Pemkab dan DPRD Malang Silang Pendapat soal Serapan Anggaran Covid-19 Rendah
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Pemkab dan DPRD Malang Silang Pendapat soal Serapan Anggaran Covid-19 Rendah

...
Imron Hakiki
Malang
24 Agustus 2021 - 9:09 WIB
Daerah | RILISID
...
Anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq. FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Serapan anggaran Covid-19 Malang tahun 2021 masih rendah. Dari total Rp124 miliar, baru terserap Rp34 miliar atau 27,88 persen per 18 Agustus lalu.

Rendahnya serapan anggaran Covid-19 tersebut menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq. Ia mengaku sudah memberi imbauan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar menekan OPD selaku pengguna anggaran.

Terkhusus kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan beberapa rumah sakit untuk meningkatkan serapan anggaran itu. 

"Saat ini kan sudah bulan Agustus. Jadi hanya tersisa 3 bulan untuk meningkatkan serapan anggaran ini," ungkap Zia usai mengikuti evaluasi penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (23/8/2021).

Dalam evaluasi tersebut, Zia mengaku sempat menanyakan kepada Dinas Kesehatan terkait penggunaan anggaran pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang nilainya tersedia mencapai Rp64 miliar.

Sebab menurut Zia, berdasarkan data laporannya, realisasi pengadaan alat kesehatan tersebut prosentasenya masih 0 persen.

"Kepala Dinas Kesehatan mengatakan kalau alat kesehatan itu sudah datang, tapi pembayarannya belum," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut berpendapat bahwa sebenarnya banyak anggaran Dinas Kesehatan yang bisa disaving untuk penanganan Covid-19.

"Ada juga anggaran BTT senilai Rp17 miliar. Sementara saat ini serapannya masih Rp6 miliar," tuturnya.

Pada agenda recofusing jilid 3 yang akan dilaksanakan pada awal September mendatang eksekutif (Pemkab Malang) juga akan menambah anggaran BTT itu senilai Rp30 miliar

"Nah, BTT kan bisa digunakan untuk penanganan sesuatu yang darurat. Asal jangan semua mengandalkan BTT. Utamakan perencanaan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengklaim serapan anggaran Covid-19 sudah mencapai 40 persen lebih.

"Data yang hari ini itu adalah data per tanggal 18 Agustus. Kalau sebenarnya, realisasinya per hari ini sudah sekitar 40 persen sekian," bebernya.

Justru, masih kata Wahyu, kalau data serapan berdasarkan dari setiap OPD sebenarnya sudah lebih dari 50 persen.

"Kalau yang 40 persen sekian itu data akumulasi," tegasnya.

Tidak tercapainya serapan anggaran Covid-19 lebih dari 50 persen tersebut, menurut Wahyu akibat regulasi PPKM yang selama ini berubah-rubah setiap saat.

"Kayak misalnya sebelumnya kita sudah mengalokasikan anggaran untuk warga yang isolasi mandiri. Lalu muncul kebijakan untuk pindah ke isolasi terpusat. Akhirnya kita merubah regulasi lagi," terangnya.

"Saya yakin kalau PPKM selanjutnya kebijakannya tidak berubah lagi, serapan anggaran akan lebih cepat," pungkasnya.(*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Pemkab dan DPRD Malang Silang Pendapat soal Serapan Anggaran Covid-19 Rendah

...
Imron Hakiki
Malang
24 Agustus 2021 - 9:09 WIB
Daerah | RILISID
...
Anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq. FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Serapan anggaran Covid-19 Malang tahun 2021 masih rendah. Dari total Rp124 miliar, baru terserap Rp34 miliar atau 27,88 persen per 18 Agustus lalu.

Rendahnya serapan anggaran Covid-19 tersebut menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq. Ia mengaku sudah memberi imbauan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar menekan OPD selaku pengguna anggaran.

Terkhusus kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan beberapa rumah sakit untuk meningkatkan serapan anggaran itu. 

"Saat ini kan sudah bulan Agustus. Jadi hanya tersisa 3 bulan untuk meningkatkan serapan anggaran ini," ungkap Zia usai mengikuti evaluasi penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (23/8/2021).

Dalam evaluasi tersebut, Zia mengaku sempat menanyakan kepada Dinas Kesehatan terkait penggunaan anggaran pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang nilainya tersedia mencapai Rp64 miliar.

Sebab menurut Zia, berdasarkan data laporannya, realisasi pengadaan alat kesehatan tersebut prosentasenya masih 0 persen.

"Kepala Dinas Kesehatan mengatakan kalau alat kesehatan itu sudah datang, tapi pembayarannya belum," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut berpendapat bahwa sebenarnya banyak anggaran Dinas Kesehatan yang bisa disaving untuk penanganan Covid-19.

"Ada juga anggaran BTT senilai Rp17 miliar. Sementara saat ini serapannya masih Rp6 miliar," tuturnya.

Pada agenda recofusing jilid 3 yang akan dilaksanakan pada awal September mendatang eksekutif (Pemkab Malang) juga akan menambah anggaran BTT itu senilai Rp30 miliar

"Nah, BTT kan bisa digunakan untuk penanganan sesuatu yang darurat. Asal jangan semua mengandalkan BTT. Utamakan perencanaan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengklaim serapan anggaran Covid-19 sudah mencapai 40 persen lebih.

"Data yang hari ini itu adalah data per tanggal 18 Agustus. Kalau sebenarnya, realisasinya per hari ini sudah sekitar 40 persen sekian," bebernya.

Justru, masih kata Wahyu, kalau data serapan berdasarkan dari setiap OPD sebenarnya sudah lebih dari 50 persen.

"Kalau yang 40 persen sekian itu data akumulasi," tegasnya.

Tidak tercapainya serapan anggaran Covid-19 lebih dari 50 persen tersebut, menurut Wahyu akibat regulasi PPKM yang selama ini berubah-rubah setiap saat.

"Kayak misalnya sebelumnya kita sudah mengalokasikan anggaran untuk warga yang isolasi mandiri. Lalu muncul kebijakan untuk pindah ke isolasi terpusat. Akhirnya kita merubah regulasi lagi," terangnya.

"Saya yakin kalau PPKM selanjutnya kebijakannya tidak berubah lagi, serapan anggaran akan lebih cepat," pungkasnya.(*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya