Mundurnya 20 ASN Dinkes Banten Jadi Momentum Gubernur WH Evaluasi Kinerja Sekda
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mundurnya 20 ASN Dinkes Banten Jadi Momentum Gubernur WH Evaluasi Kinerja Sekda

...
Doni Marhendro Teguh
Tangerang Selatan
1 Juni 2021 - 13:18 WIB
Daerah | RILISID
...
Direktur Eksekutif KPN Miftahul Adib. Foto: Istimewa

RILISID, Tangerang Selatan — Pengunduran diri 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten disebut-sebut sebagai kegagalan Sekretaris Daerah (Sekda) Al Muktabar dalam mengorganisir bawahannya.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib menilai mundurnya 20 ASN Dinkes menjadi momentum Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk mengevaluasi kinerja Sekda Al Muktabar.

”Dinamika di Pemrov Banten mulai dari beberapa kasus korupsi hingga mundurnya 20 ASN Dinkes, maka saya kira Gubernur perlu mengevaluasi kinerja Sekda Al Muktabar,” terang dosen Fisip UNIS Tangerang ini, Selasa (1/6/2021).

”Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda gagal mengorganisir dan menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur,” lanjut Adib.

Menurutnya, pengunduran diri ASN Dinkes sebagai kegagalan kinerja Sekda yang dianggap tidak mampu menjadi “panglima” ASN nomor satu di lingkungan Pemprov Banten.

Dalam catatan KPN, persoalan lain seperti mengendapnya kas daerah yang tertahan di Bank Banten sebesar Rp1,5 triliun merupakan sebuah keteledoran.

”Sekda dan Tim Anggaran Pemprov seharusnya sudah bisa membaca kinerja keuangan Bank Banten, sehingga bisa antisipasi untuk segera memindahkan RKUD,” jelasnya.

Persoalan lainnya adalah perjanjian pinjam uang dari PT SMI, di mana awalnya disebut tidak ada bunga alias 0 persen akan tetapi akhirnya berbunga hingga 6 persen.

”Kenapa bisa begitu? Ini lagi-lagi menurut saya blunder, Sekda sebagai ketua Tim Anggaran yang tidak cermat dalam berkomunikasi dengan PT SMI serta tidak jeli dalam membaca perjanjian dan proyeksi keuangan termasuk imbasnya nanti. Apalagi peminjaman uang dengan bunga 6 persen itu guna pembiayaan kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan perkim,” ungkapnya.

Sekda juga dituding gagal mengatur alur bagaimana perencanaan keuangan terkait DBH (dana bagi hasil) ke pemerintah daerah. Sehingga Pemprov mendapat teguran dari Kemendagri.

”Malah sampai ditegur oleh Kemendagri karena lambannya DBH dibagikan. Ini kan soal terlambatnya DBH sangat berpengaruh terhadap pembangunan di pemkot dan pemkab. Padahal pemkab dan pemkot harus berjuang keras extraordinary saat pandemi,” bebernya.

Adib berharap Gubernur Wahidin Halim segera mengevalusi kinerja Sekda karena sebentar lagi masuk masa transisi kepemimpinan 2022-2024.

”Tentunya hal itu tidak bisa saya bayangkan jika terjadi selama 2 tahun masa transisi Pj Gubernur Banten akan dipimpin oleh seorang yang dinggap gagal dalam menjalankan fungsi sekretariat daerah,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Rilis.id masih terus berupaya menghubungi Sekda Banten Al Muktabar untuk mengonfirmasi pernyataan KPN. (*)  

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Mundurnya 20 ASN Dinkes Banten Jadi Momentum Gubernur WH Evaluasi Kinerja Sekda

...
Doni Marhendro Teguh
Tangerang Selatan
1 Juni 2021 - 13:18 WIB
Daerah | RILISID
...
Direktur Eksekutif KPN Miftahul Adib. Foto: Istimewa

RILISID, Tangerang Selatan — Pengunduran diri 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten disebut-sebut sebagai kegagalan Sekretaris Daerah (Sekda) Al Muktabar dalam mengorganisir bawahannya.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib menilai mundurnya 20 ASN Dinkes menjadi momentum Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk mengevaluasi kinerja Sekda Al Muktabar.

”Dinamika di Pemrov Banten mulai dari beberapa kasus korupsi hingga mundurnya 20 ASN Dinkes, maka saya kira Gubernur perlu mengevaluasi kinerja Sekda Al Muktabar,” terang dosen Fisip UNIS Tangerang ini, Selasa (1/6/2021).

”Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda gagal mengorganisir dan menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur,” lanjut Adib.

Menurutnya, pengunduran diri ASN Dinkes sebagai kegagalan kinerja Sekda yang dianggap tidak mampu menjadi “panglima” ASN nomor satu di lingkungan Pemprov Banten.

Dalam catatan KPN, persoalan lain seperti mengendapnya kas daerah yang tertahan di Bank Banten sebesar Rp1,5 triliun merupakan sebuah keteledoran.

”Sekda dan Tim Anggaran Pemprov seharusnya sudah bisa membaca kinerja keuangan Bank Banten, sehingga bisa antisipasi untuk segera memindahkan RKUD,” jelasnya.

Persoalan lainnya adalah perjanjian pinjam uang dari PT SMI, di mana awalnya disebut tidak ada bunga alias 0 persen akan tetapi akhirnya berbunga hingga 6 persen.

”Kenapa bisa begitu? Ini lagi-lagi menurut saya blunder, Sekda sebagai ketua Tim Anggaran yang tidak cermat dalam berkomunikasi dengan PT SMI serta tidak jeli dalam membaca perjanjian dan proyeksi keuangan termasuk imbasnya nanti. Apalagi peminjaman uang dengan bunga 6 persen itu guna pembiayaan kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan perkim,” ungkapnya.

Sekda juga dituding gagal mengatur alur bagaimana perencanaan keuangan terkait DBH (dana bagi hasil) ke pemerintah daerah. Sehingga Pemprov mendapat teguran dari Kemendagri.

”Malah sampai ditegur oleh Kemendagri karena lambannya DBH dibagikan. Ini kan soal terlambatnya DBH sangat berpengaruh terhadap pembangunan di pemkot dan pemkab. Padahal pemkab dan pemkot harus berjuang keras extraordinary saat pandemi,” bebernya.

Adib berharap Gubernur Wahidin Halim segera mengevalusi kinerja Sekda karena sebentar lagi masuk masa transisi kepemimpinan 2022-2024.

”Tentunya hal itu tidak bisa saya bayangkan jika terjadi selama 2 tahun masa transisi Pj Gubernur Banten akan dipimpin oleh seorang yang dinggap gagal dalam menjalankan fungsi sekretariat daerah,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Rilis.id masih terus berupaya menghubungi Sekda Banten Al Muktabar untuk mengonfirmasi pernyataan KPN. (*)  

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya