HIPMI Minta Karyawan UMKM yang di PHK Bisa Ikut Program Kartu Prakerja - RILIS.ID
HIPMI Minta Karyawan UMKM yang di PHK Bisa Ikut Program Kartu Prakerja
Elvi R
Sabtu | 20/06/2020 14.30 WIB
HIPMI Minta Karyawan UMKM yang di PHK Bisa Ikut Program Kartu Prakerja
Pekerja kantoran pulang dari kantor menuju stasiun Sudirman Jakarta untuk naik KRL Jabodetabek. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta – Pandemi COVID-19 menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat. 

Dalam acara Webinar Kajian Ekonomi HIPMI #4 bertajuk "Reset & Transformasi Ekonomi (Economic Reset & Transformation): Mendorong Peran Dunia Usaha Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional", Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya yakin apapun kebijakan-kebijakan pemerintah didukung khususnya dari HIPMI. Seperti program kartu pra kerja, yaitu HIPMI ingin karyawan khususnya UMKM yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja.

"Ada salah satu yang menjadi pembicaraan kita di Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI di 34 pengurus provinsi salah satunya masalah program kartu pra kerja. Kita mau kartu pra kerja paling tidak karyawan UMKM yang di PHK bisa diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja," ujar Maming, dalam acara Webinar bersama Menko Perekonomian, Ketum Kadin Indonesia dan Ketum Apindo (20/6/2020).

Menurutnya, lanjut Maming, karyawan UMKM yang di PHK dan diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja, diharapkan tidak perlu 100 persen diikutsertakan, tapi paling tidak ada karyawan UMKM yang di PHK yang masuk dalam program kartu pra kerja tersebut.

"Anak-anak HIPMI yang dimana pengusahanya adalah pengusaha muda dan rata-rata semua UMKM. Masih banyak yang usahanya tidak bagus karena pandemi COVID-19 sehingga collapse atau tidak bisa membayar anggaran untuk ke bank-nya, sehingga kita perlu perhatian khusus kepada pemerintah khususnya pengusaha-pengusaha kecil. Kalau pengusaha besar menurut saya boleh dikasih perhatian, tapi tidak bisa dikasih perhatian full," ucapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu mengakui bahwa dirinya juga termasuk pengusaha besar dan juga sudah mendapatkan relaksasi kredit melalui pinjaman bank. Untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Maming bilang, pihak bank juga menjaga hubungan dengan baik karena dirinya dianggap pengusaha besar bagi bank yang menjalin hubungan kreditur.

"Tapi saya perlu memperjuangkan kawan-kawan saya (BPD) se-Indonesia bagaimana mereka bisa terselamatkan dari pandemi COVID-19 ini dan saya tahu kalau semuanya dibantu, pasti uang negara ini tidak akan bisa. Saya yakin dimana pengusaha-pengusaha HIPMI yang sudah terdata yang bekerja dengan baik selama pandemi khususnya di perhotelan, travel, event organizer (EO), dan lainnya harus kita bantu, karena mereka pengusaha yang baru berkembang. Pandemi inilah mereka tidak bisa mendapatkan insentif kredit," ungkapnya.

Maming melanjutkan, menurutnya pengusaha-pengusaha kecil yang belum ada nama agak sulit melakukan negosiasinya kepada pihak bank. Tapi, pihaknya harus memperjuangkan pengusaha-pengusaha kecil yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan insentif kredit.

"Mungkin kebetulan saja karena saya ketum HIPMI yang dekat sama Pak Presiden atau pemerintahan, sehingga dianggap dan dipermudah untuk meloloskan pinjaman perbankannya. Tapi saya harus memperjuangkan kawan-kawan saya yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insentif kredit dan menjadi pertimbangan Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kita dari HIPMI perlu pembinaan kepada Pak Menko Perekonomian supaya kita nanti di masa era bonus demografi, kita sudah siap khususnya organisasi HIPMI," tuturnya.

Di acara yang sama, saat menjadi pembicara pada webinar Kajian Ekonomi HIPMI #4, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah. Dia pun menekankan, dalam setiap langkah yang pemerintah ambil tersebut selalu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Langkah pertama, program Exit Strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kedua, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketiga, Reset dan Transformasi Ekonomi.

"Reset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus sehingga dari minus itu perlu dikembalikan ke 0, lalu dari 0 kita akan transformasikan agar berkembang menjadi positif," ujar Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan, pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Semua indikator memberikan sinyal pelemahan ekonomi. 

"Namun, saya mengingatkan bahwa kita ini sedang berada di situasi yang tidak normal. Ini penting agar kita semua mempunyai pemahaman yang sama bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah sama dengan 215 negara lain di dunia. Hampir seluruh negara di dunia masuk di dalam periode minus. Pandemi ini pun berdampak besar pada berbagai sektor perekonomian, ini yang membedakan dengan krisis di 1998 dan 2008," terangnya.

Tetapi, Indonesia memiliki resiliensi lebih kuat dari negara lain. Tiga negara yang masih relatif positif secara ekonomi adalah Cina, India, dan Indonesia. Selain itu, ekonomi Indonesia pada 2020 diprediksi masih di jalur positif, yaitu menurut proyeksi IMF akan tumbuh 0,5 persen dan menurut World Bank diperkirakan tidak tumbuh (nol persen).

"Kalau kita lihat di kuartal pertama Indonesia juga masih positif, tapi memang di kuartal kedua dengan adanya PSBB, Indonesia diprediksi masuk di dalam jalur minus sekitar minus tiga persen," katanya.

Di kuartal I 2020, dari sisi konsumsi (demand), yang membuat kontraksi adalah konsumsi yang pertumbuhannya turun dari biasanya di atas lima persen (5,3 persen di kuartal I 2019) menjadi 2,7 persen. Kemudian investasi tumbuh 1,7 persen, lalu konsumsi pemerintah masih menunjang dalam bentuk belanja negara melalui anggaran, yaitu tumbuh sebesar 3,7 persen. 

Sementara dari sisi dunia usaha (supply), sektor manufaktur ada di 2,1 persen dan perdagangan di 1,6 persen, namun pertanian ada di nol persen.

"Jadi pertanian ini menjadi perhatian untuk kembali bisa menopang di saat ekonomi seperti ini. Di bulan Juni-Juli akan ada panen raya, maka sektor ini diharapkan bisa membuat kuartal ketiga 2020 tidak terlalu turun, apalagi didukung adanya new normal. Krisis akibat Pandemi COVID-19 ini tidak akan selesai sampai akhir 2020. Bisa terus bergeser ke 2021, 2022, untuk recovery," jelasnya.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID