Bapenda Kota Malang Libatkan Kejari Tuntaskan Piutang Pajak 46 WP
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Bapenda Kota Malang Libatkan Kejari Tuntaskan Piutang Pajak 46 WP

...
Iwan Irawan
Kota Malang
25 November 2021 - 15:53 WIB
Advertorial | RILISID
...
Kasidatun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan saat memimpin penyelesaian piutang pajak di hadapan 46 WP, Kamis (25/11/2021). Foto: Iwan

RILISID, Kota Malang — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menuntaskan piutang pajak dari 46 wajib pajak (WP).

Piutang keseluruhan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah selama kurun waktu satu atau dua tahun lamanya.

Piutang pajak meliputi pajak hiburan, resto, hotel, PBB maupun jenis pajak lainnya.

Sehingga 46 WP pemilik piutang diundang ke Bapenda guna menyelesaikannya dengan diawasi langsung oleh Kasidatun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan di Blok Office gedung Arsip Bapenda, Kamis (25/11/2021).

Kasidatun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan didampingi Asfina Fadhlia dan Yanti Suci Antari.

Fauzan berharap para WP yang memiliki piutang pajak cepat menyelesaikannya di tahun 2021 ini.


"Apabila piutangnya tidak cepat diselesaikan, dipastikan kian bertambah. Bilamana sudah dinilai merugikan negara, maka permasalahannya dialihkan ke penyidik karena kategori penggelapan atau korupsi. Kami tidak ingin ini terjadi dan hendaknya dihindari," tegas Fauzan saat ditemui di Bapenda.

Katanya, melalui Surat Kuasa Khusus dari Bapenda Kota Malang. Pihaknya terus mengawasinya kepada WP yang memiliki piutang sampai tuntas.

Kendati dalam pengisian pernyataan kesanggupan di formulir tidak menyebutkan jatuh temponya.

"Akan tetapi, WP mesti komitmen terhadap janjinya sendiri. Apalagi pada aturan yang ada sekaligus bertekad menyelesaikannya. Pengawasan piutang pajak terus dilakukannya sampai selesai," tandas dia.

Kasubid Pengawasan Penagihan Bapenda Kota Malang Didit Edy S mewakili Kepala Bapenda Kota Malang Dr. Handi Priyanto, A.P., M.Si. menjelaskan sesuai aturan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda No. 2 Tahun 2015 perubahan kedua Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.


"Kami menggandeng Kejari bertujuan agar piutang pajak dari 46 WP secepatnya tuntas. Sekiranya tidak tuntas tahun ini, pengawasannya tetap berlangsung dari kejaksaan sampai WP melunasinya," jelas Didit.

Meski melibatkan kejaksaan, Bapenda Kota Malang tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Yakni melakukan teguran lisan maupun tertulis ke WP.

"Upaya normatif sesuai mekanisme yang ada sudah ditempuhnya. Namun WP sepertinya menggampangkan atau bisa jadi terkendala keuangannya karena pandemi covid-19," jelas Didit.

Didit sempat menyebutkan WP yang diundangnya. Di antaranya, Bioskop Mandala Plaza, Hotel Montana 1 dan 2, Hotel Citihub serta parkir Gramedia maupun beberapa WP lainnya terbagi secara dua tahap.

"Alhamdulillah, Bioskop Mandala Plaza hari ini langsung menyelesaikan sebesar Rp 17 juta. Demikian pula, terpantau Hotel Montana juga sebagian piutangnya terselesaikan. Termasuk ada beberapa WP sebelum hadir telah menyelesaikan piutangnya, sehingga ke sini tinggal laporannya," cetusnya.

Mewakili 46 WP lainnya, Manajer Operasional Bioskop Mandala Plaza yakni Imam Syafii menuturkan pihaknya tidak ingin adanya penumpukan piutang pajak. Untuk itu, hari ini dirinya diperintahkan bosnya agar segera menyelesaikannya.

Manakala pandemi covid-19 ini masih belum tuntas seratus persen, dan dirasakan ekonomi usahanya belum optimal. Langkah mengajukan keringanan menjadi alternatifnya, tapi harapannya covid-19 cepat selesai dan ekonomi cepat pulih.

"Dan WP lainnya, kami ajak cepat menyelesaikan piutang pajaknya. Dikarenakan, pembayaran pajak juga untuk kepentingan masyarakat demi majunya pembangunan di Kota Malang," tuturnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Bapenda Kota Malang Libatkan Kejari Tuntaskan Piutang Pajak 46 WP

...
Iwan Irawan
Kota Malang
25 November 2021 - 15:53 WIB
Advertorial | RILISID
...
Kasidatun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan saat memimpin penyelesaian piutang pajak di hadapan 46 WP, Kamis (25/11/2021). Foto: Iwan

RILISID, Kota Malang — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menuntaskan piutang pajak dari 46 wajib pajak (WP).

Piutang keseluruhan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah selama kurun waktu satu atau dua tahun lamanya.

Piutang pajak meliputi pajak hiburan, resto, hotel, PBB maupun jenis pajak lainnya.

Sehingga 46 WP pemilik piutang diundang ke Bapenda guna menyelesaikannya dengan diawasi langsung oleh Kasidatun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan di Blok Office gedung Arsip Bapenda, Kamis (25/11/2021).

Kasidatun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan didampingi Asfina Fadhlia dan Yanti Suci Antari.

Fauzan berharap para WP yang memiliki piutang pajak cepat menyelesaikannya di tahun 2021 ini.


"Apabila piutangnya tidak cepat diselesaikan, dipastikan kian bertambah. Bilamana sudah dinilai merugikan negara, maka permasalahannya dialihkan ke penyidik karena kategori penggelapan atau korupsi. Kami tidak ingin ini terjadi dan hendaknya dihindari," tegas Fauzan saat ditemui di Bapenda.

Katanya, melalui Surat Kuasa Khusus dari Bapenda Kota Malang. Pihaknya terus mengawasinya kepada WP yang memiliki piutang sampai tuntas.

Kendati dalam pengisian pernyataan kesanggupan di formulir tidak menyebutkan jatuh temponya.

"Akan tetapi, WP mesti komitmen terhadap janjinya sendiri. Apalagi pada aturan yang ada sekaligus bertekad menyelesaikannya. Pengawasan piutang pajak terus dilakukannya sampai selesai," tandas dia.

Kasubid Pengawasan Penagihan Bapenda Kota Malang Didit Edy S mewakili Kepala Bapenda Kota Malang Dr. Handi Priyanto, A.P., M.Si. menjelaskan sesuai aturan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda No. 2 Tahun 2015 perubahan kedua Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.


"Kami menggandeng Kejari bertujuan agar piutang pajak dari 46 WP secepatnya tuntas. Sekiranya tidak tuntas tahun ini, pengawasannya tetap berlangsung dari kejaksaan sampai WP melunasinya," jelas Didit.

Meski melibatkan kejaksaan, Bapenda Kota Malang tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Yakni melakukan teguran lisan maupun tertulis ke WP.

"Upaya normatif sesuai mekanisme yang ada sudah ditempuhnya. Namun WP sepertinya menggampangkan atau bisa jadi terkendala keuangannya karena pandemi covid-19," jelas Didit.

Didit sempat menyebutkan WP yang diundangnya. Di antaranya, Bioskop Mandala Plaza, Hotel Montana 1 dan 2, Hotel Citihub serta parkir Gramedia maupun beberapa WP lainnya terbagi secara dua tahap.

"Alhamdulillah, Bioskop Mandala Plaza hari ini langsung menyelesaikan sebesar Rp 17 juta. Demikian pula, terpantau Hotel Montana juga sebagian piutangnya terselesaikan. Termasuk ada beberapa WP sebelum hadir telah menyelesaikan piutangnya, sehingga ke sini tinggal laporannya," cetusnya.

Mewakili 46 WP lainnya, Manajer Operasional Bioskop Mandala Plaza yakni Imam Syafii menuturkan pihaknya tidak ingin adanya penumpukan piutang pajak. Untuk itu, hari ini dirinya diperintahkan bosnya agar segera menyelesaikannya.

Manakala pandemi covid-19 ini masih belum tuntas seratus persen, dan dirasakan ekonomi usahanya belum optimal. Langkah mengajukan keringanan menjadi alternatifnya, tapi harapannya covid-19 cepat selesai dan ekonomi cepat pulih.

"Dan WP lainnya, kami ajak cepat menyelesaikan piutang pajaknya. Dikarenakan, pembayaran pajak juga untuk kepentingan masyarakat demi majunya pembangunan di Kota Malang," tuturnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya