KPK Usut Keterlibatan Aziz Syamsuddin, IPW Berharap Tak seperti Kasus Ketua Komisi III
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

KPK Usut Keterlibatan Aziz Syamsuddin, IPW Berharap Tak seperti Kasus Ketua Komisi III

...
RILIS.ID
Jakarta
23 April 2021 - 13:20 WIB
Hukum | RILISID
...
Ketua KPK Firli Bahuri. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILISID, Jakarta — Ind Police Watch (IPW) mengapresiasi Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah membongkar secara detail kasus pemerasan yang dilakukan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) terhadap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial (MS).

Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual-beli jabatan di lingkup Pemkot Tanjungbalai.

Selain SRP dan MS, KPK juga menetapkan seorang pengacara Maskur Husain (MH) pada Kamis (22/4/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

Pernyataan Firli diapresiasi Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Ia berharap KPK segera mendalami dan memeriksa Azis Syamsuddin.

"Jangan seperti kasus Ketua Komisi III DPR Herman Heri yang mendadak hilang dari dalam BAP (berita acara pemeriksaan) kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial. Padahal dalam BAP yang dibacakan jaksa di sidang tipikor nama Herman Heri disebut-sebut diduga terlibat," kata Neta dalam keterangan persnya, Jumat (23/4/2021).

Menurut Neta, sikap Firli yang zero tolerance terhadap penyimpangan di KPK patut didukung.

"Untuk itu, Firli harus mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus pemerasan wali kota Tanjungbalai itu dan membawanya ke pengadilan tipikor, termasuk Azis Syamsuddin," ujarnya.

Neta menegaskan kredibilitas Ketua KPK Firli Bahuri diuji dalam kasus ini.

"Mampukah dia (Firli) menyeret Azis Syamsuddin ke pengadilan tipikor, dengan tuduhan turut serta dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK," tanya Neta.

Karena dalam kasus Ketua Komisi III Herman Heri, kata Neta, Firli seperti tak berdaya.

"Namun dalam kasus Azis Syamsuddin, IPW berharap Firli menunjukkan kedigdayaannya sebagai jenderal yang antikorupsi," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin belum berhasil dihubungi melalui telepon selulernya. Rilis.id juga sudah mengonfirmasi via pesan pendek WhatsApp miliknya, namun tak aktif.

Kasus pemerasan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang diduga dilakukan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Dalam keterangan persnya, Firli mengungkapkan, ada pertemuan antara Syahrial dengan AKP Stepanus di rumah Azis pada Oktober 2020.

Dalam kasus pemerasan ini, AKP Stepanus bisa terancam dijerat dua pasal pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dijerat kombinasi Pasal 12 huruf e tentang Tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum.

Namun pasal yang dijeratkan KPK kepada AKP Stepanus terdapat juga pasal tentang gratifikasi yakni Pasal 12 B UU Tipikor.

Stepanus juga dijerat sebagai tersangka penerima suap, dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Syahrial menjadi tersangka pemberi suap dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

KPK Usut Keterlibatan Aziz Syamsuddin, IPW Berharap Tak seperti Kasus Ketua Komisi III

...
RILIS.ID
Jakarta
23 April 2021 - 13:20 WIB
Hukum | RILISID
...
Ketua KPK Firli Bahuri. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILISID, Jakarta — Ind Police Watch (IPW) mengapresiasi Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah membongkar secara detail kasus pemerasan yang dilakukan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) terhadap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial (MS).

Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual-beli jabatan di lingkup Pemkot Tanjungbalai.

Selain SRP dan MS, KPK juga menetapkan seorang pengacara Maskur Husain (MH) pada Kamis (22/4/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

Pernyataan Firli diapresiasi Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Ia berharap KPK segera mendalami dan memeriksa Azis Syamsuddin.

"Jangan seperti kasus Ketua Komisi III DPR Herman Heri yang mendadak hilang dari dalam BAP (berita acara pemeriksaan) kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial. Padahal dalam BAP yang dibacakan jaksa di sidang tipikor nama Herman Heri disebut-sebut diduga terlibat," kata Neta dalam keterangan persnya, Jumat (23/4/2021).

Menurut Neta, sikap Firli yang zero tolerance terhadap penyimpangan di KPK patut didukung.

"Untuk itu, Firli harus mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus pemerasan wali kota Tanjungbalai itu dan membawanya ke pengadilan tipikor, termasuk Azis Syamsuddin," ujarnya.

Neta menegaskan kredibilitas Ketua KPK Firli Bahuri diuji dalam kasus ini.

"Mampukah dia (Firli) menyeret Azis Syamsuddin ke pengadilan tipikor, dengan tuduhan turut serta dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK," tanya Neta.

Karena dalam kasus Ketua Komisi III Herman Heri, kata Neta, Firli seperti tak berdaya.

"Namun dalam kasus Azis Syamsuddin, IPW berharap Firli menunjukkan kedigdayaannya sebagai jenderal yang antikorupsi," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin belum berhasil dihubungi melalui telepon selulernya. Rilis.id juga sudah mengonfirmasi via pesan pendek WhatsApp miliknya, namun tak aktif.

Kasus pemerasan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang diduga dilakukan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Dalam keterangan persnya, Firli mengungkapkan, ada pertemuan antara Syahrial dengan AKP Stepanus di rumah Azis pada Oktober 2020.

Dalam kasus pemerasan ini, AKP Stepanus bisa terancam dijerat dua pasal pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dijerat kombinasi Pasal 12 huruf e tentang Tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum.

Namun pasal yang dijeratkan KPK kepada AKP Stepanus terdapat juga pasal tentang gratifikasi yakni Pasal 12 B UU Tipikor.

Stepanus juga dijerat sebagai tersangka penerima suap, dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Syahrial menjadi tersangka pemberi suap dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya