Ironi Demokrasi di Pulau Gula
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ironi Demokrasi di Pulau Gula


24 Februari 2020 - 6:30 WIB
Perspektif | RILISID
...
Ismi Ramadhoni, Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila Tingkat Akhir

RILISID, — PUTUSAN perkara DKPP nomor 329-PKE-DKPP/XII/2019 tentang pemberhentian tetap Esti Nur Fathonah sebagai komisioner KPU Provinsi Lampung menambah daftar carut-marutnya etalase demokrasi di Sai Bumi Rua Jurai.

Esti dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 juncto Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019.

Sanksi etik yang dipicu dugaan jual-beli kursi komisioner, yang dipatok Rp100 juta tersebut memberikan gambaran jelas tentang potret buram demokrasi di Tanah Lado.

Dugaan suap dalam pengisian kursi komisioner KPU kabupaten/kota pada 2019 lalu itu jelas menampar keras kelembagaan KPU secara khusus dan penyelenggara pemilu secara umum. Yang notabene berwenang menetapkan pemenang dalam kontestasi pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang.

Esti dikabarkan akan siap buka-bukaan bahkan memakai analogi 'Tai' dalam kasus jual beli kursi komisioner. Dia menyatakan dirinya dijebak dan hanya menggenggam sedikit tai. Namun ada oknum yang sudah berlumuran tai dalam bisnis kotor industri penyelenggara yang harus segera diproses supaya adil.

Kasus Esti merupakan gerbang awal untuk membenahi unsur penyelenggara di Provinsi Lampung mengingat delapan kabupaten/kota di Lampung akan menggelar pemilihan kepala daerah pada September 2020 mendatang.

Peristiwa Esti tersebut mengingatkan pada kisah perempuan pertama dalam mitologi Yunani yang diberikan guci indah oleh para dewa hadiah pernikahan Pandora dengan Epimetheus. Dengan syarat, guci indah tersebut tidak boleh dibuka oleh Pandora.

Dengan rasa penasaran akhirnya Pandora memberanikan diri membuka guci tersebut, ternyata di dalamnya terdapat beragam penyakit, kejahatan, kebencian, kelaparan, sampai pembalasan dendam.

Kotak Pandora itu kini ada di tangan Esti, dia disorot telah melakukan kejahatan, dia yang menerima kebencian, konsekuensi kelaparan, sampai pada akhirnya apakah ia mengambil langkah ‘membalas dendam’?

Kotak Pandora yang terbuka tersebut mengeluarkan bentuk makhluk yang seram, sehingga Pandora ketakutan dan segera menutup kotak tersebut. Namun ternyata semua kejahatan tersebut sudah menjangkiti bumi dan satu hal yang tertinggal yakni harapan.

Masyarakat tentu berharap dan sangat mengapresiasi langkah Esti untuk membongkar mafia jual beli kursi komisioner. Wait and see apakah Esti sedang mengumpulkan bukti-bukti supaya memudahkan DKPP untuk mengembangkan kasus dugaan rasuah industri pengadaan kursi komisioner KPU.

DKPP RI juga membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di tiap Provinsi berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah yang dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Tim Pemeriksa Daerah mempunyai wewenang:

a.  memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota;

b.  memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS apabila dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Provinsi Aceh, anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota

Anggota TPD berasal dari unsur DKPP, masyarakat, Bawaslu dan KPU Provinsi setempat. Di Lampung, Tim Pemeriksa Daerah DKPP di Lampung diisi oleh Hj. Nilla Nargis SH, M.H (Akademisi Unila), Iskardo P. Panggar, MH dan Muhammad Teguh, S. Pd.i (Bawaslu), M. Tio Aliansyah, MH dan Sholihin S.Pd. I MH dari unsur KPU.

Seharusnya Bawaslu Provinsi Lampung serta Tim Pemeriksa Daerah harus jemput bola dan memfasilitasi Esti untuk pengembangan dugaan kasus suap jual beli kursi komisioner KPU.

Esti harus membongkar kasus rasuah KPU dengan dengan meminta bimbingan Bawaslu dan kepada 5 anggota Tim Pemeriksa Daerah seperti apa yang dilakukan Bawaslu Riau. Potensi ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi KPU harus dijawab segera atas sikap proaktif Bawaslu dan Tim Pemeriksa Daerah.

Menarik menyimak pernyataan Esti dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis kawakan Wirahadikusumah yang terkesan ‘jual kisah’. Ia mengeluhkan ongkos untuk membuat laporan pengaduan ke Jakarta.

Masak sih gaji komisioner sebesar Rp18.565.000 per bulan yang jika dikali 4 sama dengan Rp74.260.000 tidak mampu mengantarkan Esti dari Sidomulyo, Lampung Selatan ke Jl. MH Thamrin, Jakarta?

Masak tidak ada sisa sama sekali untuk membeli tiket Bus Damri Royal Class seharga Rp540 ribu pulang pergi yang berjumlah Rp540 ribu? Entahlah.

Kenapa organisasi kepemudaan dan aktivis mahasiswa diam melihat peristiwa ini? Kemana mereka yang dulu persoalkan kursi pergantian antar waktu komisioner KPU? Kemana Kelompok Cipayung? Di mana Puluhan Lembaga Kemahasiswaan Kampus? Kenapa tidak ada yang bersuara? Apakah ini titik kulminasi akibat tidak percayanya kita terhadap penyelenggara negara? Atau dahsyatnya, kita menyodorkan pertanyaan terlebih dahulu How Money Income?

Menyongsong Pilkada Serentak 2020, Lampung akan bersiap menggelar pemilihan kepala daerah di enam kabupaten dan dua Kota. D iantaranya Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Way Kanan.

Dalam mencapai pilkada kualitatif ke depan, di satu sisi kita harus membenahi penyelenggara pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik. Di sisi lain kita tidak boleh lupa dengan apa yang disebut dalam tajuk ‘Demokrasi dalam Cengkraman Hantu’ karya Alm. Een Hendarmin pascapilgub Lampung 2018 yang sangat dinamis dan melelahkan.

Bahwa kita melihat dengan sangat vulgar bagaimana Bos PT Sugar Group Company, Purwanti Lee, ikut berdendang menyerukan permintaan dukungan untuk pasangan calon Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. Dan siapa yang menyangka Arinal-Nunik menang dalam pertempuran politik 2018.

Dilihat dari historis, perusahaan gula terbesar se-Asia Tenggara yang mampu menghasilkan 450.000 ton gula per tahun ini pernah berpihak kepada M. Ridho Ficardo. Siapa M. Ridho Ficardo? Kita tidak mengenalnya saat itu dan 2014 Ridho menang.

Fenomena politik gula di Lampung senada dengan konsep shadow state atau negara bayangan William Reno dan Barbara Harriss – White (2003) bahwa melemahnya fungsi negara disebabkan karena adanya dukungan kaum pemodal untuk mengongkosi biaya politik yang mahal di republik ini, maka perselingkuhan negara dengan hantu mempersyaratkan adanya tumbal, yakni rakyat.

Bahkan perselingkuhan ini dilegalkan oleh negara dalam Peraturan KPU 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yakni sumbangan dari perusahaan dibatasi Rp750 juta. Siapa yang dapat mengukur itu?

Di sisa waktu dalam menyongsong Pilkada 5 tahunan ini mari seluruh elemen pengawas pemilu untuk menyudahi perselingkuhan negara dan hantu, jangan sampai hubungan terlarang itu ternyata melibatkan penyelenggara pemilu.

KPK sudah dikebiri ditambah adanya oknum penyelenggara pemilu pun sudah menjadi pelaku pengkhianatan demokrasi. Pertanyaannya lalu hendak siapa lagi yang kita percaya? Ini bukan soal delegitimasi kelembagaan, tapi kita khawatir ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem.

Hasilnya jika ada disorientasi tugas dan fungsi, maka masyarakat mulai membangkang dan tidak punya kepedulian terhadap bangsa dan negara, itu yang sangat berbahaya.

Apakah benar apa yang dikatakan Karni Ilyas mantan jurnalis Tempo mengutip pernyataan Joseph Stalin, bahwa pemberi vote atau dukungan tidak menentukan hasil pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil daripada pemilu. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Ironi Demokrasi di Pulau Gula

...
[email protected]

24 Februari 2020 - 6:30 WIB
Perspektif | RILISID
...
Ismi Ramadhoni, Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila Tingkat Akhir

RILISID, — PUTUSAN perkara DKPP nomor 329-PKE-DKPP/XII/2019 tentang pemberhentian tetap Esti Nur Fathonah sebagai komisioner KPU Provinsi Lampung menambah daftar carut-marutnya etalase demokrasi di Sai Bumi Rua Jurai.

Esti dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 juncto Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019.

Sanksi etik yang dipicu dugaan jual-beli kursi komisioner, yang dipatok Rp100 juta tersebut memberikan gambaran jelas tentang potret buram demokrasi di Tanah Lado.

Dugaan suap dalam pengisian kursi komisioner KPU kabupaten/kota pada 2019 lalu itu jelas menampar keras kelembagaan KPU secara khusus dan penyelenggara pemilu secara umum. Yang notabene berwenang menetapkan pemenang dalam kontestasi pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang.

Esti dikabarkan akan siap buka-bukaan bahkan memakai analogi 'Tai' dalam kasus jual beli kursi komisioner. Dia menyatakan dirinya dijebak dan hanya menggenggam sedikit tai. Namun ada oknum yang sudah berlumuran tai dalam bisnis kotor industri penyelenggara yang harus segera diproses supaya adil.

Kasus Esti merupakan gerbang awal untuk membenahi unsur penyelenggara di Provinsi Lampung mengingat delapan kabupaten/kota di Lampung akan menggelar pemilihan kepala daerah pada September 2020 mendatang.

Peristiwa Esti tersebut mengingatkan pada kisah perempuan pertama dalam mitologi Yunani yang diberikan guci indah oleh para dewa hadiah pernikahan Pandora dengan Epimetheus. Dengan syarat, guci indah tersebut tidak boleh dibuka oleh Pandora.

Dengan rasa penasaran akhirnya Pandora memberanikan diri membuka guci tersebut, ternyata di dalamnya terdapat beragam penyakit, kejahatan, kebencian, kelaparan, sampai pembalasan dendam.

Kotak Pandora itu kini ada di tangan Esti, dia disorot telah melakukan kejahatan, dia yang menerima kebencian, konsekuensi kelaparan, sampai pada akhirnya apakah ia mengambil langkah ‘membalas dendam’?

Kotak Pandora yang terbuka tersebut mengeluarkan bentuk makhluk yang seram, sehingga Pandora ketakutan dan segera menutup kotak tersebut. Namun ternyata semua kejahatan tersebut sudah menjangkiti bumi dan satu hal yang tertinggal yakni harapan.

Masyarakat tentu berharap dan sangat mengapresiasi langkah Esti untuk membongkar mafia jual beli kursi komisioner. Wait and see apakah Esti sedang mengumpulkan bukti-bukti supaya memudahkan DKPP untuk mengembangkan kasus dugaan rasuah industri pengadaan kursi komisioner KPU.

DKPP RI juga membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di tiap Provinsi berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah yang dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Tim Pemeriksa Daerah mempunyai wewenang:

a.  memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota;

b.  memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS apabila dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Provinsi Aceh, anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota

Anggota TPD berasal dari unsur DKPP, masyarakat, Bawaslu dan KPU Provinsi setempat. Di Lampung, Tim Pemeriksa Daerah DKPP di Lampung diisi oleh Hj. Nilla Nargis SH, M.H (Akademisi Unila), Iskardo P. Panggar, MH dan Muhammad Teguh, S. Pd.i (Bawaslu), M. Tio Aliansyah, MH dan Sholihin S.Pd. I MH dari unsur KPU.

Seharusnya Bawaslu Provinsi Lampung serta Tim Pemeriksa Daerah harus jemput bola dan memfasilitasi Esti untuk pengembangan dugaan kasus suap jual beli kursi komisioner KPU.

Esti harus membongkar kasus rasuah KPU dengan dengan meminta bimbingan Bawaslu dan kepada 5 anggota Tim Pemeriksa Daerah seperti apa yang dilakukan Bawaslu Riau. Potensi ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi KPU harus dijawab segera atas sikap proaktif Bawaslu dan Tim Pemeriksa Daerah.

Menarik menyimak pernyataan Esti dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis kawakan Wirahadikusumah yang terkesan ‘jual kisah’. Ia mengeluhkan ongkos untuk membuat laporan pengaduan ke Jakarta.

Masak sih gaji komisioner sebesar Rp18.565.000 per bulan yang jika dikali 4 sama dengan Rp74.260.000 tidak mampu mengantarkan Esti dari Sidomulyo, Lampung Selatan ke Jl. MH Thamrin, Jakarta?

Masak tidak ada sisa sama sekali untuk membeli tiket Bus Damri Royal Class seharga Rp540 ribu pulang pergi yang berjumlah Rp540 ribu? Entahlah.

Kenapa organisasi kepemudaan dan aktivis mahasiswa diam melihat peristiwa ini? Kemana mereka yang dulu persoalkan kursi pergantian antar waktu komisioner KPU? Kemana Kelompok Cipayung? Di mana Puluhan Lembaga Kemahasiswaan Kampus? Kenapa tidak ada yang bersuara? Apakah ini titik kulminasi akibat tidak percayanya kita terhadap penyelenggara negara? Atau dahsyatnya, kita menyodorkan pertanyaan terlebih dahulu How Money Income?

Menyongsong Pilkada Serentak 2020, Lampung akan bersiap menggelar pemilihan kepala daerah di enam kabupaten dan dua Kota. D iantaranya Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Way Kanan.

Dalam mencapai pilkada kualitatif ke depan, di satu sisi kita harus membenahi penyelenggara pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik. Di sisi lain kita tidak boleh lupa dengan apa yang disebut dalam tajuk ‘Demokrasi dalam Cengkraman Hantu’ karya Alm. Een Hendarmin pascapilgub Lampung 2018 yang sangat dinamis dan melelahkan.

Bahwa kita melihat dengan sangat vulgar bagaimana Bos PT Sugar Group Company, Purwanti Lee, ikut berdendang menyerukan permintaan dukungan untuk pasangan calon Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. Dan siapa yang menyangka Arinal-Nunik menang dalam pertempuran politik 2018.

Dilihat dari historis, perusahaan gula terbesar se-Asia Tenggara yang mampu menghasilkan 450.000 ton gula per tahun ini pernah berpihak kepada M. Ridho Ficardo. Siapa M. Ridho Ficardo? Kita tidak mengenalnya saat itu dan 2014 Ridho menang.

Fenomena politik gula di Lampung senada dengan konsep shadow state atau negara bayangan William Reno dan Barbara Harriss – White (2003) bahwa melemahnya fungsi negara disebabkan karena adanya dukungan kaum pemodal untuk mengongkosi biaya politik yang mahal di republik ini, maka perselingkuhan negara dengan hantu mempersyaratkan adanya tumbal, yakni rakyat.

Bahkan perselingkuhan ini dilegalkan oleh negara dalam Peraturan KPU 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yakni sumbangan dari perusahaan dibatasi Rp750 juta. Siapa yang dapat mengukur itu?

Di sisa waktu dalam menyongsong Pilkada 5 tahunan ini mari seluruh elemen pengawas pemilu untuk menyudahi perselingkuhan negara dan hantu, jangan sampai hubungan terlarang itu ternyata melibatkan penyelenggara pemilu.

KPK sudah dikebiri ditambah adanya oknum penyelenggara pemilu pun sudah menjadi pelaku pengkhianatan demokrasi. Pertanyaannya lalu hendak siapa lagi yang kita percaya? Ini bukan soal delegitimasi kelembagaan, tapi kita khawatir ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem.

Hasilnya jika ada disorientasi tugas dan fungsi, maka masyarakat mulai membangkang dan tidak punya kepedulian terhadap bangsa dan negara, itu yang sangat berbahaya.

Apakah benar apa yang dikatakan Karni Ilyas mantan jurnalis Tempo mengutip pernyataan Joseph Stalin, bahwa pemberi vote atau dukungan tidak menentukan hasil pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil daripada pemilu. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya