Bikin Sedih, Ratusan Warga Terdampak Gempa Malang Gagal Dapat Bantuan DTH
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Bikin Sedih, Ratusan Warga Terdampak Gempa Malang Gagal Dapat Bantuan DTH

...
Imron Hakiki
Malang
6 Agustus 2021 - 13:57 WIB
Daerah | RILISID
...
Plt Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan. Foto: Rilisid/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Ratusan warga Kabupaten Malang yang terdampak gempa bumi pada 10 April 2021 lalu, terpaksa gigit jari. Sebabnya, bantuan dana tunggu hunian (DTH) yang mereka tunggu-tunggu selama ini ternyata pepesan kosong.

Padahal, bantuan DTH tahap pertama sudah terealisasi pada 3 Agustus 2021. Besaran nominalnya Rp500 ribu per orang selama tiga bulan berturut-turut.

Pendistribusian DTH tersebut akhirnya menyisakan persoalan baru karena sedikitnya 134 warga terdampak gempa gagal mendapatkan bantuan itu.

"Penyebabnya adalah banyak identitas kependudukan yang tidak sesuai. Misalnya NIK KTP dan KK-nya berbeda, namanya yang tidak sesuai, atau alamatnya yang berbeda," kilah Plt Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan, Jumat (6/8/2021).

Alhasil, distribusi DTH itu hanya bisa terealisasikan kepada 617 warga terdampak gempa bumi yang terdiri dari 18 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Penyalurannya via transfer melalui Bank BRI. Makanya, by name by adress harus singkron dan valid satu sama lain," tuturnya.

Lantas untuk merealisasikan bantuan untuk 134 warga terdampak gempa bumi itu, BPBD meminta pemerintah setempat, yakni pemerintah desa dan kecamatan untuk menganulir pemutakhiran data untuk warganya masing-masing.

"Sebelumnya kita sudah menyampaikan surat ke masing-masing pemerintah setempat agar mensosialisasikan terkait ketertiban identitas ini. Tapi ternyata faktanya masih banyak yang bermasalah," ujarnya.

Sementara itu, ditanya terkait penyaluran bantuan DTH selanjutnya, Sadono mengaku belum tahu kapan. Sebab, tahapan verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang belum kelar.

Sadono menduga tidak selesainya proses verifikasi itu akibat banyak pegawai DPKPCK yang terpapar Covid-19, sehingga harus isolasi mandiri.

"Dua pekan lalu kami (BPBD) dan DPKPCK dipanggil ke kantor DPRD Kabupaten Malang untuk segera menyelesaikan verifikasi. DPKPCK menyampaikan bahwa banyak pegawainya yang isolasi mandiri sekaligus karena masih dalam situasi PPKM," kata Sadono. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Bikin Sedih, Ratusan Warga Terdampak Gempa Malang Gagal Dapat Bantuan DTH

...
Imron Hakiki
Malang
6 Agustus 2021 - 13:57 WIB
Daerah | RILISID
...
Plt Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan. Foto: Rilisid/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Ratusan warga Kabupaten Malang yang terdampak gempa bumi pada 10 April 2021 lalu, terpaksa gigit jari. Sebabnya, bantuan dana tunggu hunian (DTH) yang mereka tunggu-tunggu selama ini ternyata pepesan kosong.

Padahal, bantuan DTH tahap pertama sudah terealisasi pada 3 Agustus 2021. Besaran nominalnya Rp500 ribu per orang selama tiga bulan berturut-turut.

Pendistribusian DTH tersebut akhirnya menyisakan persoalan baru karena sedikitnya 134 warga terdampak gempa gagal mendapatkan bantuan itu.

"Penyebabnya adalah banyak identitas kependudukan yang tidak sesuai. Misalnya NIK KTP dan KK-nya berbeda, namanya yang tidak sesuai, atau alamatnya yang berbeda," kilah Plt Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan, Jumat (6/8/2021).

Alhasil, distribusi DTH itu hanya bisa terealisasikan kepada 617 warga terdampak gempa bumi yang terdiri dari 18 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Penyalurannya via transfer melalui Bank BRI. Makanya, by name by adress harus singkron dan valid satu sama lain," tuturnya.

Lantas untuk merealisasikan bantuan untuk 134 warga terdampak gempa bumi itu, BPBD meminta pemerintah setempat, yakni pemerintah desa dan kecamatan untuk menganulir pemutakhiran data untuk warganya masing-masing.

"Sebelumnya kita sudah menyampaikan surat ke masing-masing pemerintah setempat agar mensosialisasikan terkait ketertiban identitas ini. Tapi ternyata faktanya masih banyak yang bermasalah," ujarnya.

Sementara itu, ditanya terkait penyaluran bantuan DTH selanjutnya, Sadono mengaku belum tahu kapan. Sebab, tahapan verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang belum kelar.

Sadono menduga tidak selesainya proses verifikasi itu akibat banyak pegawai DPKPCK yang terpapar Covid-19, sehingga harus isolasi mandiri.

"Dua pekan lalu kami (BPBD) dan DPKPCK dipanggil ke kantor DPRD Kabupaten Malang untuk segera menyelesaikan verifikasi. DPKPCK menyampaikan bahwa banyak pegawainya yang isolasi mandiri sekaligus karena masih dalam situasi PPKM," kata Sadono. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya