Komite IV DPD RI Berharap RUU Pinjaman Daerah Disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Komite IV DPD RI Berharap RUU Pinjaman Daerah Disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif

...
RILIS.ID
Jakarta
14 September 2021 - 16:02 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Pimpinan Komite IV DPD RI. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komite IV DPD RI mengadakan rapat pleno dengan Tim Ahli terkait progres RUU Pinjaman Daerah dan Terkait Kegiatan Pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP). Rapat pleno ini dilaksanakan secara fisik dan virtual, pada Selasa (14/9/2021).

Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta menyampaikan bahwa rapat pleno ini bertujuan untuk menyepakati draft Naskah Akademik dan draft RUU yang akan dijadikan materi dalam kegiatan uji sahih yang akan dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Udayana dalam waktu dekat ini.

“Komite IV merencanakan untuk menjadikan RUU Pinjaman Daerah sebagai salah satu output, sehingga RUU ini direncanakan untuk disampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI akhir Masa Sidang untuk disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI,” ucapnya.

Diketahui bahwa draft naskah akademik ini merupakan versi ke-4 dan draft RUU ini sendiri merupakan draft ke-6 yang isinya sudah sesuai dengan masukan dari Tim Kerja (Timja) dan para narasumber maupun masukan dari Sekretariat Komite IV ketika melakukan uji empirik.

Adapun, gambaran mengenai RUU pinjaman daerah ini adalah pinjaman daerah harus dipandang dalam perspektif hubungan ekomomi. Hal itu disampaikan oleh Tim Ahli Komite IV. Pinjaman daerah juga tidak ada halangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Namun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman daerah ini adalah kapasitas pinjaman harus disesuaikan dan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memenuhi rasio keuangan daerah.

Menurut Ketua Komite IV Sukriyanto, pinjaman daerah harus dipandang dalam perspektif hubungan ekonomi politik antara pemerintah pusat dan daerah serta harus dipandang dalam kerangka fiskal.

"Nyawa dari RUU ini berkaitan dengan desentralisasi fiskal antara pusat dan daerah, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang mengatur ketentuan-ketentuan pinjaman daerah sehingga perlu ada pola hubungan antara pemerintah pusat, daerah, pola hubungan kelembagaan, dan pengawasan,” ujarnya.

Sementara, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengatakan bahwa RUU pinjaman daerah sudah sangat maksimal dan bagus untuk menuju uji sahih dan harmoni.

“Menurut saya naskah akademik sampai draft RUU ini sudah maksimal, dan redaksionalnya juga sudah bagus, RUU ini sudah bagus untuk menuju uji sahih nanti,” ujarnya.

DPD juga menyambut baik RUU HKPD sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (UU) untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia yang berdasar asas keadilan dan proporsionalitas.

“DPD RI menyambut perubahan undang-undang ini, hal ini karena undang-undang tidak bersinergi dengan undang-undang pemerintah daerah sehingga masih perlu direvisi lagi agar lebih baik,” ujar Novita yang merupakan senator asal Maluku Utara. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Komite IV DPD RI Berharap RUU Pinjaman Daerah Disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif

...
RILIS.ID
Jakarta
14 September 2021 - 16:02 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Pimpinan Komite IV DPD RI. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komite IV DPD RI mengadakan rapat pleno dengan Tim Ahli terkait progres RUU Pinjaman Daerah dan Terkait Kegiatan Pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP). Rapat pleno ini dilaksanakan secara fisik dan virtual, pada Selasa (14/9/2021).

Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta menyampaikan bahwa rapat pleno ini bertujuan untuk menyepakati draft Naskah Akademik dan draft RUU yang akan dijadikan materi dalam kegiatan uji sahih yang akan dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Udayana dalam waktu dekat ini.

“Komite IV merencanakan untuk menjadikan RUU Pinjaman Daerah sebagai salah satu output, sehingga RUU ini direncanakan untuk disampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI akhir Masa Sidang untuk disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI,” ucapnya.

Diketahui bahwa draft naskah akademik ini merupakan versi ke-4 dan draft RUU ini sendiri merupakan draft ke-6 yang isinya sudah sesuai dengan masukan dari Tim Kerja (Timja) dan para narasumber maupun masukan dari Sekretariat Komite IV ketika melakukan uji empirik.

Adapun, gambaran mengenai RUU pinjaman daerah ini adalah pinjaman daerah harus dipandang dalam perspektif hubungan ekomomi. Hal itu disampaikan oleh Tim Ahli Komite IV. Pinjaman daerah juga tidak ada halangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Namun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman daerah ini adalah kapasitas pinjaman harus disesuaikan dan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memenuhi rasio keuangan daerah.

Menurut Ketua Komite IV Sukriyanto, pinjaman daerah harus dipandang dalam perspektif hubungan ekonomi politik antara pemerintah pusat dan daerah serta harus dipandang dalam kerangka fiskal.

"Nyawa dari RUU ini berkaitan dengan desentralisasi fiskal antara pusat dan daerah, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang mengatur ketentuan-ketentuan pinjaman daerah sehingga perlu ada pola hubungan antara pemerintah pusat, daerah, pola hubungan kelembagaan, dan pengawasan,” ujarnya.

Sementara, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengatakan bahwa RUU pinjaman daerah sudah sangat maksimal dan bagus untuk menuju uji sahih dan harmoni.

“Menurut saya naskah akademik sampai draft RUU ini sudah maksimal, dan redaksionalnya juga sudah bagus, RUU ini sudah bagus untuk menuju uji sahih nanti,” ujarnya.

DPD juga menyambut baik RUU HKPD sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (UU) untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia yang berdasar asas keadilan dan proporsionalitas.

“DPD RI menyambut perubahan undang-undang ini, hal ini karena undang-undang tidak bersinergi dengan undang-undang pemerintah daerah sehingga masih perlu direvisi lagi agar lebih baik,” ujar Novita yang merupakan senator asal Maluku Utara. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya