Pengamat: Pemilik Bakso Son Haji Sony Bisa Terancam Pidana
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Pengamat: Pemilik Bakso Son Haji Sony Bisa Terancam Pidana

...
RILIS.ID
Lampung
22 Juli 2021 - 21:20 WIB
Daerah | RILISID
...
Pengamat Hukum asal Universitas Lampung Dr. Yusdiyanto Alam

RILISID, Lampung — Pemilik Bakso Son Haji Sony terancam pidana jika tidak menyelesaikan permasalahan pajak dengan Pemkot Bandarlampung. 

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (E-Billing).

Baca: Bakso Sony Masih Beroperasi Meski Belum Bayar Pajak, Walkot Bandarlampung: Kita akan Tegas!

Demikian penilaian yang disampaikan pengamat hukum asal Universitas Lampung Dr. Yusdiyanto Alam.

Yusdiyanto menjelaskan, dalam Perda 6 tahun 2018 BAB IX, pasal 16 dinyatakan, wajib pajak yang melanggar ketentuan pasal 12 Ayat 1 huruf b dan ayat 3 (huruf a yakni dengan sengaja mengubah data sistem e-billing dengan cara dan bentuk apapun, atau huruf b, dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem e-billing yang tak terpasang), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

”Jadi, selain sanksi pencabutan usaha, ada sanksi pidana!” ujarnya, Kamis (22/7/2021).

Karena, terus dia, jelas dari Perda Nomor 6 tahun 2018 itu, banyak poin yang bisa menjerat Bakso Sony. Apalagi jika menghindar atau lari, karena sudah banyak jalur yang dilakukan pemkot mulai imbauan sampai penyegelan.

”Harusnya mereka memanfaatkan waktu yang diberikan, karena nanti ada sanksi administrasi, pidana, dan juga tetap membayar pajak. Jadi, terlalu repot nantinya,” katanya melalui sambungan telepon.

Menurut Yusdiyanto, dalam perda tersebut, pemkot diberikan ruang untuk melimpahkan perkara ini kepada kepolisian dan akan dibawa ke pengadilan dengan menggunakan hukum acara.

Dan memang, lanjutnya, Bakso Sony tidak punya alasan untuk menghindar dari kewajiban pajak, karena ini amanat konsitusi. Dan manfaat pajak ini untuk kembali ke masyarakat serta tidak memberatkan pelaku usaha.

”Jadi pemkot wajib menegakan perda dan tidak boleh mudur. Karena ini amanah dari aturan dan perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara, hingga berita diturunkan, pihak Bakso Sony masih belum memberikan keterangan.(*)

Laporan Sulaiman/Kontributor Rilisid Lampung

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Populer

Tag Populer

Pilihan

Baca Juga

Pengamat: Pemilik Bakso Son Haji Sony Bisa Terancam Pidana

...
RILIS.ID
Lampung
22 Juli 2021 - 21:20 WIB
Daerah | RILISID
...
Pengamat Hukum asal Universitas Lampung Dr. Yusdiyanto Alam

RILISID, Lampung — Pemilik Bakso Son Haji Sony terancam pidana jika tidak menyelesaikan permasalahan pajak dengan Pemkot Bandarlampung. 

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (E-Billing).

Baca: Bakso Sony Masih Beroperasi Meski Belum Bayar Pajak, Walkot Bandarlampung: Kita akan Tegas!

Demikian penilaian yang disampaikan pengamat hukum asal Universitas Lampung Dr. Yusdiyanto Alam.

Yusdiyanto menjelaskan, dalam Perda 6 tahun 2018 BAB IX, pasal 16 dinyatakan, wajib pajak yang melanggar ketentuan pasal 12 Ayat 1 huruf b dan ayat 3 (huruf a yakni dengan sengaja mengubah data sistem e-billing dengan cara dan bentuk apapun, atau huruf b, dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem e-billing yang tak terpasang), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

”Jadi, selain sanksi pencabutan usaha, ada sanksi pidana!” ujarnya, Kamis (22/7/2021).

Karena, terus dia, jelas dari Perda Nomor 6 tahun 2018 itu, banyak poin yang bisa menjerat Bakso Sony. Apalagi jika menghindar atau lari, karena sudah banyak jalur yang dilakukan pemkot mulai imbauan sampai penyegelan.

”Harusnya mereka memanfaatkan waktu yang diberikan, karena nanti ada sanksi administrasi, pidana, dan juga tetap membayar pajak. Jadi, terlalu repot nantinya,” katanya melalui sambungan telepon.

Menurut Yusdiyanto, dalam perda tersebut, pemkot diberikan ruang untuk melimpahkan perkara ini kepada kepolisian dan akan dibawa ke pengadilan dengan menggunakan hukum acara.

Dan memang, lanjutnya, Bakso Sony tidak punya alasan untuk menghindar dari kewajiban pajak, karena ini amanat konsitusi. Dan manfaat pajak ini untuk kembali ke masyarakat serta tidak memberatkan pelaku usaha.

”Jadi pemkot wajib menegakan perda dan tidak boleh mudur. Karena ini amanah dari aturan dan perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara, hingga berita diturunkan, pihak Bakso Sony masih belum memberikan keterangan.(*)

Laporan Sulaiman/Kontributor Rilisid Lampung

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya