KontraS Ragukan Komitmen Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Talangsari
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

KontraS Ragukan Komitmen Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Talangsari

...
Rilis
Lampung Timur
7 Februari 2021 - 22:07 WIB
Daerah | RILISID
...
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILISID, Lampung Timur — Pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan HAM Talangsari, Lampung Timur, Lampung melalui hukum. Padahal, peristiwa tersebut sudah terjadi 32 tahun silam.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiya mengungkapkan mengungkapkan pemerintah yang menyatakan bahwa HAM terlihat dalam beberapa 'agenda' yang ditawarkan pada korban. Misalnya, Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM bentukan Kemenkopolhukam lebih dari penyelesaian melalui nonyudisial.

”Yaitu pemulihan terhadap infrastruktur dan sebagian kecil trauma korban,” ungkap Fatia dalam rencana pers bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Minggu (7/2/2021).

Fatia menerangkan, sebenarnya tidak langsung pemerintah telah menyatakan bahwa Talangsari merupakan kejadian HAM berat. Sehingga sepatutnya ditentukan secara hukum.

Dasarnya, pertama, pada tahun 2014 terdapat pernyataan Jendral (Purn) Hendropriyono yang menyatakan siap menjalani sidang Pengadilan HAM Ad Hoc atas dugaan interaksinya pada peristiwa Talangsari dalam sebuah wawancara dengan Jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn.

Kedua, rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan adanya maladministrasi dalam deklarasi damai kasus Pelanggaran HAM Berat Talangsari yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM .

Ketiga, hasil penyelidikan projustisia Komnas HAM yang peristiwa Talangsari adalah penyelidikan HAM berat yang harus ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan di Pengadilan HAM, yang diperintahkan oleh UU No. 26 tahun 2000.

"Karena itu, pemerintah harus segera memberlakukan upaya-upaya pemaksaan tindakan untuk menyelesaikan kasus HAM berat melalui nonyudisial," tegasnya.

Ketua PK2TL Edi Arsad menambahkan, ada surat komitmen bersama antara Tim Terpadu dengan PK2TL. Secara eksplisit surat dapat dimaknai Tim Terpadu menyatakan bahwa Talangsari mewakili HAM berat.

“Jadi sebaiknya dilakukan perhatian dengan baik pada peningkatan dan kualitas taraf hidup masyarakat serta korban talangsari,” ingatnya.

Lalu, Komnas HAM sebagai pengikut dalam pemenuhan hak korban Talangsari dengan memberikan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM keberadaan korban serta akses untuk bantuan psikososial dan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kemudian, LPSK perlu juga terlibat dalam program ini untuk menjamin proses pemulihan yang berkeadilan. Bantuan rehabilitasi dan psikososial individu yang diberikan oleh LPSK harus berdasarkan keinginan korban dan pengadilan, bukan ditentukan Tim Terpadu maupun lembaga lain yang tidak ada dalam pengadilan HAM, sesuai UU 26/2000.

”Ini jika rujukan LPSK dalam pemberian rehabilitasi psikososial pada korban adalah Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM),” paparnya.

Meski begitu, dia pemulihan dan rehabilitasi psikososial tidak dapat memberikan keadilan bagi korban secara merata karena tidak semua korban memiliki SKK tersebut.

”Program pemulihan ini juga harus dengan pengawasan dari Komnas HAM," pungkasnya. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

KontraS Ragukan Komitmen Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Talangsari

...
Rilis
Lampung Timur
7 Februari 2021 - 22:07 WIB
Daerah | RILISID
...
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILISID, Lampung Timur — Pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan HAM Talangsari, Lampung Timur, Lampung melalui hukum. Padahal, peristiwa tersebut sudah terjadi 32 tahun silam.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiya mengungkapkan mengungkapkan pemerintah yang menyatakan bahwa HAM terlihat dalam beberapa 'agenda' yang ditawarkan pada korban. Misalnya, Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM bentukan Kemenkopolhukam lebih dari penyelesaian melalui nonyudisial.

”Yaitu pemulihan terhadap infrastruktur dan sebagian kecil trauma korban,” ungkap Fatia dalam rencana pers bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Minggu (7/2/2021).

Fatia menerangkan, sebenarnya tidak langsung pemerintah telah menyatakan bahwa Talangsari merupakan kejadian HAM berat. Sehingga sepatutnya ditentukan secara hukum.

Dasarnya, pertama, pada tahun 2014 terdapat pernyataan Jendral (Purn) Hendropriyono yang menyatakan siap menjalani sidang Pengadilan HAM Ad Hoc atas dugaan interaksinya pada peristiwa Talangsari dalam sebuah wawancara dengan Jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn.

Kedua, rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan adanya maladministrasi dalam deklarasi damai kasus Pelanggaran HAM Berat Talangsari yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM .

Ketiga, hasil penyelidikan projustisia Komnas HAM yang peristiwa Talangsari adalah penyelidikan HAM berat yang harus ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan di Pengadilan HAM, yang diperintahkan oleh UU No. 26 tahun 2000.

"Karena itu, pemerintah harus segera memberlakukan upaya-upaya pemaksaan tindakan untuk menyelesaikan kasus HAM berat melalui nonyudisial," tegasnya.

Ketua PK2TL Edi Arsad menambahkan, ada surat komitmen bersama antara Tim Terpadu dengan PK2TL. Secara eksplisit surat dapat dimaknai Tim Terpadu menyatakan bahwa Talangsari mewakili HAM berat.

“Jadi sebaiknya dilakukan perhatian dengan baik pada peningkatan dan kualitas taraf hidup masyarakat serta korban talangsari,” ingatnya.

Lalu, Komnas HAM sebagai pengikut dalam pemenuhan hak korban Talangsari dengan memberikan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM keberadaan korban serta akses untuk bantuan psikososial dan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kemudian, LPSK perlu juga terlibat dalam program ini untuk menjamin proses pemulihan yang berkeadilan. Bantuan rehabilitasi dan psikososial individu yang diberikan oleh LPSK harus berdasarkan keinginan korban dan pengadilan, bukan ditentukan Tim Terpadu maupun lembaga lain yang tidak ada dalam pengadilan HAM, sesuai UU 26/2000.

”Ini jika rujukan LPSK dalam pemberian rehabilitasi psikososial pada korban adalah Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM),” paparnya.

Meski begitu, dia pemulihan dan rehabilitasi psikososial tidak dapat memberikan keadilan bagi korban secara merata karena tidak semua korban memiliki SKK tersebut.

”Program pemulihan ini juga harus dengan pengawasan dari Komnas HAM," pungkasnya. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya