Penyelidikan Pemerkosaan ODGJ Dinilai Lamban, Polisi Klaim Kantongi Identitas Pelaku
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Penyelidikan Pemerkosaan ODGJ Dinilai Lamban, Polisi Klaim Kantongi Identitas Pelaku

...
RILIS.ID
Bandarlampung
26 Agustus 2021 - 21:11 WIB
Lampung | RILISID
...
Tangkapan layar diskusi virtual kasus pemerkosaan ODGJ di Bandarlampung, Kamis (26/8/2021). FOTO: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Fakta baru terkuak dari kasus pemerkosaan terhadap wanita yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Tugu Durian, Kelurahan Sukadanaham, Bandarlampung, Lampung, beberapa waktu lalu.

Wanita itu ternyata sudah beberapa kali menjadi korban pemerkosaan hingga pernah melahirkan dua kali pada 2018 dan 2021.

Informasi itu disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Hendry Sihaloho dalam diskusi yang digelar Lembaga Advokasi Perempuan Lampung Damar bersama Polresta Bandarlampung, LBH Bandarlampung, dan anggota DPR RI Taufik Basari secara daring, Kamis (26/8/2021).

Hendry mengungkapkan, penyintas (korban) sejak 2010 tinggal bersama pamannya. Ibu penyintas meninggal dunia setelah melahirkan anak ketiga.

”Korban sudah pernah dua kali melahirkan karena diperkosa, namun kasusnya pun tak diusut kepolisian. Saat melahirkan, korban sudah tinggal di Lampung Timur," ujarnya.

Ia juga menilai kepolisian tidak serius dalam melakukan proses hukum kasus pemerkosaan tersebut. Sebab, sudah ada bukti dan saksi mata yang melihat pemerkosaan itu secara langsung.

”Kalau memang serius, pasti akan mudah proses hukumnya,” tegasnya.

Sementara, Polresta Bandarlampung mengklaim sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan tersebut.

Wakapolresta Bandarlampung AKBP Ganda Saragih mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku pemerkosaan tersebut dan proses hukumnya tetap dilanjutkan.

”Hanya saja hingga sekarang, pelaku belum bisa ditemukan,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan menilai, seharusnya dalam kasus ini, kepolisian mudah dalam memproses hukumnya. Sebab, peristiwa tersebut terekam kamera tilang elektronik yang dimiliki Polresta Bandarlampung.

”Bukti video dari kepolisian. Jadi seharusnya bisa menjadi hal yang bisa mempermudah tindakan hukum selanjutnya,” nilainya.

Anggota DPR RI Taufik Basari juga meminta Polresta Bandarlampung melanjutkan kasus ini dengan serius dan profesional.

”Saya juga meminta pihak kepolisian lebih terbuka untuk menerima pendamping dari pihak korban,” imbaunya.

Diketahui, kasus pemerkosaan terhadap wanita yang diduga ODGJ terjadi di sekitar Tugu Durian, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjungkarang Barat (TkB), Bandarlampung, Lampung. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (11/6/2021).

Sebelumnya, Polresta Bandarlampung melalui Kasatreskrim Kompol Resky Maulana Z pada Jumat (23/7/2021), menyatakan kasus tersebut belum dapat ditangani lantaran tidak adanya laporan dari pihak korban.

Korban yang menurutnya ada riwayat ODGJ juga sudah diamankan pihak keluarga setelah sebelumnya ditangani polsek setempat.

"Sampai saat ini belum ada laporan, jadi harus menunggu (adanya laporan). Masalahnya korbannya ODGJ, pelaku juga belum ketemu, dan kita juga kesulitan mengumpulkan keterangan (dari korban),” ujar Resky kala itu.

Sementara, dalam keterangan tertulisnya Selasa (24/8/2021), Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan Damar dan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung mendesak Polresta Bandarlampung segera memproses kasus tersebut secara hukum walaupun tidak ada pengaduan.

Sebab, berdasarkan pada peristiwa memilukan itu, terdapat rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti dan adanya saksi yang melihat.

”Sehingga polisi harus segera bertindak melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku. Sebagai wujud supremasi hukum dan keadilan,” ujar Direktur Eksekutif LAdA Ana Yunita Pratiwi.

Selain itu, Ana juga menegaskan, tindak pidana perkosaan diatur didalam KUHP, yang terbagi pada kategori pengaduan dan bukan pengaduan atau delik umum. Beberapa pasal yang secara jelas dikatakan harus berbasis pengaduan adalah Pasal 284, 287, 293 KUHP.

Tetapi, ada beberapa pasal yang tidak berbasis pengaduan, yakni Pasal 281, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295. Artinya, jelas bahwa tindak pidana perkosaan adalah tidak termasuk kategori tindak pidana pengaduan.

”Jadi, berdasarkan Pasal 285 KUHP, pengertian perkosaan adalah: ”barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun," pungkasnya mengutip bunyi pasal tersebut.(*)

Laporan Sulaiman/Rilisid Lampung

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Penyelidikan Pemerkosaan ODGJ Dinilai Lamban, Polisi Klaim Kantongi Identitas Pelaku

...
RILIS.ID
Bandarlampung
26 Agustus 2021 - 21:11 WIB
Lampung | RILISID
...
Tangkapan layar diskusi virtual kasus pemerkosaan ODGJ di Bandarlampung, Kamis (26/8/2021). FOTO: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Fakta baru terkuak dari kasus pemerkosaan terhadap wanita yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Tugu Durian, Kelurahan Sukadanaham, Bandarlampung, Lampung, beberapa waktu lalu.

Wanita itu ternyata sudah beberapa kali menjadi korban pemerkosaan hingga pernah melahirkan dua kali pada 2018 dan 2021.

Informasi itu disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Hendry Sihaloho dalam diskusi yang digelar Lembaga Advokasi Perempuan Lampung Damar bersama Polresta Bandarlampung, LBH Bandarlampung, dan anggota DPR RI Taufik Basari secara daring, Kamis (26/8/2021).

Hendry mengungkapkan, penyintas (korban) sejak 2010 tinggal bersama pamannya. Ibu penyintas meninggal dunia setelah melahirkan anak ketiga.

”Korban sudah pernah dua kali melahirkan karena diperkosa, namun kasusnya pun tak diusut kepolisian. Saat melahirkan, korban sudah tinggal di Lampung Timur," ujarnya.

Ia juga menilai kepolisian tidak serius dalam melakukan proses hukum kasus pemerkosaan tersebut. Sebab, sudah ada bukti dan saksi mata yang melihat pemerkosaan itu secara langsung.

”Kalau memang serius, pasti akan mudah proses hukumnya,” tegasnya.

Sementara, Polresta Bandarlampung mengklaim sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan tersebut.

Wakapolresta Bandarlampung AKBP Ganda Saragih mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku pemerkosaan tersebut dan proses hukumnya tetap dilanjutkan.

”Hanya saja hingga sekarang, pelaku belum bisa ditemukan,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan menilai, seharusnya dalam kasus ini, kepolisian mudah dalam memproses hukumnya. Sebab, peristiwa tersebut terekam kamera tilang elektronik yang dimiliki Polresta Bandarlampung.

”Bukti video dari kepolisian. Jadi seharusnya bisa menjadi hal yang bisa mempermudah tindakan hukum selanjutnya,” nilainya.

Anggota DPR RI Taufik Basari juga meminta Polresta Bandarlampung melanjutkan kasus ini dengan serius dan profesional.

”Saya juga meminta pihak kepolisian lebih terbuka untuk menerima pendamping dari pihak korban,” imbaunya.

Diketahui, kasus pemerkosaan terhadap wanita yang diduga ODGJ terjadi di sekitar Tugu Durian, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjungkarang Barat (TkB), Bandarlampung, Lampung. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (11/6/2021).

Sebelumnya, Polresta Bandarlampung melalui Kasatreskrim Kompol Resky Maulana Z pada Jumat (23/7/2021), menyatakan kasus tersebut belum dapat ditangani lantaran tidak adanya laporan dari pihak korban.

Korban yang menurutnya ada riwayat ODGJ juga sudah diamankan pihak keluarga setelah sebelumnya ditangani polsek setempat.

"Sampai saat ini belum ada laporan, jadi harus menunggu (adanya laporan). Masalahnya korbannya ODGJ, pelaku juga belum ketemu, dan kita juga kesulitan mengumpulkan keterangan (dari korban),” ujar Resky kala itu.

Sementara, dalam keterangan tertulisnya Selasa (24/8/2021), Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan Damar dan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung mendesak Polresta Bandarlampung segera memproses kasus tersebut secara hukum walaupun tidak ada pengaduan.

Sebab, berdasarkan pada peristiwa memilukan itu, terdapat rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti dan adanya saksi yang melihat.

”Sehingga polisi harus segera bertindak melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku. Sebagai wujud supremasi hukum dan keadilan,” ujar Direktur Eksekutif LAdA Ana Yunita Pratiwi.

Selain itu, Ana juga menegaskan, tindak pidana perkosaan diatur didalam KUHP, yang terbagi pada kategori pengaduan dan bukan pengaduan atau delik umum. Beberapa pasal yang secara jelas dikatakan harus berbasis pengaduan adalah Pasal 284, 287, 293 KUHP.

Tetapi, ada beberapa pasal yang tidak berbasis pengaduan, yakni Pasal 281, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295. Artinya, jelas bahwa tindak pidana perkosaan adalah tidak termasuk kategori tindak pidana pengaduan.

”Jadi, berdasarkan Pasal 285 KUHP, pengertian perkosaan adalah: ”barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun," pungkasnya mengutip bunyi pasal tersebut.(*)

Laporan Sulaiman/Rilisid Lampung

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya