Ketua BPK: Kerugian Keuangan Negara Rp22,78 Triliun Itu Nyata dan Pasti
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ketua BPK: Kerugian Keuangan Negara Rp22,78 Triliun Itu Nyata dan Pasti

...
RILIS.ID
Jakarta
1 Juni 2021 - 9:56 WIB
Hukum | RILISID
...
Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat membeberkan hasil penghitungan kerugian negara di Gedung Kejagung, Senin (31/5/2021). FOTO: ISTIMEWA

RILISID, Jakarta — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah menyampaikan hasil nilai penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri).

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara itu diserahkan kepada Jaksa Agung Burhanuddin di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta pada Senin (31/5/2021).

Berdasarkan hasil perhitungan BPK, kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama 2012-2019 mencapai sebesar Rp22,78 triliun.

”Angka kerugian keuangan negara ini bersifat nyata, pasti, dan merupakan akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5).

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kejagung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan industri keuangan serta pihak-pihak lain yang telah membantu BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.

Lebih lanjut Agung berharap hasil penghitungan kerugian keuangan negara dapat memberikan tambahan informasi bagi stakeholders maupun masyarakat luas.

”Sehingga pengelolaan PT Asabri dan sektor keuangan lainnya di Indonesia dapat terus diperbaiki kedepannya sehingga dapat bertumbuh dan memberi manfaat bagi bangsa dan Negara,” ucapnya.

BPK menyebut adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri. Di antaranya kesepakatan pengaturan dan penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham berbentuk saham dan Reksadana.

Saham dan Reksadana tersebut merupakan investasi yang berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri.

BPK menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif tentang penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri kepada Kejagung pada 27 Mei 2021.

Pemeriksaan tersebut menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara yang disampaikan Kejagung beberapa waktu lalu. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ketua BPK: Kerugian Keuangan Negara Rp22,78 Triliun Itu Nyata dan Pasti

...
RILIS.ID
Jakarta
1 Juni 2021 - 9:56 WIB
Hukum | RILISID
...
Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat membeberkan hasil penghitungan kerugian negara di Gedung Kejagung, Senin (31/5/2021). FOTO: ISTIMEWA

RILISID, Jakarta — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah menyampaikan hasil nilai penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri).

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara itu diserahkan kepada Jaksa Agung Burhanuddin di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta pada Senin (31/5/2021).

Berdasarkan hasil perhitungan BPK, kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama 2012-2019 mencapai sebesar Rp22,78 triliun.

”Angka kerugian keuangan negara ini bersifat nyata, pasti, dan merupakan akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5).

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kejagung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan industri keuangan serta pihak-pihak lain yang telah membantu BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.

Lebih lanjut Agung berharap hasil penghitungan kerugian keuangan negara dapat memberikan tambahan informasi bagi stakeholders maupun masyarakat luas.

”Sehingga pengelolaan PT Asabri dan sektor keuangan lainnya di Indonesia dapat terus diperbaiki kedepannya sehingga dapat bertumbuh dan memberi manfaat bagi bangsa dan Negara,” ucapnya.

BPK menyebut adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri. Di antaranya kesepakatan pengaturan dan penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham berbentuk saham dan Reksadana.

Saham dan Reksadana tersebut merupakan investasi yang berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri.

BPK menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif tentang penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri kepada Kejagung pada 27 Mei 2021.

Pemeriksaan tersebut menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara yang disampaikan Kejagung beberapa waktu lalu. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya