Pandemi, Bupati Penajam Paser Utara Malah Bangun Rumah Dinas Senilai Rp34 Miliar
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Pandemi, Bupati Penajam Paser Utara Malah Bangun Rumah Dinas Senilai Rp34 Miliar

...
RILIS.ID
Penajam Paser Utara
23 Agustus 2021 - 13:00 WIB
Daerah | RILISID
...
Penampakan rumah dinas bupati PPU. Foto: Antara

RILISID, Penajam Paser Utara — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah disorot. Ini tak lain karena proyek pembangunan rumah jabatan atau rumah dinas Bupati PPU yang menyedot anggaran fantastis.

Meski dianggarkan senilai Rp34 miliar, proyek pembangunan rumah dinas tersebut tak kunjung rampung 100 persen hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan pembangunan rumah dinas itu masih membutuhkan tambahan anggaran.

Menurut Edi, tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga dermaga.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (23/8/2021).

Rumah dinas bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Poyek tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian (addendum) kontrak.

Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah jabatan kepala daerah, menurut Edi, dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer.

"Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak," ucapnya.

Pemasangan instalasi listrik rumah jabatan kepala daerah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Pengadaan listrik, kata dia, sebagai kebutuhan mendesak karena instalasi listrik diperlukan untuk kebutuhan rumah jabatan Bupati PPU.

Untuk proses pembangunan, meliputi pagar, ornamen, taman, dan dermaga dilakukan bersamaan dengan pengerjaan interior rumah jabatan kepala daerah.

Dinas PUPR berharap rumah jabatan bupati tersebut rampung pada tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, anggaran untuk lanjutan pembangunannya akan diusulkan pada 2022. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Pandemi, Bupati Penajam Paser Utara Malah Bangun Rumah Dinas Senilai Rp34 Miliar

...
RILIS.ID
Penajam Paser Utara
23 Agustus 2021 - 13:00 WIB
Daerah | RILISID
...
Penampakan rumah dinas bupati PPU. Foto: Antara

RILISID, Penajam Paser Utara — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah disorot. Ini tak lain karena proyek pembangunan rumah jabatan atau rumah dinas Bupati PPU yang menyedot anggaran fantastis.

Meski dianggarkan senilai Rp34 miliar, proyek pembangunan rumah dinas tersebut tak kunjung rampung 100 persen hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan pembangunan rumah dinas itu masih membutuhkan tambahan anggaran.

Menurut Edi, tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga dermaga.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (23/8/2021).

Rumah dinas bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Poyek tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian (addendum) kontrak.

Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah jabatan kepala daerah, menurut Edi, dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer.

"Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak," ucapnya.

Pemasangan instalasi listrik rumah jabatan kepala daerah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Pengadaan listrik, kata dia, sebagai kebutuhan mendesak karena instalasi listrik diperlukan untuk kebutuhan rumah jabatan Bupati PPU.

Untuk proses pembangunan, meliputi pagar, ornamen, taman, dan dermaga dilakukan bersamaan dengan pengerjaan interior rumah jabatan kepala daerah.

Dinas PUPR berharap rumah jabatan bupati tersebut rampung pada tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, anggaran untuk lanjutan pembangunannya akan diusulkan pada 2022. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya