IPW: Hukum Mati Oknum Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai!
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

IPW: Hukum Mati Oknum Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai!

...
RILIS.ID
JAKARTA
22 April 2021 - 9:22 WIB
Hukum | RILISID
...
Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane/Rilis.ID

RILISID, JAKARTA — Tidak hanya memalukan, kasus pemerasan Rp1,5 miliar yang diduga dilakukan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga anti rasuah tersebut.

Karena itulah, Ind Police Watch (IPW) mengecam keras kasus tersebut. Lembaga ini menegaskan, kasus dugaan pemerasan itu tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati.

Sebab, apa yang dilakukan oknum polisi berinisial SR, berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu, membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal, selama ini harapan publik satu-satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Namun, dengan adanya kasus dugaan pemerasan ini, publik akan dengan gampang menuding KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan.

”Kalau opini ini berkembang luas, dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan?” sesal Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima Rilis.id, Kamis (22/4/2021).

Untungnya, lanjut dia, pada kasus dugaan pemerasan ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu.

Neta menegaskan, dalam kasus ini, IPW menekankan agar KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu.

”Lebih dari itu, hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat sudah merusak kepercayaan publik kepada KPK!” tegasnya.

Neta juga berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yang berengsek. Kasus ini juga menurutnya perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewan Pengawas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama untuk para penyidik.

”Tujuannya agar ’citra seram’ KPK tidak digunakan untuk menakut-nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat,” sarannya.

Neta menambahkan, jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW pun mendesak terduga oknum penyidik pemeras itu juga dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut.

Terlebih, imbuh dia, kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab, oknum itu sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK.

”IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya  yang diduga melakukan pemerasan, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa!” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

IPW: Hukum Mati Oknum Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai!

...
RILIS.ID
JAKARTA
22 April 2021 - 9:22 WIB
Hukum | RILISID
...
Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane/Rilis.ID

RILISID, JAKARTA — Tidak hanya memalukan, kasus pemerasan Rp1,5 miliar yang diduga dilakukan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga anti rasuah tersebut.

Karena itulah, Ind Police Watch (IPW) mengecam keras kasus tersebut. Lembaga ini menegaskan, kasus dugaan pemerasan itu tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati.

Sebab, apa yang dilakukan oknum polisi berinisial SR, berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu, membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal, selama ini harapan publik satu-satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Namun, dengan adanya kasus dugaan pemerasan ini, publik akan dengan gampang menuding KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan.

”Kalau opini ini berkembang luas, dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan?” sesal Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran persnya yang diterima Rilis.id, Kamis (22/4/2021).

Untungnya, lanjut dia, pada kasus dugaan pemerasan ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu.

Neta menegaskan, dalam kasus ini, IPW menekankan agar KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu.

”Lebih dari itu, hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat sudah merusak kepercayaan publik kepada KPK!” tegasnya.

Neta juga berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yang berengsek. Kasus ini juga menurutnya perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewan Pengawas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama untuk para penyidik.

”Tujuannya agar ’citra seram’ KPK tidak digunakan untuk menakut-nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat,” sarannya.

Neta menambahkan, jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW pun mendesak terduga oknum penyidik pemeras itu juga dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut.

Terlebih, imbuh dia, kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab, oknum itu sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK.

”IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya  yang diduga melakukan pemerasan, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa!” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya