HIPMI Sebut Konten Digital Perlu Diatur dalam RUU Penyiaran - RILIS.ID
HIPMI Sebut Konten Digital Perlu Diatur dalam RUU Penyiaran
Elvi R
Rabu | 10/06/2020 12.19 WIB
HIPMI Sebut Konten Digital Perlu Diatur dalam RUU Penyiaran
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) menyatakan, konten digital perlu diatur. Ketua Umum Badan Pengurus HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, dalam undang-undang (UU) tentang penyiaran ini, diminta memberikan edukasi yang sama bagi industri televisi dan digital. Termasuk dari sisi pengawasan konten.

"Sehingga, dalam UU ini sangat perlu untuk mengedukasi bagaimana konten-konten yang dibuat secara pribadi ataupun kelompok apakah itu bisa diatur. Harus lebih edukasi. Jangan sampai menyalahgunakan kontennya sehingga anak-anak yang masih di bawah umur yang seharusnya tidak boleh menggunakan gadget bisa bermasalah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Maming meyakini, industri penyiaran akan tumbuh, meski ada COVID-19. Pasalnya, prospek industri penyiaran membuat pemasang iklan menggelontorkan dana guna mendukung kegiatan bisnis. Terlebih, di era pandemi COVID-19, keberadaan media sangat penting, karena masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di rumah, konsumsi konten media pun meningkat.

"Ekonomi dunia termasuk Indonesia sedang dilanda badai COVID-19, yang mau tidak mau pangsa pasar pada sektor bisnis tetap ingin bertahan. Konten digital banyak yang menawarkan dengan memberikan kemudahan untuk meningkatkan pemasaran produk yang tidak hanya menjadi pemakai, tapi juga investor di industri penyiaran serta platform digital," ujar Maming, dalam acara Forum Dialog Webinar HIPMI dengan topik "RUU Penyiaran dan Prospek Industri Penyiaran Indonesia", di Jakarta, (10/6/2020).

Menurutnya, beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat beralih ke konten digital yakni adanya penghematan secara operasional. Di samping itu, kualitas yang cukup baik, sehingga konsumsi media masyarakat mulai beralih ke digital di era pandemi COVID-19. Konten digital melalui platform mobile atau smartphone juga dirasa penting.

"Sehingga muncul banyak start-up baru di Tanah Air, banyak sekarang bisnis yang berhubungan dengan digital yang juga mungkin akan menjadi masalah bagi pemilik-pemilik televisi besar yang ada sekarang. Karena setiap manusia sekarang bisa membuat konten masing-masing melalui Instagram, Youtube, dan Facebook," ucapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu mengimbau kepada pengusaha muda untuk terjun dalam industri penyiaran dan digital. 

Di waktu yang sama, Ketua Bidang Investasi, Infokom & Kerjasama Internasional Dede Indra Permana Sudiro mengatakan, masa peralihan media dari analog ke digital melalui revisi UU nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tengah digodok saat ini oleh pemerintah bersama Komisi I DPR dengan melakukan pengalihkan penyiaran dari analog ke digital.

"Salah satu sektor yang penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah industri penyiaran. Sektor di industri penyiaran ini tetap bertahan dalam pandemi Covid-19. Contoh rating TVRI yang mengalami peningkatan," ujar Dede.

Oleh karena itu, lanjut Dede, untuk melakukan pengalihkan penyiaran dari analog ke digital perlu peraturan dan roadmap yang jelas, sehingga memberikan kepastian bagi industri. Selain kesiapan industri penyiaran, industri pendukung juga menjadi perhatian.

"Penetrasi penonton media televisi digital meningkat seperti Netflix dan konten digital melalui internet lainnya juga mengalami kenaikan tertinggi. HIPMI dorong agar UU penyiaran ke depan bisa seimbang dan mengontrol konten digital dan media baru," ucapnya.

Pembahasan RUU Penyiaran ini sebenarnya sudah dilakukan sejak periode 2014-2019. Namun karena perdebatan tentang sistem single mux dan multi mux membuat RUU ini tak kunjung rampung. Oleh sebab itu, harapan para narasumber agar pemerintah bersama DPR RI mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 

"Penataan frekuensi dari switch ke digital harus diutamakan karena spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara," tutup Dede.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Anggota Komisi I DPR RI Sugiono, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, Ketua Bidang VII Infokom, Investasi, Hubungan Internasional BPP HIPMI Dede Indra Permana Sudiro, dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID