Langgar PPKM, Wali Kota Malang Sutiaji Dihukum 15 Hari Kurungan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Langgar PPKM, Wali Kota Malang Sutiaji Dihukum 15 Hari Kurungan

...
Imron Hakiki
Malang
12 Oktober 2021 - 16:30 WIB
Breaking News | RILISID
...
Wali Kota Malang Sutiaji saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (12/10/2021). FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Sidang kasus rombongan gowes Walikota Malang Sutiaji digelar di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Selasa (12/10/2021).

Dalam sidang itu, Hakim Tunggal Farid Zuhri S.H.,M.hum memutuskan menjatuhkan vonis kurungan 15 hari atau denda Rp 25 juta kepada Sutiaji.

Politisi Partai Demokrat tersebut bersama rombongannya dianggap telah melakukan Tindak Pidana Ringan atau Tipiring karena melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) PPKM Level 3 dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Vonis penguatannya yakni pada Pasal 49 ayat 4 yang menyebut setiap orang yang melanggar ketertiban umum atau trantibmum, dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana kurungan tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. 

"Ada tiga putusan hari ini. Selain Pak Sutiaji, ada juga Erik Setyo Santoso (Sekda Kota Malang), dan Arif Tri Sastyawan (Kabag Umum Pemkot Malang). Ketiganya dianggap bersalah melanggar Prokes sesuai Pergub Jatim, pasal 49 ," ungkap Humas Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Aulia Reza usai sidang putusan, Selasa (12/10/2021) siang.

Dalam putusan pasal 49 itu menurut Reza, Sutiaji dikenakan denda Rp 25 juta. Apabila denda Rp 25 juta itu tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan selama 20 hari.

Sementara untuk Erik (Sekda Kota Malang), lanjut Reza, harus membayar denda Rp 15 juta.

"Apabila denda Rp 15 juta tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 10 hari," tegasnya.

"Untuk pak Arif (Kabag Umum), dendanya Rp 10 juta atau diganti pidana kurungan selama 8 hari dan membayar biaya perkara lima ribu rupiah," sambung Reza.

Perbedaan denda dan putusan adalah menjadi wewenang Hakim tunggal dalam sidang tersebut.

"Soal perbedaan besarnya denda dan masa kurungan itu wewenang Majelis Hakim. Kami hanya menjelaskan hasil putusan sidang hari ini saja," katanya.

Reza menambahkan, PN Kepanjen hanya menjalankan sidang sesuai berkas yang sudah dilimpahkan. Apabila masih ada berkas lain yang ikut dalam rombongan pak Sutiaji, otomatis akan di sidangkan. 

"Karena tiga berkas ini yang dilimpahkan, maka kita sidangkan," ucapnya.

Menanggapi putusan hakim, Walikota Malang Sutiaji mengaku menerima dan legowo.

"Kita ikuti prosedurnya dan putusan. Apa yang sudah diputuskan ya kami terima mas," terang Sutiaji. 

Saat ditanya apakah ada yang dirugikan dalam putusan tersebut, Sutiaji mengaku tidak ada.

"Nggak ada yang dirugikan mas. Kita terima putusannya," singkatnya.

Sebagai informasi, pada Minggu (19/9/2021) lalu Walikota Malang bersama jajaran Pemerintah Kota Malang menggelar gowes (bersepeda bersama) ke Pantai Kodangmerak, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Padahal, saat itu seluruh destinasi wisata di Kabupaten Malang, tidak terkecuali pantai Kondangmerak tutup akibat penerapan PPKM Level 3.

Satgas Covid-19 setempat sempat menghadang rombongan jajaran Pemerintah Kota Malang tersebut, hanya saja mereka tetap nekat masuk. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Langgar PPKM, Wali Kota Malang Sutiaji Dihukum 15 Hari Kurungan

...
Imron Hakiki
Malang
12 Oktober 2021 - 16:30 WIB
Breaking News | RILISID
...
Wali Kota Malang Sutiaji saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (12/10/2021). FOTO: RILIS.ID/Imron Hakiki

RILISID, Malang — Sidang kasus rombongan gowes Walikota Malang Sutiaji digelar di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Selasa (12/10/2021).

Dalam sidang itu, Hakim Tunggal Farid Zuhri S.H.,M.hum memutuskan menjatuhkan vonis kurungan 15 hari atau denda Rp 25 juta kepada Sutiaji.

Politisi Partai Demokrat tersebut bersama rombongannya dianggap telah melakukan Tindak Pidana Ringan atau Tipiring karena melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) PPKM Level 3 dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Vonis penguatannya yakni pada Pasal 49 ayat 4 yang menyebut setiap orang yang melanggar ketertiban umum atau trantibmum, dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana kurungan tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. 

"Ada tiga putusan hari ini. Selain Pak Sutiaji, ada juga Erik Setyo Santoso (Sekda Kota Malang), dan Arif Tri Sastyawan (Kabag Umum Pemkot Malang). Ketiganya dianggap bersalah melanggar Prokes sesuai Pergub Jatim, pasal 49 ," ungkap Humas Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Aulia Reza usai sidang putusan, Selasa (12/10/2021) siang.

Dalam putusan pasal 49 itu menurut Reza, Sutiaji dikenakan denda Rp 25 juta. Apabila denda Rp 25 juta itu tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan selama 20 hari.

Sementara untuk Erik (Sekda Kota Malang), lanjut Reza, harus membayar denda Rp 15 juta.

"Apabila denda Rp 15 juta tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 10 hari," tegasnya.

"Untuk pak Arif (Kabag Umum), dendanya Rp 10 juta atau diganti pidana kurungan selama 8 hari dan membayar biaya perkara lima ribu rupiah," sambung Reza.

Perbedaan denda dan putusan adalah menjadi wewenang Hakim tunggal dalam sidang tersebut.

"Soal perbedaan besarnya denda dan masa kurungan itu wewenang Majelis Hakim. Kami hanya menjelaskan hasil putusan sidang hari ini saja," katanya.

Reza menambahkan, PN Kepanjen hanya menjalankan sidang sesuai berkas yang sudah dilimpahkan. Apabila masih ada berkas lain yang ikut dalam rombongan pak Sutiaji, otomatis akan di sidangkan. 

"Karena tiga berkas ini yang dilimpahkan, maka kita sidangkan," ucapnya.

Menanggapi putusan hakim, Walikota Malang Sutiaji mengaku menerima dan legowo.

"Kita ikuti prosedurnya dan putusan. Apa yang sudah diputuskan ya kami terima mas," terang Sutiaji. 

Saat ditanya apakah ada yang dirugikan dalam putusan tersebut, Sutiaji mengaku tidak ada.

"Nggak ada yang dirugikan mas. Kita terima putusannya," singkatnya.

Sebagai informasi, pada Minggu (19/9/2021) lalu Walikota Malang bersama jajaran Pemerintah Kota Malang menggelar gowes (bersepeda bersama) ke Pantai Kodangmerak, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Padahal, saat itu seluruh destinasi wisata di Kabupaten Malang, tidak terkecuali pantai Kondangmerak tutup akibat penerapan PPKM Level 3.

Satgas Covid-19 setempat sempat menghadang rombongan jajaran Pemerintah Kota Malang tersebut, hanya saja mereka tetap nekat masuk. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya