Efektivitas Kebijakan Seorang Yusuf Kohar
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Efektivitas Kebijakan Seorang Yusuf Kohar


21 April 2018 - 6:20 WIB
Perspektif | RILISID
...
Segan Simanjuntak, Jurnalis Rilislampung.id

RILISID, — SUDAH dua bulan lebih lima hari Muhammad Yusuf Kohar menahkodai Pemerintah Kota Bandarlampung. Terhitung sejak 15 Februari, politisi Demokrat ini untuk sementara menggantikan posisi Herman HN yang mengajukan cuti lantaran menjadi kontestan Pilgub Lampung 27 Juni 2018.

Seolah tidak ingin membuang waktu, Yusuf Kohar yang diamanatkan memimpin Bandarlampung sampai 23 Juni, langsung tancap gas dan melakukan gebrakan.

Gebrakan perdana itu ialah memindahkan puluhan mobil ambulans gratis milik Pemkot Bandarlampung, di mana selama kepemimpinan Herman HN dibiarkan mengetem di Tugu Adipura. (Rilislampung.id, 22/2/2018; Yusuf Kohar Ubah Kebijakan Herman HN, Ini Salah Satunya)

Kebijakan memindahkan mobil ambulans tersebut mulai menunjukkan karakter seorang Yusuf Kohar sesungguhnya. Ia seakan ingin membalaskan dendamnya setelah dua tahun tidak dianggap.

Diketahui, Yusuf Kohar dilantik bersama Herman HN pada 17 Februari 2016 silam. Namun, beberapa bulan pasca dilantik, politisi berlatar belakang pengusaha ini seolah hilang di telan bumi.

Yusuf Kohar jarang tampil di acara seremoni Pemkot Bandarlampung sebagai seorang wakil walikota. Bahkan selembar surat kedinasan dan air mineral tidak ada di meja kerjanya.

Namun, Yusuf Kohar tetap rajin mengantor setiap hari dan sekali-sekali melakukan blusukan untuk mengecek pekerjaan anak buahnya sekaligus menjumpai masyarakat.

Derita yang dialami Yusuf Kohar selama bertahun-tahun itu berakhir setelah Gubernur Lampung nonaktif Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan surat penugasan sebagai pelaksana tugas (Plt.) wali kota Bandarlampung, pada Senin (12/2/2018).

Delapan hari sebelum menjabat Plt. Wali kota, Yusuf Kohar sudah menebar ancaman kepada pejabat Pemkot dan ASN yang kedapatan terlibat aktif maupun pasif mendukung salah satu pasangan calon.

Yusuf Kohar berjanji tidak akan pandang bulu menindak tegas pegawai yang ikut berpolitik. (Rilislampung.id, 7/2/2018; Menanti Gebrakan Yusuf Kohar setelah Dua Tahun Tak Dianggap)

Tidak hanya pemindahan ambulans dan netralitas ASN di Pilgub, Yusuf Kohar juga merubah sejumlah kebijakan Herman HN.

Di antaranya melarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membagikan e-KTP secara door to door ke rumah warga melalui Satpol PP. (Tribunlampung.co.id, 15/2/2018; Yusuf Kohar: Satpol PP Tidak Lagi Bagikan e-KTP, Itu Urusan Lurah dan RT)

Kemudian menolak pembangunan rumah dinas wakil walikota dan ketua DPRD, di mana proyeknya sudah selesai proses lelang di layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE). (Rilislampung.id, 1/3/2018; (Yusuf Kohar Isyaratkan Tolak Rumdis, Ketua DPRD Kesal)

Yusuf Kohar juga merobak kabinet yang selama ini sudah disusun Herman HN. Bermodalkan restu Mendagri, ia melantik Syaprodi sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Khaidar Mansyah menjadi Kepala Bappeda.

Serta mengangkat tujuh Plt. untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II. Masing-masing Novandra (Plt. Kadisnaker); Rita Zahara (Plt. Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Kemudian, Leaderwan (Plt. Kadispora); Gimis Topa (Kepala BPBD); Ahmad Yulivan (Plt. Kadishub); Mansi (Plt. Kepala Banpol PP); dan Ali Husnan (Plt. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap).

Berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan Yusuf Kohar kemungkinan besar tidak bertahan lama. Herman HN hampir bisa dipastikan akan kembali merubah kebijakan wakilnya yang dianggap tidak sesuai dengan misinya.

Jika memang hal itu terjadi, Yusuf Kohar tidak bisa berbuat banyak. Karena ia akan kembali masuk ‘kotak’ seperti sedia kala, tanpa agenda dan surat kedinasan.

Kondisi ini tentunya tidak sehat dan tak laik ditiru dalam sebuah pemerintahan. Karena prinsipnya kepala daerah dan wakilnya dilantik dan disumpah untuk melayani rakyatnya, bukan melayani kepentingan golongan dan kroni-kroninya.

Sejatinya, kepala daerah dan wakilnya harus berbagi tugas untuk mengoptimalkan program pembangunan di daerahnya. Jika sudah tidak harmonis, lalu bagaimana pemerintahan bisa berjalan efektif.

Karena mengurus kota ini tidak akan selesai dengan seorang wali kota atau wakil wali kota saja. Hal ini tentu menarik diamati setelah Herman HN masuk pada 23 Juni.

Semoga Herman HN dan Yusuf Kohar segera rujuk, meski belum diketahui apa sebab mereka ‘pisah ranjang’. Wakil wali kota sebelumnya, Tobroni Harun juga mengalami hal serupa. Bisa jadi ada orang ketiga yang membuat mereka bercerai. (*)

Catatan: Tulisan ini bersifat pribadi, tidak mencerminkan sikap instansi di mana penulis bekerja. 

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Efektivitas Kebijakan Seorang Yusuf Kohar

...
[email protected]

21 April 2018 - 6:20 WIB
Perspektif | RILISID
...
Segan Simanjuntak, Jurnalis Rilislampung.id

RILISID, — SUDAH dua bulan lebih lima hari Muhammad Yusuf Kohar menahkodai Pemerintah Kota Bandarlampung. Terhitung sejak 15 Februari, politisi Demokrat ini untuk sementara menggantikan posisi Herman HN yang mengajukan cuti lantaran menjadi kontestan Pilgub Lampung 27 Juni 2018.

Seolah tidak ingin membuang waktu, Yusuf Kohar yang diamanatkan memimpin Bandarlampung sampai 23 Juni, langsung tancap gas dan melakukan gebrakan.

Gebrakan perdana itu ialah memindahkan puluhan mobil ambulans gratis milik Pemkot Bandarlampung, di mana selama kepemimpinan Herman HN dibiarkan mengetem di Tugu Adipura. (Rilislampung.id, 22/2/2018; Yusuf Kohar Ubah Kebijakan Herman HN, Ini Salah Satunya)

Kebijakan memindahkan mobil ambulans tersebut mulai menunjukkan karakter seorang Yusuf Kohar sesungguhnya. Ia seakan ingin membalaskan dendamnya setelah dua tahun tidak dianggap.

Diketahui, Yusuf Kohar dilantik bersama Herman HN pada 17 Februari 2016 silam. Namun, beberapa bulan pasca dilantik, politisi berlatar belakang pengusaha ini seolah hilang di telan bumi.

Yusuf Kohar jarang tampil di acara seremoni Pemkot Bandarlampung sebagai seorang wakil walikota. Bahkan selembar surat kedinasan dan air mineral tidak ada di meja kerjanya.

Namun, Yusuf Kohar tetap rajin mengantor setiap hari dan sekali-sekali melakukan blusukan untuk mengecek pekerjaan anak buahnya sekaligus menjumpai masyarakat.

Derita yang dialami Yusuf Kohar selama bertahun-tahun itu berakhir setelah Gubernur Lampung nonaktif Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan surat penugasan sebagai pelaksana tugas (Plt.) wali kota Bandarlampung, pada Senin (12/2/2018).

Delapan hari sebelum menjabat Plt. Wali kota, Yusuf Kohar sudah menebar ancaman kepada pejabat Pemkot dan ASN yang kedapatan terlibat aktif maupun pasif mendukung salah satu pasangan calon.

Yusuf Kohar berjanji tidak akan pandang bulu menindak tegas pegawai yang ikut berpolitik. (Rilislampung.id, 7/2/2018; Menanti Gebrakan Yusuf Kohar setelah Dua Tahun Tak Dianggap)

Tidak hanya pemindahan ambulans dan netralitas ASN di Pilgub, Yusuf Kohar juga merubah sejumlah kebijakan Herman HN.

Di antaranya melarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membagikan e-KTP secara door to door ke rumah warga melalui Satpol PP. (Tribunlampung.co.id, 15/2/2018; Yusuf Kohar: Satpol PP Tidak Lagi Bagikan e-KTP, Itu Urusan Lurah dan RT)

Kemudian menolak pembangunan rumah dinas wakil walikota dan ketua DPRD, di mana proyeknya sudah selesai proses lelang di layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE). (Rilislampung.id, 1/3/2018; (Yusuf Kohar Isyaratkan Tolak Rumdis, Ketua DPRD Kesal)

Yusuf Kohar juga merobak kabinet yang selama ini sudah disusun Herman HN. Bermodalkan restu Mendagri, ia melantik Syaprodi sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Khaidar Mansyah menjadi Kepala Bappeda.

Serta mengangkat tujuh Plt. untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II. Masing-masing Novandra (Plt. Kadisnaker); Rita Zahara (Plt. Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Kemudian, Leaderwan (Plt. Kadispora); Gimis Topa (Kepala BPBD); Ahmad Yulivan (Plt. Kadishub); Mansi (Plt. Kepala Banpol PP); dan Ali Husnan (Plt. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap).

Berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan Yusuf Kohar kemungkinan besar tidak bertahan lama. Herman HN hampir bisa dipastikan akan kembali merubah kebijakan wakilnya yang dianggap tidak sesuai dengan misinya.

Jika memang hal itu terjadi, Yusuf Kohar tidak bisa berbuat banyak. Karena ia akan kembali masuk ‘kotak’ seperti sedia kala, tanpa agenda dan surat kedinasan.

Kondisi ini tentunya tidak sehat dan tak laik ditiru dalam sebuah pemerintahan. Karena prinsipnya kepala daerah dan wakilnya dilantik dan disumpah untuk melayani rakyatnya, bukan melayani kepentingan golongan dan kroni-kroninya.

Sejatinya, kepala daerah dan wakilnya harus berbagi tugas untuk mengoptimalkan program pembangunan di daerahnya. Jika sudah tidak harmonis, lalu bagaimana pemerintahan bisa berjalan efektif.

Karena mengurus kota ini tidak akan selesai dengan seorang wali kota atau wakil wali kota saja. Hal ini tentu menarik diamati setelah Herman HN masuk pada 23 Juni.

Semoga Herman HN dan Yusuf Kohar segera rujuk, meski belum diketahui apa sebab mereka ‘pisah ranjang’. Wakil wali kota sebelumnya, Tobroni Harun juga mengalami hal serupa. Bisa jadi ada orang ketiga yang membuat mereka bercerai. (*)

Catatan: Tulisan ini bersifat pribadi, tidak mencerminkan sikap instansi di mana penulis bekerja. 

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya