Jawab Respons LNG Tangguh, Senator Filep Ingatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Jawab Respons LNG Tangguh, Senator Filep Ingatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

...
RILIS.ID
Jakarta
16 September 2021 - 15:48 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma memberikan tanggapan atas respons BP Indonesia/LNG Tanggung terkait kondisi kerusakan SD YPK Serito di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni.

Senator asal Papua Barat ini juga mengapresiasi LNG Tangguh yang telah memberikan respons atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat Distrik Sumuri.

“Kami apresiasi LNG (BP) Tangguh yang merespons problem yang kami temukan di masyarakat. Tentunya sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil daerah kami melihat bahwa membangun Papua, khususnya Papua Barat tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk pihak perusahaan,” ujar Filep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/9/2021).

Filep mengingatkan perusahaan agar tidak lupa bahwa perpindahan masyarakat dari Kampung Tanah Merah Distrik Sumuri adalah akibat dari pengelolaan kampung halaman mereka sebagai tempat pembangunan kilang gas alam cair milik LNG (BP) Tangguh. Menurutnya, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tetap melekat dan berkelanjutan selama perusahaan masih terus beroperasi.

“Pemerintah daerah Bintuni pun telah melakukan banyak hal dalam menyelesaikan persoalan mendasar termasuk persoalan pendidikan. Oleh sebab itu BP Tangguh juga tidak boleh melepas tangan dan memberikan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah semata. Sepanjang BP masih beroperasi di Teluk Bintuni dan masyarakat telah dipindahkan dari kampung halamannya, maka tanggung jawab sosial itu harus terus dilakukan,” paparnya.

Ia menakankan LNG (BP) Tangguh harus konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, di antaranya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu sebagaimana masyarakat pemilik hak ulayat juga telah rela meninggalkan kampung halamannya.

Sebelumnya, Filep telah bereaksi keras terhadap kondisi SD YPK Serito Bintuni yang rusak parah. Ia juga mempertanyakan komitmen dan kontribusi LNG (BP) Tangguh yang terkesan abai atas tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di daerah tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menyentil CSR BP Tangguh untuk dapat digunakan membantu pembangunan pendidikan terutama dalam kondisi serba sulit di tengah pandemi saat ini.

Good corporate citizenship dan good business ethics itu harus menjadi perhatian. Kalau tidak, keseimbangan sosial sulit akan terjadi. Perusahaan jangan hanya menyedot SDA, tetapi sebaliknya memarginalkan masyarakat yang menjadi korban kepentingan investasi gas di Bintuni. Dampak kehadiran perusahaan di Papua mayoritas hanya orientasi bisnis tanpa peduli dengan kepentingan dan hak masyarakat adat dan pembangunan daerah. Di mana keadilan itu?,” tegasnya.

Filep pun berharap permasalahan ini segera ditindaklanjuti secara serius dan muncul tindakan-tindakan konkret perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat setempat.

“Semoga segera ditindaklanjuti dan ada dampak positif bagi pendidikan masyarakat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni,” tutupnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Jawab Respons LNG Tangguh, Senator Filep Ingatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

...
RILIS.ID
Jakarta
16 September 2021 - 15:48 WIB
Ekonomi | RILISID
...
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma memberikan tanggapan atas respons BP Indonesia/LNG Tanggung terkait kondisi kerusakan SD YPK Serito di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni.

Senator asal Papua Barat ini juga mengapresiasi LNG Tangguh yang telah memberikan respons atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat Distrik Sumuri.

“Kami apresiasi LNG (BP) Tangguh yang merespons problem yang kami temukan di masyarakat. Tentunya sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil daerah kami melihat bahwa membangun Papua, khususnya Papua Barat tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk pihak perusahaan,” ujar Filep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/9/2021).

Filep mengingatkan perusahaan agar tidak lupa bahwa perpindahan masyarakat dari Kampung Tanah Merah Distrik Sumuri adalah akibat dari pengelolaan kampung halaman mereka sebagai tempat pembangunan kilang gas alam cair milik LNG (BP) Tangguh. Menurutnya, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tetap melekat dan berkelanjutan selama perusahaan masih terus beroperasi.

“Pemerintah daerah Bintuni pun telah melakukan banyak hal dalam menyelesaikan persoalan mendasar termasuk persoalan pendidikan. Oleh sebab itu BP Tangguh juga tidak boleh melepas tangan dan memberikan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah semata. Sepanjang BP masih beroperasi di Teluk Bintuni dan masyarakat telah dipindahkan dari kampung halamannya, maka tanggung jawab sosial itu harus terus dilakukan,” paparnya.

Ia menakankan LNG (BP) Tangguh harus konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, di antaranya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu sebagaimana masyarakat pemilik hak ulayat juga telah rela meninggalkan kampung halamannya.

Sebelumnya, Filep telah bereaksi keras terhadap kondisi SD YPK Serito Bintuni yang rusak parah. Ia juga mempertanyakan komitmen dan kontribusi LNG (BP) Tangguh yang terkesan abai atas tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di daerah tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menyentil CSR BP Tangguh untuk dapat digunakan membantu pembangunan pendidikan terutama dalam kondisi serba sulit di tengah pandemi saat ini.

Good corporate citizenship dan good business ethics itu harus menjadi perhatian. Kalau tidak, keseimbangan sosial sulit akan terjadi. Perusahaan jangan hanya menyedot SDA, tetapi sebaliknya memarginalkan masyarakat yang menjadi korban kepentingan investasi gas di Bintuni. Dampak kehadiran perusahaan di Papua mayoritas hanya orientasi bisnis tanpa peduli dengan kepentingan dan hak masyarakat adat dan pembangunan daerah. Di mana keadilan itu?,” tegasnya.

Filep pun berharap permasalahan ini segera ditindaklanjuti secara serius dan muncul tindakan-tindakan konkret perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat setempat.

“Semoga segera ditindaklanjuti dan ada dampak positif bagi pendidikan masyarakat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni,” tutupnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya