Jawa Tengah dan Yogyakarta Makin Panas, Ini Penjelasan BMKG
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Jawa Tengah dan Yogyakarta Makin Panas, Ini Penjelasan BMKG

...
RILIS.ID
Jakarta
13 Oktober 2021 - 7:17 WIB
Jateng | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang panas-panasnya. Suhu udara di dua provinsi itu mulai mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata. Namu, wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir.

"Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan," ujarnya dikutip dari laman resmi BMKG, Rabu (13/10/2021).

Mengacu pada Perjanjian Paris, kata Dwikorita, seluruh negara diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri.

"Secara mikro di Kawasan Gunung Merapi, kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada trend kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat celcius," tuturnya.

Selain di kawasan Gunung Merapi, tren suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan tren kenaikan temperatur, khususnya Kota Jogjakarta dari tahun 2007.

"Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu," lanjut Dwikorita.

Analisis tersebut diambil dari hasil pengumpulan data rata rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990.

Saat ini, BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh kebelakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.

Secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualiatas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah.

Artinya, kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim," ungkap Dwikorita.

Menurutnya, tren peningkatan suhu udara seperti ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, tren tersebut harus direspon semua pihak karena bisa membawa dampak pada keberlangsungan hidup manusia.

Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan.

Ditegaskannya, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG nantinya dapat digunakan oleh Kraton secara luas dalam pengelolaan kawasan Gungung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan Kawasan Kagungan Dalem.

Tindaklanjut lainnya adalah membangun komunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sharing data yang diperlukan dalam analisis perubahan penutup lahan pada Kawasan Gunung Merapi. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Jawa Tengah dan Yogyakarta Makin Panas, Ini Penjelasan BMKG

...
RILIS.ID
Jakarta
13 Oktober 2021 - 7:17 WIB
Jateng | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang panas-panasnya. Suhu udara di dua provinsi itu mulai mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata. Namu, wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir.

"Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan," ujarnya dikutip dari laman resmi BMKG, Rabu (13/10/2021).

Mengacu pada Perjanjian Paris, kata Dwikorita, seluruh negara diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri.

"Secara mikro di Kawasan Gunung Merapi, kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada trend kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat celcius," tuturnya.

Selain di kawasan Gunung Merapi, tren suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan tren kenaikan temperatur, khususnya Kota Jogjakarta dari tahun 2007.

"Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu," lanjut Dwikorita.

Analisis tersebut diambil dari hasil pengumpulan data rata rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990.

Saat ini, BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh kebelakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.

Secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualiatas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah.

Artinya, kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim," ungkap Dwikorita.

Menurutnya, tren peningkatan suhu udara seperti ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, tren tersebut harus direspon semua pihak karena bisa membawa dampak pada keberlangsungan hidup manusia.

Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan.

Ditegaskannya, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG nantinya dapat digunakan oleh Kraton secara luas dalam pengelolaan kawasan Gungung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan Kawasan Kagungan Dalem.

Tindaklanjut lainnya adalah membangun komunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sharing data yang diperlukan dalam analisis perubahan penutup lahan pada Kawasan Gunung Merapi. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya