Ribuan Pedagang Tolak Revitalisasi Pasar Besar Malang
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ribuan Pedagang Tolak Revitalisasi Pasar Besar Malang

...
Iwan Irawan
Malang
13 Oktober 2021 - 16:13 WIB
Daerah | RILISID
...
Inilah kondisi Pasar Besar Malang. Foto: Istimewa

RILISID, Malang — Sekitar 3.000 pedagang di Pasar Besar Malang (PBM) sepakat menolak rencana revitalisasi yang akan dilakukan Pemkot Malang pada tahun depan.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hipama) Agus Didin menegaskan kondisi fisik bangunan Pasar Besar Malang masih kokoh.

Hal itu berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya beberapa waktu lalu.

"Di sisi lain, pedagang khawatir mengalami perbedaan luasan lapak, kios maupun bedaknya. Ditambah lagi, kehilangan pelanggan sekaligus mengeluarkan ongkos lagi saat direlokasi," ujarnya, Rabu (13/10/2021).

Ia bersama pedagang lainnya menghendaki adanya sistem perawatan terhadap kondisi fisik bangunan PBM.

"Yang kami butuhkan saat ini adalah pemeliharaan dan perawatan rutin untuk keberlangsungan PBM," katanya.

Agus menambahkan perihal rencana revitalisasi PBM untuk titik relokasinya.

"Kami mendengar informasinya ditempatkan di kawasan Comboran atau Alun - Alun Mall. Tentunya para pedagang kurang setuju" tambahnya.

Terbalik dengan ribuan pedagang di Pasar Blimbing, mereka justru meminta segera direvitalisasi. Pasalnya, kondisi Pasar Blimbing sudah menyedihkan jika sudah musim hujan.

Molornya revitalisasi Pasar Blimbing berlangsung hingga 11 tahun lamanya. Hal itu terganjal Perjanjian Kerja Sama (PKS) beserta addendumnya secara tri partit yakni Pedagang dan PT KIS serta Pemkot Malang.

Utamanya soal siteplan atau blok plane maupun hal pokok lainnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menjelaskan persoalan PBM sejauh ini belum mengarah ke anggaran revitalisasi 2022.

Pihak eksekutif baru melangkah proses Detail Engineering Desaign (DED) senilai Rp3,5 miliar.

Komisi B selaku mitra kerja Pemkot Malang khususnya Diskoperindag (Pasar) sudah memberikan usulan atau saran. Sebelum melangkah ke penanganan revitalisasi.

"Kami meminta kepada pemkot mesti menyelesaikan PKS terlebih dulu dengan PT. Matahari masih berakhir pada 2034. Sekaligus penyelesaian DED-nya di tahun 2021 ini juga," jelas Arif Wahyudi.

Ketika PKS dan DED sudah kelar, baru Pemkot Malang mengajak bicara para pedagang untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan secara gamblang hasil DED. Baik itu menyangkut siteplan atau hal pokok lainnya.

Perihal Pasar Blimbing, sambungnya lagi, molornya revitalisasi disebabkan terganjal PKS beserta Addendum-nya. Sehingga di tahun 2022 nanti, Pasar Blimbing hanya dilakukan pemeliharaan atau perawatan senilai Rp 200 juta.

"Beda dengan persoalan Pasar Induk Gadang berjalan 9 tahun, pekerjaan belum diselesaikan oleh PT. Itsqoni. Batas dua tahun dalam penelantaran pembangunan. Pemkot semestinya bisa bersikap tegas, untuk mengakhiri PKS-nya PT Itsqoni, namun sayang tidak dilakukannya," bebernya.

Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji menyampainan komitmennya untuk menyelesaikan revitalisasi pasar di Kota Malang.

"Kami tetap mentelaah secara hukum, karena terikat dengan PKS yang ada. Sehingga segala sesuatunya menyangkut anggarannya, kita mesti konsultasi dengan BPK," ujarnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ribuan Pedagang Tolak Revitalisasi Pasar Besar Malang

...
Iwan Irawan
Malang
13 Oktober 2021 - 16:13 WIB
Daerah | RILISID
...
Inilah kondisi Pasar Besar Malang. Foto: Istimewa

RILISID, Malang — Sekitar 3.000 pedagang di Pasar Besar Malang (PBM) sepakat menolak rencana revitalisasi yang akan dilakukan Pemkot Malang pada tahun depan.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hipama) Agus Didin menegaskan kondisi fisik bangunan Pasar Besar Malang masih kokoh.

Hal itu berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya beberapa waktu lalu.

"Di sisi lain, pedagang khawatir mengalami perbedaan luasan lapak, kios maupun bedaknya. Ditambah lagi, kehilangan pelanggan sekaligus mengeluarkan ongkos lagi saat direlokasi," ujarnya, Rabu (13/10/2021).

Ia bersama pedagang lainnya menghendaki adanya sistem perawatan terhadap kondisi fisik bangunan PBM.

"Yang kami butuhkan saat ini adalah pemeliharaan dan perawatan rutin untuk keberlangsungan PBM," katanya.

Agus menambahkan perihal rencana revitalisasi PBM untuk titik relokasinya.

"Kami mendengar informasinya ditempatkan di kawasan Comboran atau Alun - Alun Mall. Tentunya para pedagang kurang setuju" tambahnya.

Terbalik dengan ribuan pedagang di Pasar Blimbing, mereka justru meminta segera direvitalisasi. Pasalnya, kondisi Pasar Blimbing sudah menyedihkan jika sudah musim hujan.

Molornya revitalisasi Pasar Blimbing berlangsung hingga 11 tahun lamanya. Hal itu terganjal Perjanjian Kerja Sama (PKS) beserta addendumnya secara tri partit yakni Pedagang dan PT KIS serta Pemkot Malang.

Utamanya soal siteplan atau blok plane maupun hal pokok lainnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menjelaskan persoalan PBM sejauh ini belum mengarah ke anggaran revitalisasi 2022.

Pihak eksekutif baru melangkah proses Detail Engineering Desaign (DED) senilai Rp3,5 miliar.

Komisi B selaku mitra kerja Pemkot Malang khususnya Diskoperindag (Pasar) sudah memberikan usulan atau saran. Sebelum melangkah ke penanganan revitalisasi.

"Kami meminta kepada pemkot mesti menyelesaikan PKS terlebih dulu dengan PT. Matahari masih berakhir pada 2034. Sekaligus penyelesaian DED-nya di tahun 2021 ini juga," jelas Arif Wahyudi.

Ketika PKS dan DED sudah kelar, baru Pemkot Malang mengajak bicara para pedagang untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan secara gamblang hasil DED. Baik itu menyangkut siteplan atau hal pokok lainnya.

Perihal Pasar Blimbing, sambungnya lagi, molornya revitalisasi disebabkan terganjal PKS beserta Addendum-nya. Sehingga di tahun 2022 nanti, Pasar Blimbing hanya dilakukan pemeliharaan atau perawatan senilai Rp 200 juta.

"Beda dengan persoalan Pasar Induk Gadang berjalan 9 tahun, pekerjaan belum diselesaikan oleh PT. Itsqoni. Batas dua tahun dalam penelantaran pembangunan. Pemkot semestinya bisa bersikap tegas, untuk mengakhiri PKS-nya PT Itsqoni, namun sayang tidak dilakukannya," bebernya.

Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji menyampainan komitmennya untuk menyelesaikan revitalisasi pasar di Kota Malang.

"Kami tetap mentelaah secara hukum, karena terikat dengan PKS yang ada. Sehingga segala sesuatunya menyangkut anggarannya, kita mesti konsultasi dengan BPK," ujarnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya