2021, Penerimaan DBHCHT Kabupaten Malang Meningkat 6,11 Persen
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

2021, Penerimaan DBHCHT Kabupaten Malang Meningkat 6,11 Persen

...
Imron Hakiki
Malang
7 Desember 2021 - 18:02 WIB
Advertorial | RILISID
...
Asisten Kesra Suwadji saat menyampaikan sambutan Bupati Malang HM Sanusi di Hotel The Aliante, Kota Malang, Selasa (7/12/2021). FOTO: RILISID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Masyarakat Kabupaten patut berbangga. Pasalnya, sampai saat ini penerimaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) progres yang positif, dengan penyandangan peringkat kedua sebagai penerima alokasi DBHCHT terbesar kedua untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Malang melalui Asisten Kesejahateraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Suwadji dalam pelaksanaan sosialisasi 'Gempur Rokok Ilegal Sosialisasi di Bidang Cukai Bagi Perwakilan Aparat Kecamatan, Perangkat Desa, RT, RW, se-Kecamatan Wonosari di Hotel The Aliante, Kota Malang, Selasa (7/12/2021).

"Pada tahun ini, penerimaan alokasi DBHCHT Kabupaten Malang tercatat mencapai Rp 80.253.480.000," ungkapnya.

Nilai itu, diketahui mengalami kenaikan mencapai Rp 4.614.301.000 alias naik sekitar 6,11 persen dari alokasi awal DBHCHT tahun 2020 yang nilainya berada di angka Rp 75.411.047.000. 

"Semakin besar pendapat dari sektor cukai hasil tembakau yang dipungut oleh daerah, maka semakin besar pula penerimaan DBHCHT untuk daerah," bebernya.

Adapun penggunaan anggaran DBHCHT dapat digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

"Dalam aturan itu disebutkan anggaran DBHCHT diproyeksikan 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang kesehatan, dan 25 persen untuk bidang hukum," jelas Sanusi.

Penyebaran Rokok Ilegal Masih Tinggi

Namun dibalik besarnya pendapatan penerimaan alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Malang, tampaknya masih ada pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberantas pelanggaran rokok ilegal dan cukai.

Menurut Sanusi, pada tahun 2021 ini ditemukan ada 10.917 bungkus atau 1.347.755 batang rokok ilegal. 

Tingginya angka pelanggaran itu disebabkan terbatasnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap kerugian fiskal dari peredaran rokok ilegal.

"Oleh karena itu, upaya sosialisasi ini terus kami genjot agar pemahaman tentang hal ini (rokok ilegal) dapat dipahami oleh setiap lapisan masyarakat," pungkas Sanusi.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Malang, Gunawan menyebut selama bulan Oktober 2021 ini pihaknya menemukan ada penindakan pelangaran senilai Rp 6 Miliyar alias 160 penindakan di bidang cukai di Malang Raya.

"Nah, untuk menekan hal semacam ini, kami terus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Malang Raya agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab apabila pelanggaran cukai bisa ditekan maka kemajuan pembangunan ekonomi daerah akan terus maju," pungkas Gunawan. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

2021, Penerimaan DBHCHT Kabupaten Malang Meningkat 6,11 Persen

...
Imron Hakiki
Malang
7 Desember 2021 - 18:02 WIB
Advertorial | RILISID
...
Asisten Kesra Suwadji saat menyampaikan sambutan Bupati Malang HM Sanusi di Hotel The Aliante, Kota Malang, Selasa (7/12/2021). FOTO: RILISID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Masyarakat Kabupaten patut berbangga. Pasalnya, sampai saat ini penerimaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) progres yang positif, dengan penyandangan peringkat kedua sebagai penerima alokasi DBHCHT terbesar kedua untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Malang melalui Asisten Kesejahateraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Suwadji dalam pelaksanaan sosialisasi 'Gempur Rokok Ilegal Sosialisasi di Bidang Cukai Bagi Perwakilan Aparat Kecamatan, Perangkat Desa, RT, RW, se-Kecamatan Wonosari di Hotel The Aliante, Kota Malang, Selasa (7/12/2021).

"Pada tahun ini, penerimaan alokasi DBHCHT Kabupaten Malang tercatat mencapai Rp 80.253.480.000," ungkapnya.

Nilai itu, diketahui mengalami kenaikan mencapai Rp 4.614.301.000 alias naik sekitar 6,11 persen dari alokasi awal DBHCHT tahun 2020 yang nilainya berada di angka Rp 75.411.047.000. 

"Semakin besar pendapat dari sektor cukai hasil tembakau yang dipungut oleh daerah, maka semakin besar pula penerimaan DBHCHT untuk daerah," bebernya.

Adapun penggunaan anggaran DBHCHT dapat digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

"Dalam aturan itu disebutkan anggaran DBHCHT diproyeksikan 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang kesehatan, dan 25 persen untuk bidang hukum," jelas Sanusi.

Penyebaran Rokok Ilegal Masih Tinggi

Namun dibalik besarnya pendapatan penerimaan alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Malang, tampaknya masih ada pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberantas pelanggaran rokok ilegal dan cukai.

Menurut Sanusi, pada tahun 2021 ini ditemukan ada 10.917 bungkus atau 1.347.755 batang rokok ilegal. 

Tingginya angka pelanggaran itu disebabkan terbatasnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap kerugian fiskal dari peredaran rokok ilegal.

"Oleh karena itu, upaya sosialisasi ini terus kami genjot agar pemahaman tentang hal ini (rokok ilegal) dapat dipahami oleh setiap lapisan masyarakat," pungkas Sanusi.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Malang, Gunawan menyebut selama bulan Oktober 2021 ini pihaknya menemukan ada penindakan pelangaran senilai Rp 6 Miliyar alias 160 penindakan di bidang cukai di Malang Raya.

"Nah, untuk menekan hal semacam ini, kami terus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Malang Raya agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab apabila pelanggaran cukai bisa ditekan maka kemajuan pembangunan ekonomi daerah akan terus maju," pungkas Gunawan. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya