Kejagung Tahan 4 Tersangka Korupsi Izin Tambang Batubara, Salah Satunya Eks Dirut Antam
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kejagung Tahan 4 Tersangka Korupsi Izin Tambang Batubara, Salah Satunya Eks Dirut Antam

...
RILIS.ID
Jakarta
3 Juni 2021 - 0:06 WIB
Hukum | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan di Sarolangun, Jambi, pada Rabu (2/6/2021).

Dua dari empat tersangka adalah mantan direksi PT Antam Tbk. Yakni Alwin Syah Lubis (AL) selaku eks direktur utama dan HW selaku Direktur Operasional PT Antam.

Dua tersangka lainnya yang juga ditahan, yakni BM (mantan Direktur Utama PT ICR) dan MH (Komisaris PT Tamarona Mas Internasional/TMI).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keempatnya ditahan terkait dugaan korupsi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT Citra Tofindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Cold Resources (anak perusahaan PT Antam Tbk).

”Dalam perkara ini telah ditetapkan 6 tersangka, dua orang belum hadir yaitu tersangka AT selaku Direktur Operasional PT ICR dan MT selaku Direktur PT CTSP (pihak penjual). Seyogyanya turut diperiksa pada hari ini, namun berhalangan hadir dengan alasan sakit,” kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/6).

Dijelaskannya, tersangka BM melakukan akuisisi PT TMI yang memiliki IUP batubara di Kecamatan Mandiangin, Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR.

Setelah mendapat hasil laporan site visite dari Saksi A, BM melakukan pertemuan dengan MT selaku penjual (kontraktor batubara) pada 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian sebesar Rp92,5 miliar meski belum dilakukan due dilligence.

PT ICR kemudian meminta tambahan modal kepada PT Antam sebesar Rp150 miliar. Setelah dilakukan kajian internal oleh PT Antam yang dikoordinir HW, AL melalui keputusan direksi menyetuji penambahan modal kepada PT ICR pada 4 Januari 2011.

”Dengan tidak dilakukannya kajian internal oleh PT Antam secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif,” jelas Leonard.

“Karena pada kenyataannya lahan 201 hektare IUP masih eksplorasi. Due dilligence pada lahan 199 hektare yang memiliki IUP OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektare (tidak komprehensif),” sambungnya.

BM dan ATY juga tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi. Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada 12 Januari 2011, MH mendapat pembayaran sebesar Rp35 miliar dan MT Rp56,5 miliar.

”Perbuatan BM bersama-sama dengan ATY, saksi AA, HW, MH, dan MT tersebut telah sebagaimana hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru merugikan keuangan negara sebesar Rp92,5 miliar,” ujar Leonard.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Kejagung Tahan 4 Tersangka Korupsi Izin Tambang Batubara, Salah Satunya Eks Dirut Antam

...
RILIS.ID
Jakarta
3 Juni 2021 - 0:06 WIB
Hukum | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan di Sarolangun, Jambi, pada Rabu (2/6/2021).

Dua dari empat tersangka adalah mantan direksi PT Antam Tbk. Yakni Alwin Syah Lubis (AL) selaku eks direktur utama dan HW selaku Direktur Operasional PT Antam.

Dua tersangka lainnya yang juga ditahan, yakni BM (mantan Direktur Utama PT ICR) dan MH (Komisaris PT Tamarona Mas Internasional/TMI).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keempatnya ditahan terkait dugaan korupsi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT Citra Tofindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Cold Resources (anak perusahaan PT Antam Tbk).

”Dalam perkara ini telah ditetapkan 6 tersangka, dua orang belum hadir yaitu tersangka AT selaku Direktur Operasional PT ICR dan MT selaku Direktur PT CTSP (pihak penjual). Seyogyanya turut diperiksa pada hari ini, namun berhalangan hadir dengan alasan sakit,” kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/6).

Dijelaskannya, tersangka BM melakukan akuisisi PT TMI yang memiliki IUP batubara di Kecamatan Mandiangin, Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR.

Setelah mendapat hasil laporan site visite dari Saksi A, BM melakukan pertemuan dengan MT selaku penjual (kontraktor batubara) pada 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian sebesar Rp92,5 miliar meski belum dilakukan due dilligence.

PT ICR kemudian meminta tambahan modal kepada PT Antam sebesar Rp150 miliar. Setelah dilakukan kajian internal oleh PT Antam yang dikoordinir HW, AL melalui keputusan direksi menyetuji penambahan modal kepada PT ICR pada 4 Januari 2011.

”Dengan tidak dilakukannya kajian internal oleh PT Antam secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif,” jelas Leonard.

“Karena pada kenyataannya lahan 201 hektare IUP masih eksplorasi. Due dilligence pada lahan 199 hektare yang memiliki IUP OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektare (tidak komprehensif),” sambungnya.

BM dan ATY juga tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi. Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada 12 Januari 2011, MH mendapat pembayaran sebesar Rp35 miliar dan MT Rp56,5 miliar.

”Perbuatan BM bersama-sama dengan ATY, saksi AA, HW, MH, dan MT tersebut telah sebagaimana hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru merugikan keuangan negara sebesar Rp92,5 miliar,” ujar Leonard.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya