Ditegur Mendagri, Pemkot Bandarlampung Klaim Sudah Bayar Insentif Nakes Rp3 M, Sisanya Masih di Kasda
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ditegur Mendagri, Pemkot Bandarlampung Klaim Sudah Bayar Insentif Nakes Rp3 M, Sisanya Masih di Kasda

...
RILIS.ID
Bandarlampung
31 Agustus 2021 - 14:36 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19

RILISID, Bandarlampung — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sepuluh bupatid dan wali kota karena belum membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes). Salah satunya adalah Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana.

Pemkot Bandarlampung pun langsung merespons surat teguran Mendagri tersebut. Pemkot mengklaim bersifat koperatif perihal dana insentif dan sudah melakukan refocusing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021.

Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah menjelaskan insentif nakes dialokasikan sebesar Rp11 miliar.

Rinciannya, Rp7 miliar dikelola oleh Dinas Kesehatan Bandarlampung dan Rp4 miliar dikelola manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Dadi Djokropdipo.

Ia mengaku dana insentif nakes belum semuanya disalurkan, baru direalisasikan sebesar Rp3 miliar dari total pagu Rp11 miliar.

"Duitnya ada di kas daerah sebesar Rp11 miliar, hanya sistem pembayarannya saja sesuai prosedur ada permintaan ada pembayaran. Karena ini masalah pertanggungjawaban," ujar Deddy, Selasa (31/8/2021).

Dalam merealisasikan dana insentif nakes, kata Deddy, Pemkot Bandarlampung menerapkan unsur kehati-hatian dan berbasis data nakes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

"Sisanya akan segera dibayarkan setelah adanya verifikasi data oleh Dinas Kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

"Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah," katanya dikutip dari ANTARA, Selasa.

Artinya, lanjut Kastorius Sinaga, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan innakesda.

Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, di mana penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.

"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu front liner penanganan Covid-19 di daerah," ucapnya.

Karenanya, Mendagri telah menandatangani surat teguran kepada 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya. Surat teguran itu dilayangkan pada Senin (30/8/2021).

Adapun ke-10 kepala daerah tersebut antara lain wali kota Padang, bupati Nabire, wali kota Bandarlampung, bupati Madiun, wali kota Pontianak, bupati Penajem Paser Utara, bupati Gianyar, wali kota Langsa, wali kota Prabumulih, dan bupati Paser. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ditegur Mendagri, Pemkot Bandarlampung Klaim Sudah Bayar Insentif Nakes Rp3 M, Sisanya Masih di Kasda

...
RILIS.ID
Bandarlampung
31 Agustus 2021 - 14:36 WIB
Daerah | RILISID
...
Ilustrasi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19

RILISID, Bandarlampung — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sepuluh bupatid dan wali kota karena belum membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes). Salah satunya adalah Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana.

Pemkot Bandarlampung pun langsung merespons surat teguran Mendagri tersebut. Pemkot mengklaim bersifat koperatif perihal dana insentif dan sudah melakukan refocusing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021.

Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah menjelaskan insentif nakes dialokasikan sebesar Rp11 miliar.

Rinciannya, Rp7 miliar dikelola oleh Dinas Kesehatan Bandarlampung dan Rp4 miliar dikelola manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Dadi Djokropdipo.

Ia mengaku dana insentif nakes belum semuanya disalurkan, baru direalisasikan sebesar Rp3 miliar dari total pagu Rp11 miliar.

"Duitnya ada di kas daerah sebesar Rp11 miliar, hanya sistem pembayarannya saja sesuai prosedur ada permintaan ada pembayaran. Karena ini masalah pertanggungjawaban," ujar Deddy, Selasa (31/8/2021).

Dalam merealisasikan dana insentif nakes, kata Deddy, Pemkot Bandarlampung menerapkan unsur kehati-hatian dan berbasis data nakes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

"Sisanya akan segera dibayarkan setelah adanya verifikasi data oleh Dinas Kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

"Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah," katanya dikutip dari ANTARA, Selasa.

Artinya, lanjut Kastorius Sinaga, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan innakesda.

Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, di mana penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.

"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu front liner penanganan Covid-19 di daerah," ucapnya.

Karenanya, Mendagri telah menandatangani surat teguran kepada 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya. Surat teguran itu dilayangkan pada Senin (30/8/2021).

Adapun ke-10 kepala daerah tersebut antara lain wali kota Padang, bupati Nabire, wali kota Bandarlampung, bupati Madiun, wali kota Pontianak, bupati Penajem Paser Utara, bupati Gianyar, wali kota Langsa, wali kota Prabumulih, dan bupati Paser. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya