Jokowi Ngotot Izin Usaha Kudu Hitungan Jam - RILIS.ID
Jokowi Ngotot Izin Usaha Kudu Hitungan Jam

Selasa | 27/03/2018 23.59 WIB
Jokowi Ngotot Izin Usaha Kudu Hitungan Jam
FOTO: Biro Pers, dan Media Sekretariat Presiden

RILIS.ID, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ada dua hal paling memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu investasi dan ekspor. Oleh karena itu, kemudahan perizinan dalam dua hal ini akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Meski disampaikan Bu Menteri masih ada yang bulan, masih ada yang hari, saya enggak tepuk tangan. Saya tepuk tangan kalau (perizinan) sudah hitungan jam," kata Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan Pengguna Fasilitas Kepabeanan dan Peluncuran Perizinan Online di PT. Samick Indonesia, Cileungsi, Bogor, Selasa, 27 Maret 2018.

Presiden mengatakan, saat ini sudah bukan zamannya lagi mengurus izin butuh puluhan dokumen dan memakan waktu berhari-hari. "Masih banyak hal besar yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki negara ini. Sudah enggak zaman urus izin ke sana ke mari terus isi berpuluh-puluh kertas," lanjutnya.

Menurutnya, izin dokumen kepabeanan harus dipangkas sebanyak-banyaknya sehingga singkat dan tidak melalui proses yang panjang. Izin kemudahan impor untuk ekspor, dari 30 hari jadi 1 jam. Demikian juga dengan izin penimbunan barang dari 10 hari ke 1 jam.

"Izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai 30 hari ke tiga hari, ini nggak tepuk tangan. Nanti saya akan cek lagi, ini apa sampai sulit dijadikan hitungan jam," ujarnya.

Presiden menuturkan bahwa masyarakat yang hidup di era modern menuntut semua serba singkat, cepat, dan online. Oleh karena itu, sudah saatnya proses perizinan dibawa ke era yang sama, yaitu singkat, cepat, online.

Sementara itu, di acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya telah berhasil menjawab tantangan Presiden untuk melakukan percepatan perizinan usaha, bahkan kini sudah bisa dilakukan secara online.

"Kalau ditantang Pak Presiden harus kita jawab, kalau enggak artinya enggak lulus," kata Sri Mulyani dalam pidato Silaturahmi Presiden Jokowi ke PT Samick Indonesia dan peluncuran Perizinan Kepabeanan Online di Cileungsi, Bogor, Selasa (27/3).

Di hadapan 1425 pengusaha dan industri penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB), kemudian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), pusat logistik berikat (PLB), Authorised Economic Operators (AEO) yang  telah mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan, Sri Mulyani umumkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kementeria Keuangan.

Diantaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberika sertifikasi kepada perusahaan AEO yang kredibel mendorong ekspor. Dengan fasilitas itu, perusahaan diharapkan bisa berkompetisi dengan internasional.

"Pada 2017 perusahaan AEO berkontribusi menyerap 180 ribu tenaga kerja, ekspor Rp 167,3 triliun dan berkontribusi pada penerimaan pajak Rp14,6 triliun. 

Dari sisi simplifikasi penyederhanaan seluruh perizinan dunia usaha, Kemenku juga telah melakukan beberapa hal. Di bidang simplifikasi dan perizinan diberikan kemudahan untuk kepabeanan dan cukai, registrasi kepabeanan, perizinan tempat penimbunan berikat, berikut keterangannya:

  • Perizinan KITE yang sebelumnya membutuhkan waktu 30 hari, dipangkas menjadi satu jam.
  • Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari 30 hari, dipangkas menjadi tiga hari untuk pengawasan.
  • Bea Cukai bersama Indonesia National Single Window (INSW) juga membangun aplikasi perizinan tempat penimbunan barang, di mana jika sebelumnya perizinan membutuhkan waktu 10 hari, dipangkas menjadi satu jam. 
"Seluruh proses ini, untuk mendukung single submission (perizinan terintegrasi)," tegasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID