Gus Fahrur: Pengurus PBNU Awas Disusupi Paham Liberal dan Radikal
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Gus Fahrur: Pengurus PBNU Awas Disusupi Paham Liberal dan Radikal

...
Imron Hakiki
Malang
26 Oktober 2021 - 15:44 WIB
Jatim | RILISID
...
Gus Fahrur. FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Dinamika pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas jelang Muktamar ke-34 yang diselenggarakan pada 23-25 Desember.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Ahmad Fahrur Rozi turut angkat bicara mengenai hal itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berharap maruah NU harus dikembalikan pada dunia pesantren.

Artinya, kata dia, siapapun ketua Tanfidziyah serta pengurusnya harus diisi oleh kader alumni pondok pesantren (ponpes).

"Kembalikan NU ke pesantren. Karena maruah NU adalah pesantren," tegas Gus Fahrur, sapaan akrab KH Ahmad Fahrur Rozi, Selasa (26/10/2021). 

Ia kemudian teringat pesan RKH. Nurul Huda Jazuli kepada Gus Yahya Staquf saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, pada Senin (20/9/2021) lalu.

"Saat itu, RKH Nurul Huda Jazuli mewanti-wanti agar pengurus PBNU mendatang di isi oleh para kader alumni pesantren diniyah tradisional “Salafiyyah” berhaluan Ahlussunnah sebagaimana era KH Hasyim Asy’ari," ujarnya.

Gus Fahrur mengaku sepakat dengan pesan Kiai Huda. Pasalnya, sejarah lahirnya Jamiyah NU didirikan oleh ulama dan pondok pesantren yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

"Kesamaan itu meliputi tata cara pemahaman, pandangan dan sikap berdasarkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah dalam menghadapi berbagai macam aliran sempalan yang timbul saat itu," terangnya.

Dengan diisi oleh kader jebolan ponpes, maka akan ada persamaan antara NU dengan pondok pesantren dalam pola kepemimpinannya. Yakni sama-sama berpusat kepada seorang kiai.

"Apabila di dalam pondok pesantren, kiai memiliki peran yang sangat menentukan, maka di dalam Nahdlatul Ulama dikenal Kepemimpinan Syuriyah yang terdiri dari para ulama atau kiai selaku pemimpin tertinggi," tuturnya.

"Keduanya menempatkan kiai atau ulama dalam posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan. Karena ulama adalah mata rantai pembawa ajaran Islam," sambung Gus Fahrur.

Sebaliknya, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Kabupaten Malang itu mengkhawatirkan apabila pengurus PBNU ke depan justru disusupi oknum berpaham liberal atau pun radikal.

"Sekaligus kebanyakan kiai sepuh juga mengkhawatirkan ketika kepengurusan NU berada di tangan aktivis karbitan non-santri, yang lebih banyak mendahulukan logika rasional namun miskin keberkahan spritual. Yang akan menyeret NU ke pusaran konflik partai politik dan perebutan kekuasaan," jelasnya.

"Orang-orang seperti mereka ini biasanya kerap memanfaatkan wibawa NU untuk mencapai tujuan pribadinya dalam mencari jabatan dengan mengatasnamakan NU. Sehingga telah santer terdengar gosip miring adanya oknum petinggi NU terlibat makelar proyek dan jabatan," ia menambahkan.

Mantan Wakil Ketua PP RMI PBNU 2005-2015 tersebut berpendapat para profesional itu tetap perlu diakomodir, tapi di dalam lembaga dan banom strategis NU.

"Sedangkan pengurus harian PBNU, diperlukan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan, prestasi dan rekam jejak pengabdian di NU. Bukan sekadar aktivis dan makelar yang karena masuk kepengurusan PBNU mendadak bergelar kiai," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Gus Fahrur: Pengurus PBNU Awas Disusupi Paham Liberal dan Radikal

...
Imron Hakiki
Malang
26 Oktober 2021 - 15:44 WIB
Jatim | RILISID
...
Gus Fahrur. FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Dinamika pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas jelang Muktamar ke-34 yang diselenggarakan pada 23-25 Desember.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Ahmad Fahrur Rozi turut angkat bicara mengenai hal itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berharap maruah NU harus dikembalikan pada dunia pesantren.

Artinya, kata dia, siapapun ketua Tanfidziyah serta pengurusnya harus diisi oleh kader alumni pondok pesantren (ponpes).

"Kembalikan NU ke pesantren. Karena maruah NU adalah pesantren," tegas Gus Fahrur, sapaan akrab KH Ahmad Fahrur Rozi, Selasa (26/10/2021). 

Ia kemudian teringat pesan RKH. Nurul Huda Jazuli kepada Gus Yahya Staquf saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, pada Senin (20/9/2021) lalu.

"Saat itu, RKH Nurul Huda Jazuli mewanti-wanti agar pengurus PBNU mendatang di isi oleh para kader alumni pesantren diniyah tradisional “Salafiyyah” berhaluan Ahlussunnah sebagaimana era KH Hasyim Asy’ari," ujarnya.

Gus Fahrur mengaku sepakat dengan pesan Kiai Huda. Pasalnya, sejarah lahirnya Jamiyah NU didirikan oleh ulama dan pondok pesantren yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

"Kesamaan itu meliputi tata cara pemahaman, pandangan dan sikap berdasarkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah dalam menghadapi berbagai macam aliran sempalan yang timbul saat itu," terangnya.

Dengan diisi oleh kader jebolan ponpes, maka akan ada persamaan antara NU dengan pondok pesantren dalam pola kepemimpinannya. Yakni sama-sama berpusat kepada seorang kiai.

"Apabila di dalam pondok pesantren, kiai memiliki peran yang sangat menentukan, maka di dalam Nahdlatul Ulama dikenal Kepemimpinan Syuriyah yang terdiri dari para ulama atau kiai selaku pemimpin tertinggi," tuturnya.

"Keduanya menempatkan kiai atau ulama dalam posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan. Karena ulama adalah mata rantai pembawa ajaran Islam," sambung Gus Fahrur.

Sebaliknya, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Kabupaten Malang itu mengkhawatirkan apabila pengurus PBNU ke depan justru disusupi oknum berpaham liberal atau pun radikal.

"Sekaligus kebanyakan kiai sepuh juga mengkhawatirkan ketika kepengurusan NU berada di tangan aktivis karbitan non-santri, yang lebih banyak mendahulukan logika rasional namun miskin keberkahan spritual. Yang akan menyeret NU ke pusaran konflik partai politik dan perebutan kekuasaan," jelasnya.

"Orang-orang seperti mereka ini biasanya kerap memanfaatkan wibawa NU untuk mencapai tujuan pribadinya dalam mencari jabatan dengan mengatasnamakan NU. Sehingga telah santer terdengar gosip miring adanya oknum petinggi NU terlibat makelar proyek dan jabatan," ia menambahkan.

Mantan Wakil Ketua PP RMI PBNU 2005-2015 tersebut berpendapat para profesional itu tetap perlu diakomodir, tapi di dalam lembaga dan banom strategis NU.

"Sedangkan pengurus harian PBNU, diperlukan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan, prestasi dan rekam jejak pengabdian di NU. Bukan sekadar aktivis dan makelar yang karena masuk kepengurusan PBNU mendadak bergelar kiai," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya