenyataan.

Saya pun menanti ”pencak silat” Gubernur Arinal. Untuk mencegah Ditjen Hubud ”mengubur” mimpi masyarakat Lampung itu. Yang sejak dulu ingin berangkat haji tanpa transit ke Cengkareng.

Mengutip perkataan senior saya: ”jika tuan cegah kami bermimpi, kami cegah tuan untuk tidur”.(Wirahadikusumah)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Menanti ”Pencak Silat” Arinal

...
[email protected]

8 September 2020 - 12:57 WIB
Perspektif | RILISID
...
Oleh: Wirahadikusumah

RILISID, — Saya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampung Bambang Sumbogo tadi pagi (8/9/2020). Sayang, ia tak menjawab panggilan telepon saya.

Saya meneleponnya untuk mengetahui kejelasan kabar itu: usulan penurunan status Bandara Radin Inten II Lampung. Dari internasional menjadi domestik.

Kabar itu sebenarnya sudah saya dengar empat hari lalu. Dari media-media online. Namun saya lupa mengkonfirmasinya ke Dishub Lampung. Untuk mengetahui informasi terbarunya.

Tadi pagi, saya diingatkan Gunawan Handoko. Pria yang akrab saya sapa ”Pak De” ini menggunggah surat berkop Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di wall Facebook-nya. 

Surat itu ditandatangani Direktur Ditjen Hubud Kemenhub Novie Riyanto. Inti surat itu adalah mengusulkan penurunan delapan status bandara di Indonesia. Salah satunya Bandara Radin Inten II. Dari internasional menjadi domestik. 

Surat usulan itu sebenarnya sudah diklarifikasi Novie Riyanto. Menurutnya, surat itu masih bersifat internal. Belum menjadi surat resmi. Karenanya, belum bisa menjadi referensi.

Namun, ia membenarkan adanya usulan itu. Kendati memang, keputusan finalnya belum ada. Karena harus melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi, serta kementerian terkait.

”Keputusan itu juga harus melibatkan Bappenas,” ujarnya seperti yang saya kutip dari Bisnis.com.

Saya sedikit lega saat membaca informasi klarifikasi tersebut. Sebab, masih ada waktu bagi para punggawa Pemprov Lampung. Untuk kembali ”pencak silat” di pemerintah pusat. Agar usulan Bandara Radin Inten II turun kasta itu tak jadi kenyataan.

Sebab, saya sedikit banyak tahu perjuangan Pemprov Lampung. Saat memperjuangkan status internasional bandara ini. 

Untuk mendapatkan status internasional itu tidak ujug-ujug. Pemprov Lampung pada 2014 terlebih dahulu harus mengelontorkan uang. Yang bersumber dari APBD. Jumlahnya Rp400-an miliar. Untuk pembangunan Bandara Radin Inten II.

Selain itu, beragam jurus ”pencak silat” juga diperagakan ”pendekar” pemprov. Di pemerintah pusat. Agar status bandara ini bisa internasional.

Tetapi, jurus ”pencak silat” para ”pendekar” pemprov kala itu tidak berhasil. Meski diusulkan berulang kali, Kemenhub selalu tidak menyetujui Bandara Radin Inten II berstatus internasional.

Kondisi itu, memaksa gubernur Lampung kala itu M. Ridho Ficardo yang turun langsung ke ”gelanggang”. Untuk ikut ”pencak silat". 

Entah jurus apa yang dipakai Ridho kala itu, sehingga bisa menaklukkan hati Presiden Jokowi. Saat berkunjung ke Lampung. Hingga akhirnya membuat Kemenhub tak berkutik. Sehingga menyetujui usulan Pemprov Lampung. Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional.

Karenanya, saya berharap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga ikut ”pencak silat”. Dengan turun langsung melobi pusat. Agar usulan turunnya kasta bandara terbesar di Lampung itu tak menjadi kenyataan. 

Terlebih, banyak kerugian yang akan didapat Lampung. Jika Bandara Radin Inten II turun kasta.

Kerugian itu di antaranya Bandara Internasional Radin Inten II tak bisa menjadi embarkasi haji penuh. Sehingga, mimpi masyarakat untuk berangkat haji dari Lampung langsung ke Makkah bakal terkubur. 

Selain itu, uang rakyat Lampung sekitar Rp22 miliar akan kembali ”hilang”. Karena pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, harus kembali mengganggarkan ongkos transit daerah (OTD).

Kali terakhir saja, nilai OTD untuk masing-masing jamaah Rp3.163.210. Dengan jumlah calon jamaah haji Lampung mencapai 7.074 orang. Jika ditotal, besarannya lebih dari Rp22 miliar.

Dari Rp3.163.210 itu, 25 persennya atau Rp790.803 ditanggung APBD Pemprov Lampung. Sisanya APBD masing-masing kota dan kabupaten. Yang disesuaikan dengan kuota calon jamaah haji (CJH) masing-masing.

Uang OTD itu dipakai untuk transportasi pesawat pulang-pergi rute Lampung-Cengkareng, Tangerang, Banten. Kemudian bus dari Asrama Haji Rajabasa Lampung ke Bandara Radin Inten II.

Lalu mobil angkut barang dari Asrama Haji Rajabasa menuju Bandara Radin Inten II. Termasuk biaya petugas penyelenggara ibadah haji.

Karena itulah, saya berharap Pemprov Lampung berupaya keras. Untuk melobi pusat. Agar usulan Ditjen Hubud itu tak menjadi kenyataan.

Saya pun menanti ”pencak silat” Gubernur Arinal. Untuk mencegah Ditjen Hubud ”mengubur” mimpi masyarakat Lampung itu. Yang sejak dulu ingin berangkat haji tanpa transit ke Cengkareng.

Mengutip perkataan senior saya: ”jika tuan cegah kami bermimpi, kami cegah tuan untuk tidur”.(Wirahadikusumah)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya