Soal Polemik Warga-Lurah Ketawanggede, Ini Kata DPRD dan Akademisi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Soal Polemik Warga-Lurah Ketawanggede, Ini Kata DPRD dan Akademisi

...
Iwan Irawan
Malang
1 Desember 2021 - 6:51 WIB
Daerah | RILISID
...
Foto: Iwan

RILISID, Malang — Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman menyoroti polemik antara warga dengan Lurah Ketawanggede Achmad Sandhi.

Diketahui, sejumlah warga mendesak Wali Kota Malang Sutiaji mencopot Lurah Ketawanggede karena dianggap tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Keberadaan lurah di masyarakat sebagai pejabat publik harusnya memberi contoh yang baik dan positif. Semisal sering turun (bersilaturahmi) dan berkomunikasi dengan masyarakatnya," ujar Fuad.

Fuad berharap penempatan lurah harus dilakukan berdasarkan fit and propert test sehingga sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya.

"Di sisi lain, pemerintah mesti memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Sekiranya kinerja ASN dinilai tidak memuaskan. Maka pemerintah wajib menyiapkan personel lebih berkualitas. Jika tidak nantinya akan memengaruhi nama baik Kota Malang terasumsikan pelayanan publik patut dievaluasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Brawijaya Malang Rachmat Kriyantono menjelaskan gejolak yang terjadi di Kelurahan Ketawanggede akibat tak ada komunikasi.

Selain tersendatnya komunikasi, kata Rachmat, ditambah ego hingga belum mampu mendapatkan solusinya.

"Terjadi akumulasi berupa puncak kekecewaan, akhirnya terekspose ke publik. Sebelumnya disembunyikan sedemikian rupa, agar terselesaikan secara internal tapi sulit terbendung lagi," papar Rachmat.

Menurut Rachmat, Wali Kota Malang sudah mengambil alih permasalahan itu dengan menerapkan komunikasi dialogis.

Ia juga menyarankan perlunya membentuk tim internal dalam rangka membantu menyelesaikan sekaligus mencarikan solusinya.

"Berdasarkan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot mesti memberikan informasi kepada media secara terbuka sesuai ketentuan UU. Optimalkan peranan humas untuk komunikasi dialog dengan wartawan," tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Soal Polemik Warga-Lurah Ketawanggede, Ini Kata DPRD dan Akademisi

...
Iwan Irawan
Malang
1 Desember 2021 - 6:51 WIB
Daerah | RILISID
...
Foto: Iwan

RILISID, Malang — Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman menyoroti polemik antara warga dengan Lurah Ketawanggede Achmad Sandhi.

Diketahui, sejumlah warga mendesak Wali Kota Malang Sutiaji mencopot Lurah Ketawanggede karena dianggap tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Keberadaan lurah di masyarakat sebagai pejabat publik harusnya memberi contoh yang baik dan positif. Semisal sering turun (bersilaturahmi) dan berkomunikasi dengan masyarakatnya," ujar Fuad.

Fuad berharap penempatan lurah harus dilakukan berdasarkan fit and propert test sehingga sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya.

"Di sisi lain, pemerintah mesti memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Sekiranya kinerja ASN dinilai tidak memuaskan. Maka pemerintah wajib menyiapkan personel lebih berkualitas. Jika tidak nantinya akan memengaruhi nama baik Kota Malang terasumsikan pelayanan publik patut dievaluasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Brawijaya Malang Rachmat Kriyantono menjelaskan gejolak yang terjadi di Kelurahan Ketawanggede akibat tak ada komunikasi.

Selain tersendatnya komunikasi, kata Rachmat, ditambah ego hingga belum mampu mendapatkan solusinya.

"Terjadi akumulasi berupa puncak kekecewaan, akhirnya terekspose ke publik. Sebelumnya disembunyikan sedemikian rupa, agar terselesaikan secara internal tapi sulit terbendung lagi," papar Rachmat.

Menurut Rachmat, Wali Kota Malang sudah mengambil alih permasalahan itu dengan menerapkan komunikasi dialogis.

Ia juga menyarankan perlunya membentuk tim internal dalam rangka membantu menyelesaikan sekaligus mencarikan solusinya.

"Berdasarkan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot mesti memberikan informasi kepada media secara terbuka sesuai ketentuan UU. Optimalkan peranan humas untuk komunikasi dialog dengan wartawan," tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya