Bakso Sony Melawan, Kuasa Hukum Akan Gugat Pemkot ke PTUN
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Bakso Sony Melawan, Kuasa Hukum Akan Gugat Pemkot ke PTUN

...
RILIS.ID
Bandarlampung
20 September 2021 - 19:05 WIB
Daerah | RILISID
...
Pihak Bakso Sony menggelar konferensi pers di Gerai Bakso Sony Jalan Wolter Mongosidi, Senin (20/9/2021). Foto: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Kisruh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan Bakso Sonhaji Sony atau dikenal dengan sebutan Bakso Sony memasuki babak baru.

Pihak manajemen Bakso Sony memutuskan untuk menempuh jalur hukum perihal penyegelan seluruh gerai mereka oleh Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) Bandarlampung pada Senin (20/9/2021).

Tak tanggung-tanggung, semua gerai Bakso Sony disegel sekaligus oleh Pemkot Bandarlampung melalui TP4D yang dipimpin Pelaksana tugas Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Tole Dailami.

Penutupan paksa itu melibatkan personel Satpol PP, Polresta, Kejari, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

TP4D melakukan penyegelan lantaran pihak Bakso Sony tak menunjukkan itikad baik setelah diberikan tenggat waktu untuk melunasi tunggakan pajak yang mencapai sekitar Rp14 miliar.

Kuasa hukum Bakso Sony, Dedi Setiadi, menilai tindakan yang dilakukan Pemkot Bandarlampung merupakan kesewenang-wenangan dan tidak memikirkan dampak ke depan.

"Saat ini masih PPKM, dalam kondisi ekonomi yang sulit. Di mana ada 200 pegawai yang kesulitan ekonomi," ujar Dedi dalam konferensi pers di gerai Bakso Sony Jalan Wolter Mongonsidi, Senin (20/9/2021).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum karena menilai tindakan Pemkot Bandarlampung yang menyegel seluruh gerai Bakso Sony sebagai bentuk arogansi.

"Kita akan bawa ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," katanya. (*)

Laporan: Sulaiman, Bandarlampung

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Bakso Sony Melawan, Kuasa Hukum Akan Gugat Pemkot ke PTUN

...
RILIS.ID
Bandarlampung
20 September 2021 - 19:05 WIB
Daerah | RILISID
...
Pihak Bakso Sony menggelar konferensi pers di Gerai Bakso Sony Jalan Wolter Mongosidi, Senin (20/9/2021). Foto: Sulaiman

RILISID, Bandarlampung — Kisruh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan Bakso Sonhaji Sony atau dikenal dengan sebutan Bakso Sony memasuki babak baru.

Pihak manajemen Bakso Sony memutuskan untuk menempuh jalur hukum perihal penyegelan seluruh gerai mereka oleh Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) Bandarlampung pada Senin (20/9/2021).

Tak tanggung-tanggung, semua gerai Bakso Sony disegel sekaligus oleh Pemkot Bandarlampung melalui TP4D yang dipimpin Pelaksana tugas Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Tole Dailami.

Penutupan paksa itu melibatkan personel Satpol PP, Polresta, Kejari, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

TP4D melakukan penyegelan lantaran pihak Bakso Sony tak menunjukkan itikad baik setelah diberikan tenggat waktu untuk melunasi tunggakan pajak yang mencapai sekitar Rp14 miliar.

Kuasa hukum Bakso Sony, Dedi Setiadi, menilai tindakan yang dilakukan Pemkot Bandarlampung merupakan kesewenang-wenangan dan tidak memikirkan dampak ke depan.

"Saat ini masih PPKM, dalam kondisi ekonomi yang sulit. Di mana ada 200 pegawai yang kesulitan ekonomi," ujar Dedi dalam konferensi pers di gerai Bakso Sony Jalan Wolter Mongonsidi, Senin (20/9/2021).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum karena menilai tindakan Pemkot Bandarlampung yang menyegel seluruh gerai Bakso Sony sebagai bentuk arogansi.

"Kita akan bawa ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," katanya. (*)

Laporan: Sulaiman, Bandarlampung

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya