Refly Harun Serukan Geruduk Presiden dan DPR, Ada Apa?
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Refly Harun Serukan Geruduk Presiden dan DPR, Ada Apa?

...
RILIS.ID
Jakarta
8 Desember 2021 - 0:24 WIB
Politika | RILISID
...
Refly Harun dan beberapa aktivis PMKI saat audensi ke DPD. Foto: Ist

RILISID, Jakarta — Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold/PT) masih menuai polemik.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menyebut ada beberapa jalan untuk memperjuangkan PT 0 persen. Di antaranya adalah melalui jalur legislasi dan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan Omnibus Law membawa optimisme bagi kita PT 0 persen bisa dikabulkan 5 Hakim MK. Mereka berani mengatakan tidak kepada oligarki dan kekuasaan," tutur Refly saat audensi aktivis PMKI ke DPD RI, Senin (6/12/2021).

Karenanya, Refly mengaku ia dan rekan-rekannya pekan ini berencana mengajukan JR terhadap UU Pemilu, khususnya mengenai PT.

"Saya mengajak DPD segera bergabung. DPD juga bisa menggeruduk presiden atau menggeruduk DPR untuk memperjuangkan hal ini," serunya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan apa yang disampaikan oleh aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) ini secara keseluruhan selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh lembaganya.

"Yang disampaikan secara keseluruhan tune-nya itu sama. Demokrasi kita memang sedang berada di persimpangan jalan. Mari kita tinjau ulang demokrasi kita. Ada titik persamaan dari apa yang dipikirkan dengan apa yang diperjuangkan antara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dengan DPD RI," kata Sultan.

Selama ini, apa yang dipikirkan oleh para aktivis tersebut sudah disuarakan dengan lantang oleh DPD RI. Ia pun selalu berharap resonansi suara mereka dapat menggema seantero negeri, karena memang banyak yang harus diluruskan.

"Kalau Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia itu kan ditinjau dari makna nama berarti ada sesuatu yang hilang. Kami di DPD RI menilainya harus ada yang diluruskan. Kita memiliki titik temu yang sama. Ada kesamaan pikiran, perasaan dan gagasan, bahwa ada masalah di konstitusi kita dan harus kita carikan jalan keluarnya," kata Sultan.

Ketua Komite III DPD Sylviana Murni menambahkan, berkaitan dengan PCR dalam waktu dekat DPD RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

"Pun halnya keputusan terbaru tentang karantina, bagi kami dari tiga hari menjadi sepuluh hari itu keputusan yang mencla-mencle. Itu juga akan kami dalami," tegas dia. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Refly Harun Serukan Geruduk Presiden dan DPR, Ada Apa?

...
RILIS.ID
Jakarta
8 Desember 2021 - 0:24 WIB
Politika | RILISID
...
Refly Harun dan beberapa aktivis PMKI saat audensi ke DPD. Foto: Ist

RILISID, Jakarta — Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold/PT) masih menuai polemik.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menyebut ada beberapa jalan untuk memperjuangkan PT 0 persen. Di antaranya adalah melalui jalur legislasi dan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan Omnibus Law membawa optimisme bagi kita PT 0 persen bisa dikabulkan 5 Hakim MK. Mereka berani mengatakan tidak kepada oligarki dan kekuasaan," tutur Refly saat audensi aktivis PMKI ke DPD RI, Senin (6/12/2021).

Karenanya, Refly mengaku ia dan rekan-rekannya pekan ini berencana mengajukan JR terhadap UU Pemilu, khususnya mengenai PT.

"Saya mengajak DPD segera bergabung. DPD juga bisa menggeruduk presiden atau menggeruduk DPR untuk memperjuangkan hal ini," serunya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan apa yang disampaikan oleh aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) ini secara keseluruhan selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh lembaganya.

"Yang disampaikan secara keseluruhan tune-nya itu sama. Demokrasi kita memang sedang berada di persimpangan jalan. Mari kita tinjau ulang demokrasi kita. Ada titik persamaan dari apa yang dipikirkan dengan apa yang diperjuangkan antara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dengan DPD RI," kata Sultan.

Selama ini, apa yang dipikirkan oleh para aktivis tersebut sudah disuarakan dengan lantang oleh DPD RI. Ia pun selalu berharap resonansi suara mereka dapat menggema seantero negeri, karena memang banyak yang harus diluruskan.

"Kalau Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia itu kan ditinjau dari makna nama berarti ada sesuatu yang hilang. Kami di DPD RI menilainya harus ada yang diluruskan. Kita memiliki titik temu yang sama. Ada kesamaan pikiran, perasaan dan gagasan, bahwa ada masalah di konstitusi kita dan harus kita carikan jalan keluarnya," kata Sultan.

Ketua Komite III DPD Sylviana Murni menambahkan, berkaitan dengan PCR dalam waktu dekat DPD RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

"Pun halnya keputusan terbaru tentang karantina, bagi kami dari tiga hari menjadi sepuluh hari itu keputusan yang mencla-mencle. Itu juga akan kami dalami," tegas dia. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya