Komite I DPD RI Siap Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Komite I DPD RI Siap Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua

...
RILIS.ID
Jakarta
17 September 2021 - 14:51 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma yang juga Ketua Pansus Papua memimpin audensi yang membahas masukan daerah atas materi muatan RPP Otsus Papua di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Audiensi terbuka itu menghadirkan Plt Sekretaris Provinsi Papua Ridwan Rumasukun beserta jajaran pejabat Pemprov Papua.

Filep menjelaskan keberadaan Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang berdirinya NKRI. Mengingat secara geografis dan politik wilayah Papua masih tertinggal dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lanjut Filep, diharapkan mampu menjadi sarana percepatan pembangunan berbagai bidang sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Plt Sekretaris Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan Komite I DPD RI yang telah memperjuangkan usulan-usulan terhadap perubahan RUU Otsus Papua dan melahirkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Otsus Papua.

“Kami sangat berbangga hati dan mengapresisasi perjuangan yang telah dilakukan Komite I DPD RI. Sangat luar biasa, dari 2 pasal yang semula sangat disangsikan kemudian dapat berubah menjadi 19 pasal, setidaknya sudah sedikit memenuhi harapan kami,” ujar Rumasukan.

Ia menambahkan dibutuhkan badan khusus dalam pengelolaan dana otsus. Namun, jangan sampai badan khusus dimaksud menjadi bentuk lain yang menyaingi pemerintah.

“Harapan kami agar badan khusus tersebut dapat lebih efektif dalam menunjang peningkatan kapasitas daerah dan transfer pengetahuan sebagai badan pembelajaran bagi aparatur Pemprov Papua untuk pengelolaan manajemen, koordinasi dan pengawasan yang baik,” ungkapnya.

Merespons hal itu, Filep mengaku telah menerima informasi tersebut melalui koleganya di DPD RI.

"Memang saat rapat pembahasan revisi otsus lalu, saya dan Bapak Yorris telah menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini. Hal ini menjadi perhatian bagi kami di DPD RI. Jika berbicara soal badan khusus, harus setingkat dengan menteri, dimana kantornya berpusat di Jakarta namun di bawahnya ada perwakilan provinsi,” jelasnya.

Filep juga menginformasikan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu, Komite I DPD RI telah menerima usulan terkait materi muatan RPP Otsus Papua dari DPRPB.

Diharapkannya, dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi masukan-masukan yang berharga bagi pemerintah dan dapat disinkronkan pada saat pembahasan.

“Saya berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan ini, Timja Otsus Papua Komite I DPD RI akan tindaklanjuti masukan ini, harapan saya semoga dokumen yang disampaikan ini sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh DPRPB dalam beberapa waktu lalu, dapat disinkronkan dalam pembahasan bersama pemerintah,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Komite I DPD RI Siap Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua

...
RILIS.ID
Jakarta
17 September 2021 - 14:51 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma yang juga Ketua Pansus Papua memimpin audensi yang membahas masukan daerah atas materi muatan RPP Otsus Papua di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Audiensi terbuka itu menghadirkan Plt Sekretaris Provinsi Papua Ridwan Rumasukun beserta jajaran pejabat Pemprov Papua.

Filep menjelaskan keberadaan Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang berdirinya NKRI. Mengingat secara geografis dan politik wilayah Papua masih tertinggal dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lanjut Filep, diharapkan mampu menjadi sarana percepatan pembangunan berbagai bidang sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Plt Sekretaris Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan Komite I DPD RI yang telah memperjuangkan usulan-usulan terhadap perubahan RUU Otsus Papua dan melahirkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Otsus Papua.

“Kami sangat berbangga hati dan mengapresisasi perjuangan yang telah dilakukan Komite I DPD RI. Sangat luar biasa, dari 2 pasal yang semula sangat disangsikan kemudian dapat berubah menjadi 19 pasal, setidaknya sudah sedikit memenuhi harapan kami,” ujar Rumasukan.

Ia menambahkan dibutuhkan badan khusus dalam pengelolaan dana otsus. Namun, jangan sampai badan khusus dimaksud menjadi bentuk lain yang menyaingi pemerintah.

“Harapan kami agar badan khusus tersebut dapat lebih efektif dalam menunjang peningkatan kapasitas daerah dan transfer pengetahuan sebagai badan pembelajaran bagi aparatur Pemprov Papua untuk pengelolaan manajemen, koordinasi dan pengawasan yang baik,” ungkapnya.

Merespons hal itu, Filep mengaku telah menerima informasi tersebut melalui koleganya di DPD RI.

"Memang saat rapat pembahasan revisi otsus lalu, saya dan Bapak Yorris telah menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini. Hal ini menjadi perhatian bagi kami di DPD RI. Jika berbicara soal badan khusus, harus setingkat dengan menteri, dimana kantornya berpusat di Jakarta namun di bawahnya ada perwakilan provinsi,” jelasnya.

Filep juga menginformasikan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu, Komite I DPD RI telah menerima usulan terkait materi muatan RPP Otsus Papua dari DPRPB.

Diharapkannya, dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi masukan-masukan yang berharga bagi pemerintah dan dapat disinkronkan pada saat pembahasan.

“Saya berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan ini, Timja Otsus Papua Komite I DPD RI akan tindaklanjuti masukan ini, harapan saya semoga dokumen yang disampaikan ini sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh DPRPB dalam beberapa waktu lalu, dapat disinkronkan dalam pembahasan bersama pemerintah,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya