Jokowi Diminta Batalkan Pemecatan 75 Pegawai KPK
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Jokowi Diminta Batalkan Pemecatan 75 Pegawai KPK

...
RILIS.ID
Medan
13 Mei 2021 - 17:56 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id/Kalbi Rikardo

RILISID, Medan — Pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman. Salah satunya datang dari DPD Bintang Muda Indonesia Sumatera Utara (BMI Sumut).

Ketua Departemen Kajian dan Opini Publik DPD BMI Sumut Fahrizal S. Siagian mengatakan pemecatan 75 pegawai KPK banyak kejanggalan.

Termasuk proses pengalihan status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Fahrizal menyebut seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dinilai mencederai moralitas yang diajarkan di dalam UUD 1945 dan Pancasila.

"Saya turut berbelasungkawa atas segala upaya pelemahan KPK, saya kasih ilustrasi ya. Begini, KPK sekarang ini ibarat seperti kucing dalam karung, tak bisa apa-apa sehingga memberikan keleluasaan bagi tikus koruptor,” kata Fahrizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/5/2021).

”Pemecatan pegawai KPK dengan alasan TWK tentu seleksi TWK-nya juga penuh kontroversi, pertanyaan dalam TWK banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi,” sambung mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara ini.

Ia mencontohkan berbagai pertanyaan kontroversi tersebut, seperti kapan menikah, kesediaan dipoligami, melepas hijab hingga doa qunut.

”Pertanyaan-pertanyaan tersebut sarat dengan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu yang dikatakan uji kompetensi bagi pegawai lembaga antirasuah di republik ini, yang katanya berkomitmen memberantas korupsi? Itu omong kosong," tambahnya.

Karenanya DPD BMI Sumut mendesak pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata melihat kasus pemecatan pegawai KPK.

”Karena dinilai telah melanggar konstitusi sesuai putusan MK terkait gugatan terhadap UU KPK No. 19/2019. DPD BMI Sumut meminta Presiden membatalkan pemecatan pegawai KPK ini,” tuturnya.

Sebab di antara pegawai KPK yang dipecat tersebut, masih kata Fahrizal, ada beberapa yang berprestasi dalam menumpas kasus korupsi.

”Pembatalan pemecatan ini harus dilakukan demi mencegah tumbuhnya opini masyarakat kalau ada pihak yang berambisi menyingkirkan pegawai terbaik KPK,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri telah menandatangani surat keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. SK tersebut diteken pada 7 Mei 2021. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Jokowi Diminta Batalkan Pemecatan 75 Pegawai KPK

...
RILIS.ID
Medan
13 Mei 2021 - 17:56 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id/Kalbi Rikardo

RILISID, Medan — Pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman. Salah satunya datang dari DPD Bintang Muda Indonesia Sumatera Utara (BMI Sumut).

Ketua Departemen Kajian dan Opini Publik DPD BMI Sumut Fahrizal S. Siagian mengatakan pemecatan 75 pegawai KPK banyak kejanggalan.

Termasuk proses pengalihan status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Fahrizal menyebut seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dinilai mencederai moralitas yang diajarkan di dalam UUD 1945 dan Pancasila.

"Saya turut berbelasungkawa atas segala upaya pelemahan KPK, saya kasih ilustrasi ya. Begini, KPK sekarang ini ibarat seperti kucing dalam karung, tak bisa apa-apa sehingga memberikan keleluasaan bagi tikus koruptor,” kata Fahrizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/5/2021).

”Pemecatan pegawai KPK dengan alasan TWK tentu seleksi TWK-nya juga penuh kontroversi, pertanyaan dalam TWK banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi,” sambung mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara ini.

Ia mencontohkan berbagai pertanyaan kontroversi tersebut, seperti kapan menikah, kesediaan dipoligami, melepas hijab hingga doa qunut.

”Pertanyaan-pertanyaan tersebut sarat dengan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu yang dikatakan uji kompetensi bagi pegawai lembaga antirasuah di republik ini, yang katanya berkomitmen memberantas korupsi? Itu omong kosong," tambahnya.

Karenanya DPD BMI Sumut mendesak pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata melihat kasus pemecatan pegawai KPK.

”Karena dinilai telah melanggar konstitusi sesuai putusan MK terkait gugatan terhadap UU KPK No. 19/2019. DPD BMI Sumut meminta Presiden membatalkan pemecatan pegawai KPK ini,” tuturnya.

Sebab di antara pegawai KPK yang dipecat tersebut, masih kata Fahrizal, ada beberapa yang berprestasi dalam menumpas kasus korupsi.

”Pembatalan pemecatan ini harus dilakukan demi mencegah tumbuhnya opini masyarakat kalau ada pihak yang berambisi menyingkirkan pegawai terbaik KPK,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri telah menandatangani surat keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. SK tersebut diteken pada 7 Mei 2021. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya