Gawat! Utang Pemkot Bandarlampung Terus Membengkak hingga Tembus Rp736 Miliar
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Gawat! Utang Pemkot Bandarlampung Terus Membengkak hingga Tembus Rp736 Miliar

...
RILIS.ID
Bandarlampung
13 September 2021 - 21:44 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Bandarlampung — Utang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kini menjadi pembahasan hangat dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Bandarlampung, Senin (13/9/2021).

Sejumlah fraksi memberikan sorotan tajam terkait utang pemkot dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian inisiatif raperda dan pandangan fraksi atas Raperda Perubahan APBD (APBDP) tahun anggaran 2021.

Salah satunya datang dari Fraksi Partai Keadilian Sejahtera (F-PKS) DPRD Bandarlampung. Dalam pandangan fraksinya, PKS mengingatkan pemkot perihal utang per Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar.

Anggota DPRD Bandarlampung dari Fraksi PKS Sidik Efendi mengatakan target pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBDP 2021 sebesar Rp1,135 triliun tidak rasional di tengah pandemi Covid-19.

Sidik menerangkan, dalam APBD ada perencanaan mengenai pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang diasumsikan secara terukur selama satu tahun.

Namun, dalam perjalanannya justru asumsi tersebut tidak sejalan dengan implementasi baik di pos pendapatan dan belanja maupun pembiayaan. Sehingga, diperlukan penyesuaian di APBDP.

"Contohnya ada kewajiban pemkot kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sehingga perlu dialokasikan kembali pada APBDP 2021," ungkapnya seperti dilansir Rilisid Lampung (Grup Rilisid), Senin (13/9).

Selain itu, Fraksi PKS meminta wali kota beserta jajarannya mematuhi tahapan penyusunan APBDP sesuai Permendagri No. 64 tahun 2020.

"Terlambatnya penyampaian KUA-PPAS menyebabkan pembahasan terburu-buru dan tidak mendalam," ingatnya.

PKS pun mendesak Pemkot Bandarlampung memperhatikan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal pengelolaan APBD.

Karena berdasarkan LHP BPK, penganggaran pendapatan tahun 2020 tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan tidak dapat dicapai.

Hal ini mengakibatkan utang tahun 2019 dan 2020 tidak terbayar. Di mana total utang Pemkot Bandarlampung per akhir Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar. Rinciannya, tahun 2020 mencapai sebesar Rp659 miliar dan utang tahun sebelumnya atau 2019 Rp77,27 miliar.

"Selain itu, target PAD pendapatan tahun 2021 dalam kondisi pandemi Covid-19 sebelumnya Rp991 miliar menjadi Rp1,136 triliun tidak rasional dan terukur," pungkas Sidik. (*)

Laporan: Sulaiman, Bandarlampung

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Gawat! Utang Pemkot Bandarlampung Terus Membengkak hingga Tembus Rp736 Miliar

...
RILIS.ID
Bandarlampung
13 September 2021 - 21:44 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Bandarlampung — Utang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung kini menjadi pembahasan hangat dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Bandarlampung, Senin (13/9/2021).

Sejumlah fraksi memberikan sorotan tajam terkait utang pemkot dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian inisiatif raperda dan pandangan fraksi atas Raperda Perubahan APBD (APBDP) tahun anggaran 2021.

Salah satunya datang dari Fraksi Partai Keadilian Sejahtera (F-PKS) DPRD Bandarlampung. Dalam pandangan fraksinya, PKS mengingatkan pemkot perihal utang per Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar.

Anggota DPRD Bandarlampung dari Fraksi PKS Sidik Efendi mengatakan target pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBDP 2021 sebesar Rp1,135 triliun tidak rasional di tengah pandemi Covid-19.

Sidik menerangkan, dalam APBD ada perencanaan mengenai pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang diasumsikan secara terukur selama satu tahun.

Namun, dalam perjalanannya justru asumsi tersebut tidak sejalan dengan implementasi baik di pos pendapatan dan belanja maupun pembiayaan. Sehingga, diperlukan penyesuaian di APBDP.

"Contohnya ada kewajiban pemkot kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sehingga perlu dialokasikan kembali pada APBDP 2021," ungkapnya seperti dilansir Rilisid Lampung (Grup Rilisid), Senin (13/9).

Selain itu, Fraksi PKS meminta wali kota beserta jajarannya mematuhi tahapan penyusunan APBDP sesuai Permendagri No. 64 tahun 2020.

"Terlambatnya penyampaian KUA-PPAS menyebabkan pembahasan terburu-buru dan tidak mendalam," ingatnya.

PKS pun mendesak Pemkot Bandarlampung memperhatikan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal pengelolaan APBD.

Karena berdasarkan LHP BPK, penganggaran pendapatan tahun 2020 tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan tidak dapat dicapai.

Hal ini mengakibatkan utang tahun 2019 dan 2020 tidak terbayar. Di mana total utang Pemkot Bandarlampung per akhir Desember 2020 sebesar Rp736,93 miliar. Rinciannya, tahun 2020 mencapai sebesar Rp659 miliar dan utang tahun sebelumnya atau 2019 Rp77,27 miliar.

"Selain itu, target PAD pendapatan tahun 2021 dalam kondisi pandemi Covid-19 sebelumnya Rp991 miliar menjadi Rp1,136 triliun tidak rasional dan terukur," pungkas Sidik. (*)

Laporan: Sulaiman, Bandarlampung

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya