DPRD dan Pemkab Malang Sepakat Kembangkan Ekonomi Lokal Demi PEN
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

DPRD dan Pemkab Malang Sepakat Kembangkan Ekonomi Lokal Demi PEN

...
Imron Hakiki
Malang
25 Agustus 2021 - 17:16 WIB
Daerah | RILISID
...
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Rabu (25/8/2021). FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki.

RILISID, Malang — DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Malang di Gedung DPRD setempat, Kepanjen, Rabu (25/8/2021).

Agenda rapat paripurna tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terkait Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang, Abdullah Sattar dalam kesempatan agenda itu menyampaikan target kebijakan pembangunan Kabupaten Malang untuk memulihkan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2022 mengusung tema 'Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat'.

"Rinciannya, Pertama, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis unggulan daerah. Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur dan teknologi serta informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah untuk menuju kemandirian desa," paparnya.

"Kemudian Ketiga, penguatan kualitas kompotensi SDM dan daya saing di berbagai negara. Keempat, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mencetak iklim yang demokratis dan agamis. Kelima, pemantapan tatakelola pemerintahan serta inovasi keberlanjutan di berbagai sektor," sambungnya.

Untuk melancarkan realisasi atas target kebijakan tersebut, DPRD dan Bupati Malang menyepakati beberapa plafon kebijakan sebagai acuan kebijakan RAPBD tahun 2022.

Plafon kebijakan itu diambil dari asumsi-asumsi dasar kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2021 sekaligus kondisi ekonomi saat ini. Seperti kondisi ekonomi Kabupaten Malang yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada angka 3,6 persen- 4,6 persen.

"Kemudian tingkat pengangguran terbuka diprediksi mencapai 5,20 sampai 5,30 persen pada tahun 2021, melalui upaya peningkatan produktifitas tenaga kerja pada sektor nilai tambah. Selain itu meningkatkan minat pengusaha muda diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran," terang Sattar.

Menanggapi hal itu, Bupati Malang HM Sanusi memberi gambaran untuk mendorong pemulihan ekonomi kedepan, pihaknya akan mendorong peningkatan ekonomi wilayah dengan peningkatan kapasitas daya saing masyarakat berbasis daya saing unggulan daerah.

"Selain itu dengan cara pemerataan pembangunan terstruktur dan teknologis serta informasi dengan mendongkrak nilai tambah ekonomi melalui kemandirian desa," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

DPRD dan Pemkab Malang Sepakat Kembangkan Ekonomi Lokal Demi PEN

...
Imron Hakiki
Malang
25 Agustus 2021 - 17:16 WIB
Daerah | RILISID
...
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Rabu (25/8/2021). FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki.

RILISID, Malang — DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Malang di Gedung DPRD setempat, Kepanjen, Rabu (25/8/2021).

Agenda rapat paripurna tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terkait Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang, Abdullah Sattar dalam kesempatan agenda itu menyampaikan target kebijakan pembangunan Kabupaten Malang untuk memulihkan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2022 mengusung tema 'Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat'.

"Rinciannya, Pertama, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis unggulan daerah. Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur dan teknologi serta informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah untuk menuju kemandirian desa," paparnya.

"Kemudian Ketiga, penguatan kualitas kompotensi SDM dan daya saing di berbagai negara. Keempat, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mencetak iklim yang demokratis dan agamis. Kelima, pemantapan tatakelola pemerintahan serta inovasi keberlanjutan di berbagai sektor," sambungnya.

Untuk melancarkan realisasi atas target kebijakan tersebut, DPRD dan Bupati Malang menyepakati beberapa plafon kebijakan sebagai acuan kebijakan RAPBD tahun 2022.

Plafon kebijakan itu diambil dari asumsi-asumsi dasar kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2021 sekaligus kondisi ekonomi saat ini. Seperti kondisi ekonomi Kabupaten Malang yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada angka 3,6 persen- 4,6 persen.

"Kemudian tingkat pengangguran terbuka diprediksi mencapai 5,20 sampai 5,30 persen pada tahun 2021, melalui upaya peningkatan produktifitas tenaga kerja pada sektor nilai tambah. Selain itu meningkatkan minat pengusaha muda diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran," terang Sattar.

Menanggapi hal itu, Bupati Malang HM Sanusi memberi gambaran untuk mendorong pemulihan ekonomi kedepan, pihaknya akan mendorong peningkatan ekonomi wilayah dengan peningkatan kapasitas daya saing masyarakat berbasis daya saing unggulan daerah.

"Selain itu dengan cara pemerataan pembangunan terstruktur dan teknologis serta informasi dengan mendongkrak nilai tambah ekonomi melalui kemandirian desa," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya