Guru Besar Hukum Dukung DPD Koreksi Arah Perjalanan Bangsa Lewat Amandemen UUD 1945
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Guru Besar Hukum Dukung DPD Koreksi Arah Perjalanan Bangsa Lewat Amandemen UUD 1945

...
RILIS.ID
Makassar
24 November 2021 - 20:04 WIB
Daerah | RILISID
...
Kajian ketatanegaraan di Universitas Negeri Makassar, Rabu (24/11/2021). Foto: Istimewa

RILISID, Makassar — Amandemen ke-15 UUD 1945 yang diinisiasi DPD terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk sejumlah akademisi di Tanah Air.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Profesor Abdul Razak menyampaikan peranan DPD sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Namun, ia melihat masih tampak ketimpangan dalam pengelolaan negara apabila tak ada lembaga negara yang melakukan check and balances.

"Tujuan check and balances adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi urgensi perlu dilakukannya amandemen ke-5 UUD NRI 1945 untuk memperkuat masing-masing kelembagaan,” ujarnya dalam kajian ketatanegaraan di Universitas Negeri Makassar, Rabu (24/11/2021).

Senada dengan Abdul Razak, Guru Besar Universitas Negeri Makassar Prof Hasnawi Haris juga mengutarakan semangat untuk mengamandemen UUD 1945.

Hasnawi Haris mengungkapkan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terus mengalami dialektika.

"Formulasi negara hukum harus senantiasa adaptif dengan kondisi peradaban bangsa, khususnya ihwal peranan DPD sebagai aspirasi penyambung masyarakat. Jika perlu tugas dan kewenangan DPD diatur secara khusus. Dalam artian tersendiri, tidak digabungkan dengan UU MD3 yang mana UU MD3 lebih banyak mengatur kewenangan DPR, bukan kewenangan DPD,” katanya.

Sementara itu, anggota DPD Hasan Basri mengaku akan terus konsisten memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945.

Menurutnya, amandemen sudah sangat mendesak dilakukan terutama pada sistem ketatanegaraan yakni sistem pemerintahan presidensial.

"Jadi penguatan sistem presidensial dilakukan agar program pemerintah dijalankan lebih cepat dan efektif," ucap senator asal Kalimantan Utara ini.

Hasan menyampaikan ada beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan berpotensi memperlemah sistem presidensial. Padahal menurutnya, keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah.

"Di beberapa bidang kewenangan DPD masih sangat lemah. Seperti kewenangan legislasi yang terbatas, di mana DPD dapat ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Di bidang pengawasan, meskipun memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, namun sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan,” paparnya.

Ia juga menyayangkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur wewenang DPD sangat terbatas dan sempit. Karena lembaganya hanya untuk memberi pertimbangan.

DPD, masih katanya, seolah-olah hanya sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 secara eksplisit telah memangkas penggunaan fungsi legislasi DPD.

Begitu juga turunannya yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dari ketentuan tersebut, masih menurut Hasan, terlihat jelas bahwa sistem bikameral dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak sesuai dengan prinsip bikameral yang umum dalam teori-teori ketatanegaraan.

"Yaitu fungsi parlemen yang dijalankan oleh dua kamar secara berimbang (balance) dalam proses legislasi maupun pengawasan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan bahwa gagasan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya memiliki relevansi terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

Menurut dia, sistem pengisian jabatan presiden berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD NRI 1945 adalah salah satu bentuk batasan berdemokrasi.

"Dalam prinsip demokrasi konstitusional, tidak diperkenankan pembatasan mengebiri substansi demokrasi. Pemilu bukan hanya menjadi instrumen konversi suara menjadi kursi, tetapi lebih luas lagi maknanya karena juga dapat menentukan arah sistem pemerintahan yang dibangun di masa depan," ungkapnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Guru Besar Hukum Dukung DPD Koreksi Arah Perjalanan Bangsa Lewat Amandemen UUD 1945

...
RILIS.ID
Makassar
24 November 2021 - 20:04 WIB
Daerah | RILISID
...
Kajian ketatanegaraan di Universitas Negeri Makassar, Rabu (24/11/2021). Foto: Istimewa

RILISID, Makassar — Amandemen ke-15 UUD 1945 yang diinisiasi DPD terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk sejumlah akademisi di Tanah Air.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Profesor Abdul Razak menyampaikan peranan DPD sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Namun, ia melihat masih tampak ketimpangan dalam pengelolaan negara apabila tak ada lembaga negara yang melakukan check and balances.

"Tujuan check and balances adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi urgensi perlu dilakukannya amandemen ke-5 UUD NRI 1945 untuk memperkuat masing-masing kelembagaan,” ujarnya dalam kajian ketatanegaraan di Universitas Negeri Makassar, Rabu (24/11/2021).

Senada dengan Abdul Razak, Guru Besar Universitas Negeri Makassar Prof Hasnawi Haris juga mengutarakan semangat untuk mengamandemen UUD 1945.

Hasnawi Haris mengungkapkan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terus mengalami dialektika.

"Formulasi negara hukum harus senantiasa adaptif dengan kondisi peradaban bangsa, khususnya ihwal peranan DPD sebagai aspirasi penyambung masyarakat. Jika perlu tugas dan kewenangan DPD diatur secara khusus. Dalam artian tersendiri, tidak digabungkan dengan UU MD3 yang mana UU MD3 lebih banyak mengatur kewenangan DPR, bukan kewenangan DPD,” katanya.

Sementara itu, anggota DPD Hasan Basri mengaku akan terus konsisten memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945.

Menurutnya, amandemen sudah sangat mendesak dilakukan terutama pada sistem ketatanegaraan yakni sistem pemerintahan presidensial.

"Jadi penguatan sistem presidensial dilakukan agar program pemerintah dijalankan lebih cepat dan efektif," ucap senator asal Kalimantan Utara ini.

Hasan menyampaikan ada beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan berpotensi memperlemah sistem presidensial. Padahal menurutnya, keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah.

"Di beberapa bidang kewenangan DPD masih sangat lemah. Seperti kewenangan legislasi yang terbatas, di mana DPD dapat ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Di bidang pengawasan, meskipun memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, namun sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan,” paparnya.

Ia juga menyayangkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur wewenang DPD sangat terbatas dan sempit. Karena lembaganya hanya untuk memberi pertimbangan.

DPD, masih katanya, seolah-olah hanya sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 secara eksplisit telah memangkas penggunaan fungsi legislasi DPD.

Begitu juga turunannya yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dari ketentuan tersebut, masih menurut Hasan, terlihat jelas bahwa sistem bikameral dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak sesuai dengan prinsip bikameral yang umum dalam teori-teori ketatanegaraan.

"Yaitu fungsi parlemen yang dijalankan oleh dua kamar secara berimbang (balance) dalam proses legislasi maupun pengawasan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan bahwa gagasan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya memiliki relevansi terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

Menurut dia, sistem pengisian jabatan presiden berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD NRI 1945 adalah salah satu bentuk batasan berdemokrasi.

"Dalam prinsip demokrasi konstitusional, tidak diperkenankan pembatasan mengebiri substansi demokrasi. Pemilu bukan hanya menjadi instrumen konversi suara menjadi kursi, tetapi lebih luas lagi maknanya karena juga dapat menentukan arah sistem pemerintahan yang dibangun di masa depan," ungkapnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya