LaNyalla Turun Tangan, Pelindo III Akhirnya Mengaku Keliru Terkait Investasi di Teluk Lamong
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

LaNyalla Turun Tangan, Pelindo III Akhirnya Mengaku Keliru Terkait Investasi di Teluk Lamong

...
RILIS.ID
Jakarta
17 September 2021 - 23:29 WIB
Bisnis | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Polemik investasi di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, berakhir damai setelah difasilitasi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Kisruh pemutusan sepihak perjanjian kerja sama (PKS) oleh PT Pelindo III dengan mitra usaha berujung islah. Perusahaan pelat merah itu mengakui kekeliruannya dan siap melanjutkan PKS.

Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta PT Pelindo III untuk memperhatikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini.

"Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/9/2021).

Sebagai representasi daerah, lanjutnya, DPD RI berkepentingan untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Kami ini lembaga perwakilan daerah. Jelas kami akan berpihak kepada daerah. Dalam konteks ini, jelas saya akan membela Pemprov Jawa Timur," tegas LaNyalla.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo III Boy Robyanto tak menampik jika tindakan sepihak perusahaannya keliru.

"Kami membuka peluang kerja sama ini tetap berjalan. Saya melihatnya seperti itu, ada kesalahan pengajuan konsesi seluas 386,12 hektare," tutur Boy.

"Kalau keliru, berarti kita selesaikan agar tak berlarut-larut," timpal LaNyalla, yang diamini Boy.

Setidaknya ada  tujuh kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo III dan memulihkan hak-hak para mitra dalam pengembangan pelabuhan multipurpose Teluk Lamong.

Dalam kesepakatan itu juga tertuang jika proses penyelesaian seluruh hal tersebut paling lambat rampung pada 1 Oktober 2021. Semua progres akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jatim dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Rapat tersebut dipandu oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainuddin dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RR Sri Moertiningrum.

Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung, dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

LaNyalla Turun Tangan, Pelindo III Akhirnya Mengaku Keliru Terkait Investasi di Teluk Lamong

...
RILIS.ID
Jakarta
17 September 2021 - 23:29 WIB
Bisnis | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Polemik investasi di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, berakhir damai setelah difasilitasi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Kisruh pemutusan sepihak perjanjian kerja sama (PKS) oleh PT Pelindo III dengan mitra usaha berujung islah. Perusahaan pelat merah itu mengakui kekeliruannya dan siap melanjutkan PKS.

Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta PT Pelindo III untuk memperhatikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini.

"Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/9/2021).

Sebagai representasi daerah, lanjutnya, DPD RI berkepentingan untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Kami ini lembaga perwakilan daerah. Jelas kami akan berpihak kepada daerah. Dalam konteks ini, jelas saya akan membela Pemprov Jawa Timur," tegas LaNyalla.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo III Boy Robyanto tak menampik jika tindakan sepihak perusahaannya keliru.

"Kami membuka peluang kerja sama ini tetap berjalan. Saya melihatnya seperti itu, ada kesalahan pengajuan konsesi seluas 386,12 hektare," tutur Boy.

"Kalau keliru, berarti kita selesaikan agar tak berlarut-larut," timpal LaNyalla, yang diamini Boy.

Setidaknya ada  tujuh kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo III dan memulihkan hak-hak para mitra dalam pengembangan pelabuhan multipurpose Teluk Lamong.

Dalam kesepakatan itu juga tertuang jika proses penyelesaian seluruh hal tersebut paling lambat rampung pada 1 Oktober 2021. Semua progres akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jatim dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Rapat tersebut dipandu oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainuddin dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RR Sri Moertiningrum.

Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung, dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya