Bakso Sony dan Pemkot Batal Islah Gara-gara Penggunaan Mesin Kasir
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Bakso Sony dan Pemkot Batal Islah Gara-gara Penggunaan Mesin Kasir

...
RILIS.ID
Bandarlampung
28 September 2021 - 22:34 WIB
Daerah | RILISID
...
Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi. Foto: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Batalnya kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan manajemen Bakso Sony akhirnya terungkap.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung Yanwardi menjelaskan pihak Bakso Sony membatalkan berdamai dikarenakan adanya poin penting pada pakta integritas.

Menurutnya, Pemkot meminta pihak Bakso Sony hanya memakai tapping box dalam mencatat registrasi pembelian, bukan alat yang lain.

Namun, pihak Bakso Sony masih bersikeras tetap menggunakan dua alat registrasi. Yakni mesin kasir (cash register) dan tapping box.

"Alasan mereka memakai cash register karena juga menjual produk kemasan. Boleh (sebenarnya), tapi tetap harus dibedakan dengan yang makan di tempat," ungkapnya, Selasa (28/9/2021).

Bakso Sony diketahui memang menjual beberapa produk kemasan seperti pempek dan pentol bakso lengkap dengan bumbunya.

Sebelumnya, kuasa hukum Bakso Sony Dedi Setiyadi menyatakan membatalkan diri untuk hadir dan mendatangani pakta integritas yang dijadwalkan Selasa (28/9/2021).

"Kami tidak jadi ke Pemkot, kami masih diskusi," ujarnya.

Sehari sebelumnya atau tepatnya pada Senin (27/92/2021), kedua belah pihak mengisyaratkan islah setelah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana.

Dedi mengungkapkan ketidakhadiran kliennya ke kantor wali kota lantaran ada beberapa poin dalam pakta integritas yang tidak sesuai harapan manajemen Bakso Sony.

"Ada poin yang belum kita sepakati, ya jadi mohon maaf, batal (damai)," ucapnya.

Dedi mengaku masih mendiskusikan beberapa poin tersebut dengan manajemen Bakso Sony. Ia bilang kliennya belum bisa menerima poin yang dimaksud.

Namun sayangnya, Dedi enggan menjelaskan poin apa yang belum bisa diterima kliennya tersebut.

"Belum bisa kita sampaikan, karena masih kita diskusikan," ujarnya. (*)

Laporan: Sulaiman, Bandarlampung

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Bakso Sony dan Pemkot Batal Islah Gara-gara Penggunaan Mesin Kasir

...
RILIS.ID
Bandarlampung
28 September 2021 - 22:34 WIB
Daerah | RILISID
...
Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi. Foto: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Batalnya kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan manajemen Bakso Sony akhirnya terungkap.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung Yanwardi menjelaskan pihak Bakso Sony membatalkan berdamai dikarenakan adanya poin penting pada pakta integritas.

Menurutnya, Pemkot meminta pihak Bakso Sony hanya memakai tapping box dalam mencatat registrasi pembelian, bukan alat yang lain.

Namun, pihak Bakso Sony masih bersikeras tetap menggunakan dua alat registrasi. Yakni mesin kasir (cash register) dan tapping box.

"Alasan mereka memakai cash register karena juga menjual produk kemasan. Boleh (sebenarnya), tapi tetap harus dibedakan dengan yang makan di tempat," ungkapnya, Selasa (28/9/2021).

Bakso Sony diketahui memang menjual beberapa produk kemasan seperti pempek dan pentol bakso lengkap dengan bumbunya.

Sebelumnya, kuasa hukum Bakso Sony Dedi Setiyadi menyatakan membatalkan diri untuk hadir dan mendatangani pakta integritas yang dijadwalkan Selasa (28/9/2021).

"Kami tidak jadi ke Pemkot, kami masih diskusi," ujarnya.

Sehari sebelumnya atau tepatnya pada Senin (27/92/2021), kedua belah pihak mengisyaratkan islah setelah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana.

Dedi mengungkapkan ketidakhadiran kliennya ke kantor wali kota lantaran ada beberapa poin dalam pakta integritas yang tidak sesuai harapan manajemen Bakso Sony.

"Ada poin yang belum kita sepakati, ya jadi mohon maaf, batal (damai)," ucapnya.

Dedi mengaku masih mendiskusikan beberapa poin tersebut dengan manajemen Bakso Sony. Ia bilang kliennya belum bisa menerima poin yang dimaksud.

Namun sayangnya, Dedi enggan menjelaskan poin apa yang belum bisa diterima kliennya tersebut.

"Belum bisa kita sampaikan, karena masih kita diskusikan," ujarnya. (*)

Laporan: Sulaiman, Bandarlampung

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya