Dilema Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Dilema Pembangunan Infrastruktur di Indonesia


4 Maret 2018 - 6:01 WIB
Perspektif | RILISID
...
Ida Bagus Ilham Malik, Mahasiswa S3 Urban Planning di Kitakyushu University, Jepang; Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies

RILISID, — Sejak lama Singapura mencuri perhatian banyak negara dan pengamat. Sebuah negara kecil, yang kemudian dikenal sebagai negara kota. Dari yang tidak diperhitungkan pada 1950-an, berubah menjadi sebuah negara kota yang sangat maju, berpengaruh, dan bahkan menjadi pihak yang menentukan bagi masa depan kawasan.

Bayangkan saja, sebuah negara kota kecil yang hanya mampu menampung penduduk sekitar 1 juta jiwa, jika dibangun dengan model lama, saat ini bisa memiliki penduduk hingga lebih dari 5 juta jiwa (Worldometers, 2018).

Di tengah keterbatasan yang mereka miliki, sumber daya, lahan, dan kualitas manusia, termasuk kemampuan pemerintah, ternyata selama beberapa puluh tahun ini mereka dapat berkembang dan bahkan sangat pesat kemajuannya. Tapi tidak banyak pihak yang bertanya, bagaimana mereka bisa mencapainya?

Terkadang, Singapura dilihat sebagai sebuah ancaman kawasan pada saat ini. Bayangkan, Indonesia saja saat ini seolah segan dengan Singapura. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Jika mereka bisa melakukannya lalu apakah kita tidak bisa juga membuat segan negara lain apalagi seperti Singapura? Ini yang menjadi pertanyaan para ahli yang memiliki perhatian pada teori ketergantungan dan pengaruh kebijakan dalam relasi internasional.

Saya tertarik membicarakan hal ini pada saat ini sebab ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah interview, salah seorang pejabat penting Singapura mengatakan bahwa kemajuan yang mereka peroleh sesungguhnya tidak lepas dari kerja bersama mereka dengan pihak private sector (Centre for Liveable Cities, 2017). Dan hal ini sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Itulah sebabnya, Singapura kemudian dapat berkembang dengan sangat cepat. Tentu saja, pihak pemerintah memiliki regulasi yang ketat yang harus diikuti oleh semua pihak, pemerintahannya juga tidak korup, dan planning yang detail juga sudah mereka siapkan.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia juga sedang melakukan hal yang serupa. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Meskipun jauh terlambat dengan negara lain, tapi langkah ini harus didorong agar dapat berkembang dan pada akhirnya nanti Indonesia tidak melulu bergantung pada hutang. Jika kita menginginkan negara mengurangi ketergantungannya pada hutang luar negeri, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.

Saat ini masyarakat kita memiliki pandangan yang agak timpang. Di satu sisi tidak menyetujui hutang luar negeri, tapi pada saat yang sama juga mengkritik keras ketika ada kerja kerja swasta dalam pembangunan di Indonesia. Lalu kalau begini, bagaimana caranya agar negara ini bisa membangun infrastruktur dengan cepat?

Memang betul, sebaiknya pembangunan ini menggunakan anggaran sendiri alias menggunakan anggaran pemerintah sendiri. Tetapi, hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa dilakukan dalam tempo 10-20 tahun ke depan terhitung sejak saat ini. Sebab ada banyak hal yang membuat alokasi anggaran yang kita miliki tidak bisa fokus ke sapras saja.

Di satu sisi, pajak juga tidak mampu meng-cover semua kebutuhan yang ada. Dan di sisi lain pula, kita didesak untuk segera memiliki berbagai infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi dan menjamin keamanan dan kenyamanan warga. Jika kita ingin cepat memiliki berbagai infrastruktur itu, maka tidak ada pilihan lain selain melibatkan pihak swasta dalam pembangunan.

Keterlibatan ini bisa menggunakan berbagai skema. Ada yang melalui investasi langsung pihak swasta. Bisa juga dengan bekerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPBU/KPS). Ada juga yang berupa swasta berinvestasi dengan jaminan keuangan oleh pemerintah. Skemanya ada banyak. Karena itu, jika kita tidak menyetujui penambahan hutang untuk membangun berbagai infrastruktur di negeri ini, maka tidak ada opsi lain selain dengan mendorong kerjasama dan investasi pihak swasta dalam seluruh pembangunan yang tidak berhubungan langsung dengan hajat hidup esensial warga. Bahkan jika memang harus begitu pun, tidak ada masalah jika swasta juga berinvestasi di sektor yang urgent bagi warga seperti listrik, air bersih, energi, dan bahan makanan.

Berkaitan dengan Singapura yang saya sampaikan tadi, baru-baru ini Singapura melakukan evaluasi terhadap kerjasamanya dengan pihak swasta. Kesimpulannya adalah peran serta swasta dalam pembangunan Singapura sangat baik dan tetap perlu diteruskan. Lalu mereka melakukan tinjauan juga, apa hal yang membuat mereka bisa sukses bekerjasama dengan  swasta? Kuncinya ternyata sangat sederhana, yaitu planning yang kuat dan detail, serta kebijakan yang jelas, tegas dan transparan.

Mereka juga melihat hal yang unik antara Singapura dan Indonesia, terutama soal pembangunan di Batam dan Singapura. Bagaimana mungkin Batam tidak menarik bagi swasta sementara Singapura sudah crowded dengan investasi swasta? Dan antara Batam dan Singapura juga secara geografis tidak berjauhan, bahkan berdampingan. Ada apa ini? Jawabannya sederhana, hal ini terjadi karena Indonesia gagal memanfaatkan kesempatan yang sama dengan Singapura sebagai akibat dari planning dan policy yang tidak clear and clean.

Masih ada banyak infrastruktur yang akan dibangun oleh Indonesia. Hal yang sekarang sedang berlangsung adalah permulaan. Prosesnya akan panjang karena ada banyak infrastruktur yang harus dibangun. Pilihan yang paling rasional bagi pemerintah untuk mewujudkan tuntutan masyarakat akan kelengkapan infrastruktur adalah dengan melibatkan swasta dalam pembangunan. Dan mulai sekarang, pemerintah harus menyiapkan planning yang detail dan kebijakan yang kuat. Selanjutnya, mengalir saja mengikuti proses yang ada. (*)

 

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Dilema Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

...
[email protected]

4 Maret 2018 - 6:01 WIB
Perspektif | RILISID
...
Ida Bagus Ilham Malik, Mahasiswa S3 Urban Planning di Kitakyushu University, Jepang; Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies

RILISID, — Sejak lama Singapura mencuri perhatian banyak negara dan pengamat. Sebuah negara kecil, yang kemudian dikenal sebagai negara kota. Dari yang tidak diperhitungkan pada 1950-an, berubah menjadi sebuah negara kota yang sangat maju, berpengaruh, dan bahkan menjadi pihak yang menentukan bagi masa depan kawasan.

Bayangkan saja, sebuah negara kota kecil yang hanya mampu menampung penduduk sekitar 1 juta jiwa, jika dibangun dengan model lama, saat ini bisa memiliki penduduk hingga lebih dari 5 juta jiwa (Worldometers, 2018).

Di tengah keterbatasan yang mereka miliki, sumber daya, lahan, dan kualitas manusia, termasuk kemampuan pemerintah, ternyata selama beberapa puluh tahun ini mereka dapat berkembang dan bahkan sangat pesat kemajuannya. Tapi tidak banyak pihak yang bertanya, bagaimana mereka bisa mencapainya?

Terkadang, Singapura dilihat sebagai sebuah ancaman kawasan pada saat ini. Bayangkan, Indonesia saja saat ini seolah segan dengan Singapura. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Jika mereka bisa melakukannya lalu apakah kita tidak bisa juga membuat segan negara lain apalagi seperti Singapura? Ini yang menjadi pertanyaan para ahli yang memiliki perhatian pada teori ketergantungan dan pengaruh kebijakan dalam relasi internasional.

Saya tertarik membicarakan hal ini pada saat ini sebab ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah interview, salah seorang pejabat penting Singapura mengatakan bahwa kemajuan yang mereka peroleh sesungguhnya tidak lepas dari kerja bersama mereka dengan pihak private sector (Centre for Liveable Cities, 2017). Dan hal ini sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Itulah sebabnya, Singapura kemudian dapat berkembang dengan sangat cepat. Tentu saja, pihak pemerintah memiliki regulasi yang ketat yang harus diikuti oleh semua pihak, pemerintahannya juga tidak korup, dan planning yang detail juga sudah mereka siapkan.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia juga sedang melakukan hal yang serupa. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Meskipun jauh terlambat dengan negara lain, tapi langkah ini harus didorong agar dapat berkembang dan pada akhirnya nanti Indonesia tidak melulu bergantung pada hutang. Jika kita menginginkan negara mengurangi ketergantungannya pada hutang luar negeri, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.

Saat ini masyarakat kita memiliki pandangan yang agak timpang. Di satu sisi tidak menyetujui hutang luar negeri, tapi pada saat yang sama juga mengkritik keras ketika ada kerja kerja swasta dalam pembangunan di Indonesia. Lalu kalau begini, bagaimana caranya agar negara ini bisa membangun infrastruktur dengan cepat?

Memang betul, sebaiknya pembangunan ini menggunakan anggaran sendiri alias menggunakan anggaran pemerintah sendiri. Tetapi, hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa dilakukan dalam tempo 10-20 tahun ke depan terhitung sejak saat ini. Sebab ada banyak hal yang membuat alokasi anggaran yang kita miliki tidak bisa fokus ke sapras saja.

Di satu sisi, pajak juga tidak mampu meng-cover semua kebutuhan yang ada. Dan di sisi lain pula, kita didesak untuk segera memiliki berbagai infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi dan menjamin keamanan dan kenyamanan warga. Jika kita ingin cepat memiliki berbagai infrastruktur itu, maka tidak ada pilihan lain selain melibatkan pihak swasta dalam pembangunan.

Keterlibatan ini bisa menggunakan berbagai skema. Ada yang melalui investasi langsung pihak swasta. Bisa juga dengan bekerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPBU/KPS). Ada juga yang berupa swasta berinvestasi dengan jaminan keuangan oleh pemerintah. Skemanya ada banyak. Karena itu, jika kita tidak menyetujui penambahan hutang untuk membangun berbagai infrastruktur di negeri ini, maka tidak ada opsi lain selain dengan mendorong kerjasama dan investasi pihak swasta dalam seluruh pembangunan yang tidak berhubungan langsung dengan hajat hidup esensial warga. Bahkan jika memang harus begitu pun, tidak ada masalah jika swasta juga berinvestasi di sektor yang urgent bagi warga seperti listrik, air bersih, energi, dan bahan makanan.

Berkaitan dengan Singapura yang saya sampaikan tadi, baru-baru ini Singapura melakukan evaluasi terhadap kerjasamanya dengan pihak swasta. Kesimpulannya adalah peran serta swasta dalam pembangunan Singapura sangat baik dan tetap perlu diteruskan. Lalu mereka melakukan tinjauan juga, apa hal yang membuat mereka bisa sukses bekerjasama dengan  swasta? Kuncinya ternyata sangat sederhana, yaitu planning yang kuat dan detail, serta kebijakan yang jelas, tegas dan transparan.

Mereka juga melihat hal yang unik antara Singapura dan Indonesia, terutama soal pembangunan di Batam dan Singapura. Bagaimana mungkin Batam tidak menarik bagi swasta sementara Singapura sudah crowded dengan investasi swasta? Dan antara Batam dan Singapura juga secara geografis tidak berjauhan, bahkan berdampingan. Ada apa ini? Jawabannya sederhana, hal ini terjadi karena Indonesia gagal memanfaatkan kesempatan yang sama dengan Singapura sebagai akibat dari planning dan policy yang tidak clear and clean.

Masih ada banyak infrastruktur yang akan dibangun oleh Indonesia. Hal yang sekarang sedang berlangsung adalah permulaan. Prosesnya akan panjang karena ada banyak infrastruktur yang harus dibangun. Pilihan yang paling rasional bagi pemerintah untuk mewujudkan tuntutan masyarakat akan kelengkapan infrastruktur adalah dengan melibatkan swasta dalam pembangunan. Dan mulai sekarang, pemerintah harus menyiapkan planning yang detail dan kebijakan yang kuat. Selanjutnya, mengalir saja mengikuti proses yang ada. (*)

 

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya