Komite II DPD Lakukan Pengawasan UU PKP di Tangsel
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Komite II DPD Lakukan Pengawasan UU PKP di Tangsel

...
RILIS.ID
Tangerang Selatan
29 November 2021 - 22:01 WIB
Daerah | RILISID
...
Pimpinan Komite II DPD Bustami Zainuddin. Foto: Istimewa

RILISID, Tangerang Selatan — Komite II DPD melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin (29/11/2021).

Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Tangsel dihadiri oleh anggota Komite II DPD, jajaran Pemkot Tangsel, dan Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya selalu siap bermitra dengan Komite II DPD dalam pengawasan UU PKP.

"Di mana Kota Tangerang Selatan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tengah menghadapi tantangan cukup kompleks terkait penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujarnya.

"Oleh karena itu sangat penting sekali dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari DPD dan kementerian terkait supaya pembangunan di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan sesuai amanat perundang-undangan," sambung Benyamin.

Pimpinan Komite II DPD Bustami Zainudin menyampaikan beberapa catatan krusial terkait PKP yang dihadapi Kota Tangerang Selatan.

“Pemenuhan akan kebutuhan permukiman yang menjadi hak setiap warga negara masih menjadi problem di Kota Tangerang Selatan, terutama yang berkaitan dengan aspek pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut data BPS, lanjut Bustami, tingkat kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 10.484 jiwa/km2. Hal ini akan semakin sulit untuk membangun permukiman di lahan yang luas.

"Sehingga kawasan permukiman super blok seperti apartemen, kondominium, rusunawa, flat dan sejenisnya sangat relevan untuk dikembangkan di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu alternatif dalam membangun kawasan permukiman modern dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung masyarakat perkotaan modern," paparnya.

Persoalannya kemudian, kata Bustami, seringkali pembangunan kawasan perumahan mengabaikan kepentingan penduduk setempat (local citizen) sehingga tidak jarang pembangunan dilakukan dengan merelokasi dan menggusur penduduk setempat demi pembangunan kawasan mewah tertutup (exclusive cluster).

"Pembangunan bahkan dilakukan di tengah-tengah lingkungan penduduk setempat (traditional village). Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang mengadaptasi kepentingan penduduk lokal menjadi penting untuk dilakukan di Kota Tangerang Selatan," tutup Bustami.

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PUPR Ary Rahman Wahyudi menyampaikan terkait rendahnya penyerapan program subsidi pemerintah dalam sektor perumahan di Kota Tangerang Selatan.

“Diharapkan Pemda Kota Tangerang Selatan bisa berkoordinasi lebih lanjut terkait akses program-program subsidi pembiayaan perumahan bagi MBR di Kota Tangerang Selatan," ucapnya.

Ditambahkan senator asal Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, pembangunan perumahan dan permukiman sangat penting untuk mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

"Mengingat saat ini negara kita menjadi perhatian masyarakat global dalam hal pelestraian lingkungan pasca konferensi perubahan iklim COP 26 di Glasgow UK," tuturnya.

Christiandy Sanjaya juga mempertanyakan terkait tindak lanjut Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam merevisi peraturan daerah tentang PKP pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Anggota DPD Dapil Kalimantan Utara Martin Billa ikut memberikan komentar terkait Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pengembang dan masyarakat lokal. Hal tersebut terjadi karena penegakan peraturan pemerintah daerah yang lemah.

Sementara itu, senator Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow menyampaikan bahwa Kementerian PUPR sebagai mitra kerja Komite II DPD agar terus mengupayakan realisasi program kementerian dalam penyediaan PKP bagi MBR di Kota Tangerang Selatan. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Komite II DPD Lakukan Pengawasan UU PKP di Tangsel

...
RILIS.ID
Tangerang Selatan
29 November 2021 - 22:01 WIB
Daerah | RILISID
...
Pimpinan Komite II DPD Bustami Zainuddin. Foto: Istimewa

RILISID, Tangerang Selatan — Komite II DPD melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin (29/11/2021).

Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Tangsel dihadiri oleh anggota Komite II DPD, jajaran Pemkot Tangsel, dan Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya selalu siap bermitra dengan Komite II DPD dalam pengawasan UU PKP.

"Di mana Kota Tangerang Selatan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tengah menghadapi tantangan cukup kompleks terkait penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujarnya.

"Oleh karena itu sangat penting sekali dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari DPD dan kementerian terkait supaya pembangunan di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan sesuai amanat perundang-undangan," sambung Benyamin.

Pimpinan Komite II DPD Bustami Zainudin menyampaikan beberapa catatan krusial terkait PKP yang dihadapi Kota Tangerang Selatan.

“Pemenuhan akan kebutuhan permukiman yang menjadi hak setiap warga negara masih menjadi problem di Kota Tangerang Selatan, terutama yang berkaitan dengan aspek pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut data BPS, lanjut Bustami, tingkat kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 10.484 jiwa/km2. Hal ini akan semakin sulit untuk membangun permukiman di lahan yang luas.

"Sehingga kawasan permukiman super blok seperti apartemen, kondominium, rusunawa, flat dan sejenisnya sangat relevan untuk dikembangkan di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu alternatif dalam membangun kawasan permukiman modern dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung masyarakat perkotaan modern," paparnya.

Persoalannya kemudian, kata Bustami, seringkali pembangunan kawasan perumahan mengabaikan kepentingan penduduk setempat (local citizen) sehingga tidak jarang pembangunan dilakukan dengan merelokasi dan menggusur penduduk setempat demi pembangunan kawasan mewah tertutup (exclusive cluster).

"Pembangunan bahkan dilakukan di tengah-tengah lingkungan penduduk setempat (traditional village). Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang mengadaptasi kepentingan penduduk lokal menjadi penting untuk dilakukan di Kota Tangerang Selatan," tutup Bustami.

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Kementerian PUPR Ary Rahman Wahyudi menyampaikan terkait rendahnya penyerapan program subsidi pemerintah dalam sektor perumahan di Kota Tangerang Selatan.

“Diharapkan Pemda Kota Tangerang Selatan bisa berkoordinasi lebih lanjut terkait akses program-program subsidi pembiayaan perumahan bagi MBR di Kota Tangerang Selatan," ucapnya.

Ditambahkan senator asal Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, pembangunan perumahan dan permukiman sangat penting untuk mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

"Mengingat saat ini negara kita menjadi perhatian masyarakat global dalam hal pelestraian lingkungan pasca konferensi perubahan iklim COP 26 di Glasgow UK," tuturnya.

Christiandy Sanjaya juga mempertanyakan terkait tindak lanjut Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam merevisi peraturan daerah tentang PKP pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Anggota DPD Dapil Kalimantan Utara Martin Billa ikut memberikan komentar terkait Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pengembang dan masyarakat lokal. Hal tersebut terjadi karena penegakan peraturan pemerintah daerah yang lemah.

Sementara itu, senator Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow menyampaikan bahwa Kementerian PUPR sebagai mitra kerja Komite II DPD agar terus mengupayakan realisasi program kementerian dalam penyediaan PKP bagi MBR di Kota Tangerang Selatan. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya