Terdakwa Kasus Politik Uang Pilkada Tangsel Ajukan PK
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Terdakwa Kasus Politik Uang Pilkada Tangsel Ajukan PK

...
Doni Marhendro Teguh
Tangerang
30 Maret 2021 - 8:35 WIB
Hukum | RILISID
...
Foto: Doni Marhendro

RILISID, Tangerang — Terdakwa kasus politik uang atau money politics Pilkada Tangsel 2020, Willy Prakarsa mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Willy melalui kuasa hukumnya, Andi Arizal mengajukan PK lantaran mengklaim memiliki bukti baru untuk dihadirkan dalam persidangan.

Seperti diketahui, pentolan Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) itu divonis 36 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara, akibat melakukan politik uang saat kampanye Pilkada Tangsel.

Kuasa hukum Willy Prakarsa, Andi Arizal mengaku mengajukan PK lantaran pihaknya memiliki bukti baru. Salah satu buktinya adalah video dalam sidang pertama yang diklaimnya tidak ada.

"‎Video yang tidak ada pada sidang pertama, nah itu di antaranya hasil putusan MA," terang Andi Arizal saat dijumpai usai sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kendati begitu, Andi menepis adanya kabar bahwa kliennya disebut-sebut melarikan diri. Menurut dia, Willy Prakarsa selalu koorperatif dalam proses hukum yang tengah dialaminya.

"Oh gini, saya luruskan, dalam hal ini klien kita tidak pernah melarikan diri, kenapa? Soalnya dalam prosesnya Bang Willy Prakarsa selalu koperatif dan itu di buktikan dengan hp dia 24 jam selalu aktif. Disisi lain, tidak pernah ada surat pemanggilan tahap kedua," terangnya.

Dengan demikian, Andi menduga kasus Willy Prakarsa merupakan sebuah grand desain kepentingan.

Sebab, kata dia, kasus kali ini persoalan Willy Prakarsa saat saweran pada Pilpres 2019 lalu diangkat kembali, padahal dianggap sudah selesai karena tidak bermasalah.‎ (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Terdakwa Kasus Politik Uang Pilkada Tangsel Ajukan PK

...
Doni Marhendro Teguh
Tangerang
30 Maret 2021 - 8:35 WIB
Hukum | RILISID
...
Foto: Doni Marhendro

RILISID, Tangerang — Terdakwa kasus politik uang atau money politics Pilkada Tangsel 2020, Willy Prakarsa mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Willy melalui kuasa hukumnya, Andi Arizal mengajukan PK lantaran mengklaim memiliki bukti baru untuk dihadirkan dalam persidangan.

Seperti diketahui, pentolan Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) itu divonis 36 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara, akibat melakukan politik uang saat kampanye Pilkada Tangsel.

Kuasa hukum Willy Prakarsa, Andi Arizal mengaku mengajukan PK lantaran pihaknya memiliki bukti baru. Salah satu buktinya adalah video dalam sidang pertama yang diklaimnya tidak ada.

"‎Video yang tidak ada pada sidang pertama, nah itu di antaranya hasil putusan MA," terang Andi Arizal saat dijumpai usai sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kendati begitu, Andi menepis adanya kabar bahwa kliennya disebut-sebut melarikan diri. Menurut dia, Willy Prakarsa selalu koorperatif dalam proses hukum yang tengah dialaminya.

"Oh gini, saya luruskan, dalam hal ini klien kita tidak pernah melarikan diri, kenapa? Soalnya dalam prosesnya Bang Willy Prakarsa selalu koperatif dan itu di buktikan dengan hp dia 24 jam selalu aktif. Disisi lain, tidak pernah ada surat pemanggilan tahap kedua," terangnya.

Dengan demikian, Andi menduga kasus Willy Prakarsa merupakan sebuah grand desain kepentingan.

Sebab, kata dia, kasus kali ini persoalan Willy Prakarsa saat saweran pada Pilpres 2019 lalu diangkat kembali, padahal dianggap sudah selesai karena tidak bermasalah.‎ (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya