PTT RSUD Lawang Belum Gajian Tapi Rehab Gedung Jalan Terus, Legislator Gerindra: Nggak Elok
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

PTT RSUD Lawang Belum Gajian Tapi Rehab Gedung Jalan Terus, Legislator Gerindra: Nggak Elok

...
Imron Hakiki
Malang
30 Agustus 2021 - 15:30 WIB
Daerah | RILISID
...
Inilah RSUD Lawang, Kabupaten Malang. FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyayangkan sikap manajemen RSUD Lawang yang belum membayarkan gaji pegawai tidak tetap (PTT). Mirisnya, pihak RSUD malah melakukan rehabilitasi beberapa gedung rumah sakit.

"Sebenarnya nggak elok, ketika untuk menggaji pegawai saja kesulitan tapi malah melakukan pembangungan insfrastruktur," ujar Zia saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2021).

Legislator Partai Gerindra itu menyesalkan RSUD Lawang yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur ketimbang membayar gaji pegawainya.

"Padahal, anggaran untuk pembangunan tersebut bisa digunakan untuk menggaji PTT. Daripada keteteran seperti saat ini," katanya.

"Caranya tinggal mengevaluasi perencanaannya. Kalau misalnya tidak sesuai, kan bisa rapat direksi. Kemudian laporkan dewan pengawasnya untuk kemudian dirubah," sambung Zia.

Terpisah, Direktur RSUD Lawang drg. Dessy Deliyanti membenarkan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satunya saat ini ada program renovasi gedung dan incinerator.

"Sumber anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pemerintah Kabupaten Malang dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)," bebernya.

Menurut Dessy, anggaran untuk perawatan gedung dan alat kesehatan itu mencapai sebesar Rp1,2 miliar. Untuk diketahui, RSUD Lawang memohon bantuan suntikan dana selama enam bulan kepada Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (24/8/2021) lalu.

Sebab, mereka kewalahan untuk menggaji PTT akibat beberapa klaim anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dan BPJS Kesehatan sejak Juli 2020 lalu belum cair. Sehingga, selama ini mereka terpaksa berhutang untuk menggaji karyawan dan membeli obat-obatan.

"Total akumulasi dana yang belum cair, baik dari BPJS maupun dari Kemenkes berkisar senilai Rp17 miliar. Terhitung sejak Juli 2020 lalu," tutur Dessy.

"Sementara total pengeluaran kita setiap bulan untuk gaji PTT nilainya mencapai Rp435 juta per bulan. Itu belum dana untuk pembelian obat-obatan," katanya.

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu merinci anggaran yang dibutuhkan selama enam bulan setidaknha membutuhkan suntikan dana senilai Rp2,4 miliar.

"Kemarin TAPD mengatakan akan memberikan suntikan dana senilai Rp1,2 miliar selama 3 bulan. Saya berharap 3 bulan berikutnya juga dapat suntikan dana segitu (Rp1,2 miliar)," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

PTT RSUD Lawang Belum Gajian Tapi Rehab Gedung Jalan Terus, Legislator Gerindra: Nggak Elok

...
Imron Hakiki
Malang
30 Agustus 2021 - 15:30 WIB
Daerah | RILISID
...
Inilah RSUD Lawang, Kabupaten Malang. FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Anggota DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyayangkan sikap manajemen RSUD Lawang yang belum membayarkan gaji pegawai tidak tetap (PTT). Mirisnya, pihak RSUD malah melakukan rehabilitasi beberapa gedung rumah sakit.

"Sebenarnya nggak elok, ketika untuk menggaji pegawai saja kesulitan tapi malah melakukan pembangungan insfrastruktur," ujar Zia saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2021).

Legislator Partai Gerindra itu menyesalkan RSUD Lawang yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur ketimbang membayar gaji pegawainya.

"Padahal, anggaran untuk pembangunan tersebut bisa digunakan untuk menggaji PTT. Daripada keteteran seperti saat ini," katanya.

"Caranya tinggal mengevaluasi perencanaannya. Kalau misalnya tidak sesuai, kan bisa rapat direksi. Kemudian laporkan dewan pengawasnya untuk kemudian dirubah," sambung Zia.

Terpisah, Direktur RSUD Lawang drg. Dessy Deliyanti membenarkan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satunya saat ini ada program renovasi gedung dan incinerator.

"Sumber anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pemerintah Kabupaten Malang dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)," bebernya.

Menurut Dessy, anggaran untuk perawatan gedung dan alat kesehatan itu mencapai sebesar Rp1,2 miliar. Untuk diketahui, RSUD Lawang memohon bantuan suntikan dana selama enam bulan kepada Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (24/8/2021) lalu.

Sebab, mereka kewalahan untuk menggaji PTT akibat beberapa klaim anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dan BPJS Kesehatan sejak Juli 2020 lalu belum cair. Sehingga, selama ini mereka terpaksa berhutang untuk menggaji karyawan dan membeli obat-obatan.

"Total akumulasi dana yang belum cair, baik dari BPJS maupun dari Kemenkes berkisar senilai Rp17 miliar. Terhitung sejak Juli 2020 lalu," tutur Dessy.

"Sementara total pengeluaran kita setiap bulan untuk gaji PTT nilainya mencapai Rp435 juta per bulan. Itu belum dana untuk pembelian obat-obatan," katanya.

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu merinci anggaran yang dibutuhkan selama enam bulan setidaknha membutuhkan suntikan dana senilai Rp2,4 miliar.

"Kemarin TAPD mengatakan akan memberikan suntikan dana senilai Rp1,2 miliar selama 3 bulan. Saya berharap 3 bulan berikutnya juga dapat suntikan dana segitu (Rp1,2 miliar)," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya