Begini Penampakan Uang Tunai Rp52,3 M Diduga Milik Eksportir Lobster yang Disita KPK
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Begini Penampakan Uang Tunai Rp52,3 M Diduga Milik Eksportir Lobster yang Disita KPK

...
Segan Simanjuntak
Jakarta
15 Maret 2021 - 15:45 WIB
Hukum | RILISID
...
KPK menyita uang tunai Rp52,3 miliar terkait kasus Edhy Prabowo, Senin (15/3/2021). FOTO: ISTIMEWA

RILISID, Jakarta — Kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus bergulir.

Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang tunai sebesar Rp52,3 miliar yang diduga milik para eksportir lobster.

Uang tunai tersebut disita tim penyidik KPK dari Kantor BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (15/3/2021).

"Hari ini (15/3/2021), tim penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang tunai sekitar Rp52, 3 miliar dari Bank BNI 46 yang diduga berasal dari para eksportir," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Senin (15/3/2021).

Para eksportir tersebut, lanjutnya, sudah mendapatkan izin ekspor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020 lalu.

"KPK berterima kasih dan mengapresiasi pihak Bank BNI 46 atas kerja sama dalam upaya penyelesaian perkara dugaan korupsi ini," ujar Ali Fikri.

Sebelumnya, eks Menteri KKP Edhy Prabowo (EP) diduga memerintahkan mantan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

Surat dimaksud ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina. Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi tersebut.

"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," ujar Ali Fikri.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap izin ekspor benur. Selain itu, Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence), Safri (Staf khusus Edhy dan Wakil Ketua Pelaksana), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang kini sudah berstatus terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Begini Penampakan Uang Tunai Rp52,3 M Diduga Milik Eksportir Lobster yang Disita KPK

...
Segan Simanjuntak
Jakarta
15 Maret 2021 - 15:45 WIB
Hukum | RILISID
...
KPK menyita uang tunai Rp52,3 miliar terkait kasus Edhy Prabowo, Senin (15/3/2021). FOTO: ISTIMEWA

RILISID, Jakarta — Kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus bergulir.

Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang tunai sebesar Rp52,3 miliar yang diduga milik para eksportir lobster.

Uang tunai tersebut disita tim penyidik KPK dari Kantor BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (15/3/2021).

"Hari ini (15/3/2021), tim penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang tunai sekitar Rp52, 3 miliar dari Bank BNI 46 yang diduga berasal dari para eksportir," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Senin (15/3/2021).

Para eksportir tersebut, lanjutnya, sudah mendapatkan izin ekspor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020 lalu.

"KPK berterima kasih dan mengapresiasi pihak Bank BNI 46 atas kerja sama dalam upaya penyelesaian perkara dugaan korupsi ini," ujar Ali Fikri.

Sebelumnya, eks Menteri KKP Edhy Prabowo (EP) diduga memerintahkan mantan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

Surat dimaksud ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina. Selanjutnya, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi tersebut.

"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," ujar Ali Fikri.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap izin ekspor benur. Selain itu, Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence), Safri (Staf khusus Edhy dan Wakil Ketua Pelaksana), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang kini sudah berstatus terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya