Waketum Gerindra Sebut Keberpihakan Pemerintah ke China Rugikan Bangsa
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Waketum Gerindra Sebut Keberpihakan Pemerintah ke China Rugikan Bangsa

...
RILIS.ID
Jakarta
7 Desember 2021 - 8:59 WIB
Politika | RILISID
...
Waketum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyoroti hubungan pemerintah Indonesia dan China yang semakin harmonis dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, berdasarkan hubungan internasional dan dinamika geopolitik global, pemerintah lebih condong memberi ruang yang begitu besar kepada China.

"Konsekuensinya merugikan kita sebagai sebuah bangsa," kata Ferry saat memimpin rombongan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Ruang Delegasi DPD RI Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/12/2021).

Atas kegelisahan itu, PMKI mengharapkan kolaborasi bersama DPD untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami sengaja tidak menemui DPR tapi kami menyambangi DPD. Kami menilai DPD adalah lembaga yang masih bisa dipercaya. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.

Ferry menambahkan bahwa para aktivis datang untuk menyampaikan hasil dari pertemuan mereka pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021 lalu.

"Sumpah pemuda itu menyiratkan bahwa Indonesia ini dibangun bersama untuk semua. Tetapi saat ini hasil pembangunan Indonesia tidak untuk semua," tuturnya.

Ferry didampingi sejumlah aktivis. Di antaranya Jumhur Hidayat, Refly Harun, Raslinna Rasidin, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Anthony Budiawan, Andrianto, Hendy H, Wahyono, Yos Nggarang, Hersubeno Arief dan Sarman El-Hakim.

Para aktivis ditemui oleh Wakil Ketua III Sultan Bachtiar Najamudin didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni, Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, Bambang Sutrisno (Senator Jateng) dan Habib Abdurrahman Bahasyim (Senator Kalsel).

Pada kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan dukungan terhadap ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold/PT) nol persen.

"PT 0 persen adalah sesuatu yang harus kita dukung bersama agar demokrasi kita tidak disabotase oleh oligarki atau kaum yang punya uang," tegasnya.

Selain itu juga dibahas soal penanganan pandemi Covid-19 yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengais keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Kami mendapati dugaan tindak pidana KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam kasus PCR. Bayangkan, pejabat di kementerian bukannya memberikan kesempatan kepada badan usaha, tapi menjatuhkan pilihan untuk usahanya sendiri," papar dia.

Tak hanya itu, Ferry menilai ada pencatutan harga PCR untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

"Di awal-awal pandemi PCR itu sampai Rp2 jutaan. Sekarang meski sudah diturunkan harganya, tetap saja ada selisih keuntungan. Menteri BUMN menyebutkan hal itu ditetapkan dalam rapat terbatas bersama Presiden. Ini hal yang perlu kami diskusikan dan sampaikan kepada DPD. Ini masalah besar," tambahnya.

Aktivis lainnya Jumhur Hidayat sependapat bahwa kewenangan DPD harus diperkuat.

"DPD kewenangannya harus diperkuat agar bisa membuat undang-undang. Tujuannya agar jangan sampai ada undang-undang yang lolos tanpa persetujuan DPD RI. DPD RI kan tidak terikat partai. Saran saya, lakukan aksi demonstrasi bersama rakyat agar kewenangan itu bisa diperkuat. Jalannya adalah melalui amandemen konstitusi," kata dia. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Waketum Gerindra Sebut Keberpihakan Pemerintah ke China Rugikan Bangsa

...
RILIS.ID
Jakarta
7 Desember 2021 - 8:59 WIB
Politika | RILISID
...
Waketum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyoroti hubungan pemerintah Indonesia dan China yang semakin harmonis dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, berdasarkan hubungan internasional dan dinamika geopolitik global, pemerintah lebih condong memberi ruang yang begitu besar kepada China.

"Konsekuensinya merugikan kita sebagai sebuah bangsa," kata Ferry saat memimpin rombongan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Ruang Delegasi DPD RI Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/12/2021).

Atas kegelisahan itu, PMKI mengharapkan kolaborasi bersama DPD untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami sengaja tidak menemui DPR tapi kami menyambangi DPD. Kami menilai DPD adalah lembaga yang masih bisa dipercaya. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.

Ferry menambahkan bahwa para aktivis datang untuk menyampaikan hasil dari pertemuan mereka pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021 lalu.

"Sumpah pemuda itu menyiratkan bahwa Indonesia ini dibangun bersama untuk semua. Tetapi saat ini hasil pembangunan Indonesia tidak untuk semua," tuturnya.

Ferry didampingi sejumlah aktivis. Di antaranya Jumhur Hidayat, Refly Harun, Raslinna Rasidin, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Anthony Budiawan, Andrianto, Hendy H, Wahyono, Yos Nggarang, Hersubeno Arief dan Sarman El-Hakim.

Para aktivis ditemui oleh Wakil Ketua III Sultan Bachtiar Najamudin didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni, Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, Bambang Sutrisno (Senator Jateng) dan Habib Abdurrahman Bahasyim (Senator Kalsel).

Pada kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan dukungan terhadap ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold/PT) nol persen.

"PT 0 persen adalah sesuatu yang harus kita dukung bersama agar demokrasi kita tidak disabotase oleh oligarki atau kaum yang punya uang," tegasnya.

Selain itu juga dibahas soal penanganan pandemi Covid-19 yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengais keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Kami mendapati dugaan tindak pidana KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam kasus PCR. Bayangkan, pejabat di kementerian bukannya memberikan kesempatan kepada badan usaha, tapi menjatuhkan pilihan untuk usahanya sendiri," papar dia.

Tak hanya itu, Ferry menilai ada pencatutan harga PCR untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

"Di awal-awal pandemi PCR itu sampai Rp2 jutaan. Sekarang meski sudah diturunkan harganya, tetap saja ada selisih keuntungan. Menteri BUMN menyebutkan hal itu ditetapkan dalam rapat terbatas bersama Presiden. Ini hal yang perlu kami diskusikan dan sampaikan kepada DPD. Ini masalah besar," tambahnya.

Aktivis lainnya Jumhur Hidayat sependapat bahwa kewenangan DPD harus diperkuat.

"DPD kewenangannya harus diperkuat agar bisa membuat undang-undang. Tujuannya agar jangan sampai ada undang-undang yang lolos tanpa persetujuan DPD RI. DPD RI kan tidak terikat partai. Saran saya, lakukan aksi demonstrasi bersama rakyat agar kewenangan itu bisa diperkuat. Jalannya adalah melalui amandemen konstitusi," kata dia. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya