Komite IV DPD Tampung Berbagai Aspirasi saat Uji Sahih RUU Pinjaman Daerah di Unud
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Komite IV DPD Tampung Berbagai Aspirasi saat Uji Sahih RUU Pinjaman Daerah di Unud

...
RILIS.ID
Bali
27 September 2021 - 19:06 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Bali — Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Putu Gede Arya Sumertha Yasa mengatakan masih terdapat kekurangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pinjaman Daerah.

"Ketentuan sanksi dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan pinjaman daerah bisa dikelola dengan baik," kata Putu Gede dalam uji sahih RUU Pinjaman Daerah yang dilakukan oleh Komite IV DPD RI di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Senin (27/9/2021).

Senada dengan Putu Gede, pembahas Herkulanus Bambang Suprasto menyatakan masih ada klasifikasi pemerintah daerah (pemda) dalam RUU tersebut. Baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

Karenanya, ia mengimbau perlu adanya klausul penyesuaian masa waktu atau periode jabatan kepala daerah untuk pinjaman jangka waktu menengah dan penjelasan tentang penetapan kriteria daerah dengan indikator atau instrumen.

Bambang menambahkan muatan RUU pinjaman daerah sejalan dengan ilmu ekonomi dan akuntansi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi politik mengenai jangka waktu pinjaman yang disesuaikan dengan jabatan kepala daerah.

Pembahas lainnya, Prof Ibrahim mengungkapkan perlu ada penyesuaian kebijakan fiskal antara kebijakan pinjaman untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Komite IV Sukiryanto menyatakan RUU pinjaman daerah merupakan inisiatif DPD RI sebagai bagian dari tugas legislasi yang diatur dalam konstitusi.

"Melalui undang-undang ini, diharapkan pemerintahan daerah mampu mengoptimalkan pembangunan daerah," ujar senator asal Kalimantan Barat ini.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bali Ida Bagus Kade Subiksu mendukung kebijakan hukum yang memberikan kewenangan kepada pemda untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui pinjaman daerah.

Uji sahih ini bertujuan untuk menguji sejauh mana substansi dan materi RUU pinjaman daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan. Juga menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat serta menyempurnakan draf naskah akademik dan draf RUU yang telah disusun. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Komite IV DPD Tampung Berbagai Aspirasi saat Uji Sahih RUU Pinjaman Daerah di Unud

...
RILIS.ID
Bali
27 September 2021 - 19:06 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Bali — Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Putu Gede Arya Sumertha Yasa mengatakan masih terdapat kekurangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pinjaman Daerah.

"Ketentuan sanksi dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan pinjaman daerah bisa dikelola dengan baik," kata Putu Gede dalam uji sahih RUU Pinjaman Daerah yang dilakukan oleh Komite IV DPD RI di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Senin (27/9/2021).

Senada dengan Putu Gede, pembahas Herkulanus Bambang Suprasto menyatakan masih ada klasifikasi pemerintah daerah (pemda) dalam RUU tersebut. Baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

Karenanya, ia mengimbau perlu adanya klausul penyesuaian masa waktu atau periode jabatan kepala daerah untuk pinjaman jangka waktu menengah dan penjelasan tentang penetapan kriteria daerah dengan indikator atau instrumen.

Bambang menambahkan muatan RUU pinjaman daerah sejalan dengan ilmu ekonomi dan akuntansi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi politik mengenai jangka waktu pinjaman yang disesuaikan dengan jabatan kepala daerah.

Pembahas lainnya, Prof Ibrahim mengungkapkan perlu ada penyesuaian kebijakan fiskal antara kebijakan pinjaman untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Komite IV Sukiryanto menyatakan RUU pinjaman daerah merupakan inisiatif DPD RI sebagai bagian dari tugas legislasi yang diatur dalam konstitusi.

"Melalui undang-undang ini, diharapkan pemerintahan daerah mampu mengoptimalkan pembangunan daerah," ujar senator asal Kalimantan Barat ini.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bali Ida Bagus Kade Subiksu mendukung kebijakan hukum yang memberikan kewenangan kepada pemda untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui pinjaman daerah.

Uji sahih ini bertujuan untuk menguji sejauh mana substansi dan materi RUU pinjaman daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan. Juga menguji sejauh mana substansi dan materi RUU dapat diterima oleh masyarakat serta menyempurnakan draf naskah akademik dan draf RUU yang telah disusun. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya