Menteri LHK Minta Penyelundup Satwa Dilindungi Dihukum Seadil-adilnya
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Menteri LHK Minta Penyelundup Satwa Dilindungi Dihukum Seadil-adilnya

...
RILIS.ID
Lampung Selatan
3 Mei 2021 - 17:31 WIB
Hukum | RILISID
...
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melihat orangutan yang diselamatkan saat akan diselundupkan melalui Pelabuhhan Bakauheni, Lampung Selatan. Foto: Rilisid Lampung/A. Kurdy

RILISID, Lampung Selatan — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi perhatian serius terhadap upaya penyelundupan dua ekor anak orang utan melalui Pelabuhan Bakauheni, akhir April lalu. Untuk melihat kondisi satwa dilindungi itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mendatangi penampungan sementara, di Kalianda, Lampung Selatan (Lamsel), Senin (3/5/2021).

Penyelundupan itu digagalkan tim gabungan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, KSKP Bakauheni, BKSDA Lampung, dan pemerhati satwa JAAN (Jakarta Animal Aid Network). Siti pun mengapresiasi kerja tim gabungan tersebut.

“Operasi di Pelabuhan Bakauheni harus diintensifkan. Masalah Orangutan itu penting karena langka dan dilindungi. Sama seperti Gajah, Harimau, Badak, Anoa dan Komodo,” ungkap Siti.

Siti juga menjelaskan, kedua ekor Orangutan Sumatera itu nantinya akan terlebih dahulu direhabilitasi selama kurang lebih 3-4 tahun, sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya.

“Nantinya akan dilepas kembali ke hutan, namun kita persiapkan buat rehabilitasi dulu, kemungkinan besar kita persiapkan di Jambi, itu bisa 3-4 tahun baru bisa dilepas ke alam liar,” tambahnya.

Kementerian LHK akan mendukung petugas dalam melakukan investigasi terkait kasus percobaan penyelundupan Orangutan itu.

“KLHK akan dukung proses hukum yang diambil Polres Lamsel, dan juga memberikan dukungan dalam menginvestigasi kasus tersebut. Pak Dirjen juga saya minta lacak Orangutan itu dari mana,” jelasnya.

Siti juga menegaskan, pemerintah sangat mendukung supaya para penyelundup satwa dihukum seadil-adilnya.

“Kalau di Undang-undang itu hukuman maksimal lima tahun dengan denda Rp100 juta, dan itu terlalu kecil. Pemerintah ini bukan berpikir dihukum seberat beratnya, tapi pemerintah bilang berikan hukum seadil adilnya. Tapi untuk satwa itu apakah dihukum Rp 100 juta cukup adil? Sedangkan harganya sekecil itu bisa Rp150 juta,” pungkas Siti.

Sebelumnya, penyelundupan dua ekor Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) dan ratusan ekor burung tanpa dokumen, digagalkan tim gabungan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Tim gabungan terdiri dari petugas Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandarlampung, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung dan pemerhati satwa Jakarta Animal Aid Network. (*)

Laporan: Kontributor Lampung Selatan, Ahmad Kurdy

Editor : Andry Kurniawan

TAG:

Berita Lainnya

Menteri LHK Minta Penyelundup Satwa Dilindungi Dihukum Seadil-adilnya

...
RILIS.ID
Lampung Selatan
3 Mei 2021 - 17:31 WIB
Hukum | RILISID
...
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melihat orangutan yang diselamatkan saat akan diselundupkan melalui Pelabuhhan Bakauheni, Lampung Selatan. Foto: Rilisid Lampung/A. Kurdy

RILISID, Lampung Selatan — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi perhatian serius terhadap upaya penyelundupan dua ekor anak orang utan melalui Pelabuhan Bakauheni, akhir April lalu. Untuk melihat kondisi satwa dilindungi itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mendatangi penampungan sementara, di Kalianda, Lampung Selatan (Lamsel), Senin (3/5/2021).

Penyelundupan itu digagalkan tim gabungan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, KSKP Bakauheni, BKSDA Lampung, dan pemerhati satwa JAAN (Jakarta Animal Aid Network). Siti pun mengapresiasi kerja tim gabungan tersebut.

“Operasi di Pelabuhan Bakauheni harus diintensifkan. Masalah Orangutan itu penting karena langka dan dilindungi. Sama seperti Gajah, Harimau, Badak, Anoa dan Komodo,” ungkap Siti.

Siti juga menjelaskan, kedua ekor Orangutan Sumatera itu nantinya akan terlebih dahulu direhabilitasi selama kurang lebih 3-4 tahun, sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya.

“Nantinya akan dilepas kembali ke hutan, namun kita persiapkan buat rehabilitasi dulu, kemungkinan besar kita persiapkan di Jambi, itu bisa 3-4 tahun baru bisa dilepas ke alam liar,” tambahnya.

Kementerian LHK akan mendukung petugas dalam melakukan investigasi terkait kasus percobaan penyelundupan Orangutan itu.

“KLHK akan dukung proses hukum yang diambil Polres Lamsel, dan juga memberikan dukungan dalam menginvestigasi kasus tersebut. Pak Dirjen juga saya minta lacak Orangutan itu dari mana,” jelasnya.

Siti juga menegaskan, pemerintah sangat mendukung supaya para penyelundup satwa dihukum seadil-adilnya.

“Kalau di Undang-undang itu hukuman maksimal lima tahun dengan denda Rp100 juta, dan itu terlalu kecil. Pemerintah ini bukan berpikir dihukum seberat beratnya, tapi pemerintah bilang berikan hukum seadil adilnya. Tapi untuk satwa itu apakah dihukum Rp 100 juta cukup adil? Sedangkan harganya sekecil itu bisa Rp150 juta,” pungkas Siti.

Sebelumnya, penyelundupan dua ekor Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) dan ratusan ekor burung tanpa dokumen, digagalkan tim gabungan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Tim gabungan terdiri dari petugas Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandarlampung, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung dan pemerhati satwa Jakarta Animal Aid Network. (*)

Laporan: Kontributor Lampung Selatan, Ahmad Kurdy

Editor : Andry Kurniawan

TAG:

Berita Lainnya