Mantan Kadis PUPR Lamsel Era Bupati Zainudin Hasan Divonis 6 Tahun Penjara
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mantan Kadis PUPR Lamsel Era Bupati Zainudin Hasan Divonis 6 Tahun Penjara

...
RILIS.ID
BANDARLAMPUNG
17 Juni 2021 - 12:38 WIB
Daerah | RILISID
...
Sidang vonis Syahroni, terdakwa kasus suap fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan di PN Tanjungkarang, Rabu (16/6/2021). Foto: Sulaiman

RILISID, BANDARLAMPUNG — Mantan Kadis Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel) di era Bupati Zainudin Hasan divonis enam tahun penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (16/6/2021).

Hakim Ketua Efiyanto saat membacakan putusan menyatakan, terdakwa korupsi kasus fee proyek Pemkab Lamsel itu terbukti bersalah. Selain vonis enam tahun penjara, ia juga didenda Rp300 juta subsider empat bulan penjara.

”Terdakwa juga dikenakan pidana uang pengganti Rp5 miliar apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap selama satu bulan. Harta bendanya juga akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi akan diganti pidana penjara 1,6 tahun penjara,” kata Efiyanto.

Hal yang memberatkan, kata Efiyanto, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta keterangannya berbelit-belit di persidangan.

”Hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dipidana dan sudah mengabdi selama 30 tahun sebagai ASN,” ujarnya.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni tujuh tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara.

Atas vonis tersebut, Hermansyah Hamidi memilih pikir-pikir, begitu pula dengan jaksa.

Hakim menyatakan, Hermansyah Hamidi terbukti bersalah dan telah melanggar  Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(*)

Laporan Sulaiman/Kontributor Bandarlampung

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Mantan Kadis PUPR Lamsel Era Bupati Zainudin Hasan Divonis 6 Tahun Penjara

...
RILIS.ID
BANDARLAMPUNG
17 Juni 2021 - 12:38 WIB
Daerah | RILISID
...
Sidang vonis Syahroni, terdakwa kasus suap fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan di PN Tanjungkarang, Rabu (16/6/2021). Foto: Sulaiman

RILISID, BANDARLAMPUNG — Mantan Kadis Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel) di era Bupati Zainudin Hasan divonis enam tahun penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (16/6/2021).

Hakim Ketua Efiyanto saat membacakan putusan menyatakan, terdakwa korupsi kasus fee proyek Pemkab Lamsel itu terbukti bersalah. Selain vonis enam tahun penjara, ia juga didenda Rp300 juta subsider empat bulan penjara.

”Terdakwa juga dikenakan pidana uang pengganti Rp5 miliar apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap selama satu bulan. Harta bendanya juga akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi akan diganti pidana penjara 1,6 tahun penjara,” kata Efiyanto.

Hal yang memberatkan, kata Efiyanto, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta keterangannya berbelit-belit di persidangan.

”Hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dipidana dan sudah mengabdi selama 30 tahun sebagai ASN,” ujarnya.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni tujuh tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara.

Atas vonis tersebut, Hermansyah Hamidi memilih pikir-pikir, begitu pula dengan jaksa.

Hakim menyatakan, Hermansyah Hamidi terbukti bersalah dan telah melanggar  Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(*)

Laporan Sulaiman/Kontributor Bandarlampung

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya