Lolos dari KPU, Anggota DPRD Ini Jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Lolos dari KPU, Anggota DPRD Ini Jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah

...
RILIS.ID
Lampung Barat
24 Maret 2021 - 21:03 WIB
Hukum | RILISID
...
ILUSTRASI: RILIS.ID/Kalbi Rikardo

RILISID, Lampung Barat — Dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan anggota DPRD Lampung Barat, Lampung, Sarjono, diungkap polisi. Sarjono kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini tertuang dalam surat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung bernomor B/543/RES.1.9/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 30 September 2020.

Sarjono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana membuat atau menggunakan ijazah paket C palsu atau ijazah SMA.

Kini perkara yang menjerat Sarjono sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lambar. Kejari memutuskan untuk menjadikan legislator PPP itu sebagai tahanan kota pada Rabu (24/3/2021).

”Status tahanan kota ini kami berikan karena masih pandemi Covid-19,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Lambar Wisnu Hamboro kepada Rilislampung.id (Grup Rilis.id), Rabu (24/3).

Status baru ini mengharuskan Sarjono wajib lapor ke kejari dua kali seminggu. Dia juga tidak boleh meninggalkan daerah yang menjadi tempat tinggalnya.

Namun sayang hingga berita diturunkan Sarjono belum dapat dikonfirmasi. Wartawan media ini berusaha menghubunginya berkali-kali, namun telepon selular yang bersangkutan tidak aktif.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Lambar Maspajoni menyatakan sejak dilantik sebagai anggota dewan, Sarjono tidak pernah berkomunikasi dengan partai.

"Nomor HP (handphone) saya diblokir oleh saudara Sarjono. Artinya, dia tidak butuh dukungan partai. Pak Sarjono mungkin bisa menyelesaikan ini sendiri," ujarnya.

Dia mengaku mengetahui masalah ini dari pelapor, LSM LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara).

LSM LIPAN bahkan meminta kepada Maspajoni agar segera dilakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada Sarjono.

”Tapi kan semua ada prosedur. Saya juga sudah menyambangi Polda dan Kejati untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Ternyata kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejari Lambar," jelas Maspajoni.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LSM LIPAN Indonesia Kabupaten Lampung Barat Dedi Tisna Amijaya selaku pelapor berharap kasus tersebut mempunyai kepastian hukum.

”Saya tahu masalah ijazah palsu tahun 2019. Saya langsung kontak Maspajoni, agar jangan sampai dunia pendidikan tercoreng karena ijazah palsu,” paparnya.

Menurut dia, seorang anggota dewan harus punya integritas di bidang pendidikan. Bukan karena bisa beli ijazah, terus dapat seenaknya melenggang menjadi wakil rakyat.

Dedi menerangkan pihaknya membuat laporan polisi tahun 2019. Sebelumnya dia terlebih dulu mengonfirmasi kepala sekolah (kepsek) di Lampung Tengah yang mengeluarkan ijazah.

Namun, kepsek itu tidak menanggapi dengan berbagai alasan. Dedi akhirnya meminta dokumen ijazah palsu anggota dewan yang bersangkutan ke pengurus partai. Ini menjadi bahan laporannya ke polisi.

"Proses kasus ini memang panjang sejak 2019. Karena kami sebagai pelapor menginginkan bahan laporan lengkap dan bisa diproses sesuai aturan yang berlaku," ujar Dedi.

Dia meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Jangan sampai ada yang berpikir sekolah itu tidak penting karena ijazah gampang dibeli. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Lolos dari KPU, Anggota DPRD Ini Jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah

...
RILIS.ID
Lampung Barat
24 Maret 2021 - 21:03 WIB
Hukum | RILISID
...
ILUSTRASI: RILIS.ID/Kalbi Rikardo

RILISID, Lampung Barat — Dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan anggota DPRD Lampung Barat, Lampung, Sarjono, diungkap polisi. Sarjono kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini tertuang dalam surat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung bernomor B/543/RES.1.9/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 30 September 2020.

Sarjono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana membuat atau menggunakan ijazah paket C palsu atau ijazah SMA.

Kini perkara yang menjerat Sarjono sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lambar. Kejari memutuskan untuk menjadikan legislator PPP itu sebagai tahanan kota pada Rabu (24/3/2021).

”Status tahanan kota ini kami berikan karena masih pandemi Covid-19,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Lambar Wisnu Hamboro kepada Rilislampung.id (Grup Rilis.id), Rabu (24/3).

Status baru ini mengharuskan Sarjono wajib lapor ke kejari dua kali seminggu. Dia juga tidak boleh meninggalkan daerah yang menjadi tempat tinggalnya.

Namun sayang hingga berita diturunkan Sarjono belum dapat dikonfirmasi. Wartawan media ini berusaha menghubunginya berkali-kali, namun telepon selular yang bersangkutan tidak aktif.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Lambar Maspajoni menyatakan sejak dilantik sebagai anggota dewan, Sarjono tidak pernah berkomunikasi dengan partai.

"Nomor HP (handphone) saya diblokir oleh saudara Sarjono. Artinya, dia tidak butuh dukungan partai. Pak Sarjono mungkin bisa menyelesaikan ini sendiri," ujarnya.

Dia mengaku mengetahui masalah ini dari pelapor, LSM LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara).

LSM LIPAN bahkan meminta kepada Maspajoni agar segera dilakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada Sarjono.

”Tapi kan semua ada prosedur. Saya juga sudah menyambangi Polda dan Kejati untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Ternyata kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejari Lambar," jelas Maspajoni.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LSM LIPAN Indonesia Kabupaten Lampung Barat Dedi Tisna Amijaya selaku pelapor berharap kasus tersebut mempunyai kepastian hukum.

”Saya tahu masalah ijazah palsu tahun 2019. Saya langsung kontak Maspajoni, agar jangan sampai dunia pendidikan tercoreng karena ijazah palsu,” paparnya.

Menurut dia, seorang anggota dewan harus punya integritas di bidang pendidikan. Bukan karena bisa beli ijazah, terus dapat seenaknya melenggang menjadi wakil rakyat.

Dedi menerangkan pihaknya membuat laporan polisi tahun 2019. Sebelumnya dia terlebih dulu mengonfirmasi kepala sekolah (kepsek) di Lampung Tengah yang mengeluarkan ijazah.

Namun, kepsek itu tidak menanggapi dengan berbagai alasan. Dedi akhirnya meminta dokumen ijazah palsu anggota dewan yang bersangkutan ke pengurus partai. Ini menjadi bahan laporannya ke polisi.

"Proses kasus ini memang panjang sejak 2019. Karena kami sebagai pelapor menginginkan bahan laporan lengkap dan bisa diproses sesuai aturan yang berlaku," ujar Dedi.

Dia meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Jangan sampai ada yang berpikir sekolah itu tidak penting karena ijazah gampang dibeli. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya