Fachrul Bakar Semangat PABPDSI Kawal Kesejahteraan dan Penguatan Desa
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Fachrul Bakar Semangat PABPDSI Kawal Kesejahteraan dan Penguatan Desa

...
RILIS.ID
Bandung
27 November 2021 - 20:42 WIB
Daerah | RILISID
...
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi saat menerima aspirasi PABPDSI. Foto: Ist

RILISID, Bandung — Ketua Komite I DPD Fachrul Razi menghadiri Rakernas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dikenal dengan Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Bandung, pada 25-28 November.

Pada kesempatan itu, Fachrul membakar semangat para peserta yang hadir dari perangkat desa seluruh Indonesia. Ia menyebut BPD adalah mitra strategis DPD di desa.

"Hari ini, anggaran untuk desa masih sangat terbatas, kesejahteraan bagi BPD masih sangat minim, sudah saatnya sama sama kita perjuangkan BPD, perkuat wewenang kesejahteraan BPD," tegasnya.

Fachrul mengatakan bahwa BPD masih dipandang sebelah mata karena wewenangnya masih lemah. Padahal, kata dia, tugas BPD terlalu berat namun belum sejahtera.

Bahkan menurutnya, masih ada anggota BPD yang digaji di bawah upah minimum regional (UMR).

"Negara harus memperhatikan kesejahteraan desa khususnya BPD agar ada tunjangan selama menjabat maupun akhir masa jabatan dalam bentuk pensiun dan kesejahteraan lainnya bagi desa yang ditetapkan dalam revisi UU Desa," imbuhnya.

Menurut Fachrul, selain masalah kesejahteraan, terdapat permasalahan lainnya yang saat ini terus diperjuangkan DPD melalui revisi UU Desa.

“DPD terus berjuang mencari solusi agar UU Desa dapat melindungi aparatur desa secara hukum.

"Adapun BPD merupakan salah satu lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai demokratisasi desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis sebagai legislatif di desa dan penting dalam tahapan pengawasan dan penganggaran di desa," sambungnya.

Fachrul menyayangkan akibat pandemi hari ini menjadi alasan bagi negara merevisi UU Desa dengan menggeser anggaran desa untuk kebutuhan pandemi.

Padahal, masih kata dia, anggaran desa sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa. Seharusnya negara memberikan dana tambahan dalam penanganan pandemi, bukan menggunakan dana desa.

"Tidak ada stakholder yang tahu, kami ingin katakan pergeseran anggaran. ini upaya mengkerdilkan desa," ujar Fachrul.

Terakhir, Fachrul mengajak BPD, kepala desa dan perangkatnya untuk bersuara dalam memperjuangkan amandemen konstitusi terkait penguatan DPD RI.

"Kuncinya adalah amandemen konstitusi dengan penguatan DPD RI, penghapusan presidential threshold dan untuk desa perlunya penguatan Desa dan kesejahteraan perangkat desa dan BPD," tutupnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Fachrul Bakar Semangat PABPDSI Kawal Kesejahteraan dan Penguatan Desa

...
RILIS.ID
Bandung
27 November 2021 - 20:42 WIB
Daerah | RILISID
...
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi saat menerima aspirasi PABPDSI. Foto: Ist

RILISID, Bandung — Ketua Komite I DPD Fachrul Razi menghadiri Rakernas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dikenal dengan Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Bandung, pada 25-28 November.

Pada kesempatan itu, Fachrul membakar semangat para peserta yang hadir dari perangkat desa seluruh Indonesia. Ia menyebut BPD adalah mitra strategis DPD di desa.

"Hari ini, anggaran untuk desa masih sangat terbatas, kesejahteraan bagi BPD masih sangat minim, sudah saatnya sama sama kita perjuangkan BPD, perkuat wewenang kesejahteraan BPD," tegasnya.

Fachrul mengatakan bahwa BPD masih dipandang sebelah mata karena wewenangnya masih lemah. Padahal, kata dia, tugas BPD terlalu berat namun belum sejahtera.

Bahkan menurutnya, masih ada anggota BPD yang digaji di bawah upah minimum regional (UMR).

"Negara harus memperhatikan kesejahteraan desa khususnya BPD agar ada tunjangan selama menjabat maupun akhir masa jabatan dalam bentuk pensiun dan kesejahteraan lainnya bagi desa yang ditetapkan dalam revisi UU Desa," imbuhnya.

Menurut Fachrul, selain masalah kesejahteraan, terdapat permasalahan lainnya yang saat ini terus diperjuangkan DPD melalui revisi UU Desa.

“DPD terus berjuang mencari solusi agar UU Desa dapat melindungi aparatur desa secara hukum.

"Adapun BPD merupakan salah satu lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai demokratisasi desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis sebagai legislatif di desa dan penting dalam tahapan pengawasan dan penganggaran di desa," sambungnya.

Fachrul menyayangkan akibat pandemi hari ini menjadi alasan bagi negara merevisi UU Desa dengan menggeser anggaran desa untuk kebutuhan pandemi.

Padahal, masih kata dia, anggaran desa sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa. Seharusnya negara memberikan dana tambahan dalam penanganan pandemi, bukan menggunakan dana desa.

"Tidak ada stakholder yang tahu, kami ingin katakan pergeseran anggaran. ini upaya mengkerdilkan desa," ujar Fachrul.

Terakhir, Fachrul mengajak BPD, kepala desa dan perangkatnya untuk bersuara dalam memperjuangkan amandemen konstitusi terkait penguatan DPD RI.

"Kuncinya adalah amandemen konstitusi dengan penguatan DPD RI, penghapusan presidential threshold dan untuk desa perlunya penguatan Desa dan kesejahteraan perangkat desa dan BPD," tutupnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya