KPK Tangkap Tangan Bupati Penajam Paser Utara yang Pernah Disorot Bangun Rumdis Rp34 M
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

KPK Tangkap Tangan Bupati Penajam Paser Utara yang Pernah Disorot Bangun Rumdis Rp34 M

...
RILIS.ID
Jakarta
13 Januari 2022 - 9:36 WIB
Breaking News | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud pada Rabu (12/1/2022).

Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan hal itu. Ia mengatakan penangkapan tersebut berlangsung pada Rabu sore.

"Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (12/1/2022) sore hari, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi," katanya ketika dikonfirmasi melalui pesan berbasis aplikasi WhatsApp, Kamis (13/1/2022).

Ali mengatakan seluruh pihak yang ditangkap sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Saat ini pihak-pihak yang ditangkap segera dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK," ujarnya.

Menurut Ali, lembaga antirasuah tersebut memiliki 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang terjaring OTT.

"KPK tentu memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini.Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan Bupati PPU dan beberapa pihak terkait dengan dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara," katanya.

Ia mengatakan tim KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam terhadap beberapa pihak yang telah ditangkap untuk memperjelas duduk perkaranya.

"Karena itu, kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini. Selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," ucap Ghufron.

Rumdis Rp34 Miliar

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah disorot. Ini tak lain karena proyek pembangunan rumah jabatan atau rumah dinas (rumdis) Bupati PPU yang menyedot anggaran fantastis.

Meski dianggarkan senilai Rp34 miliar, proyek pembangunan rumah dinas tersebut tak kunjung rampung 100 persen hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan pembangunan rumah dinas itu masih membutuhkan tambahan anggaran.

Menurut Edi, tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga dermaga.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (23/8/2021).

Rumah dinas bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Poyek tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian (addendum) kontrak.

Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah jabatan kepala daerah, menurut Edi, dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer.

"Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak," ucapnya.

Pemasangan instalasi listrik rumah jabatan kepala daerah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Pengadaan listrik, kata dia, sebagai kebutuhan mendesak karena instalasi listrik diperlukan untuk kebutuhan rumah jabatan Bupati PPU.

Untuk proses pembangunan, meliputi pagar, ornamen, taman, dan dermaga dilakukan bersamaan dengan pengerjaan interior rumah jabatan kepala daerah.

Dinas PUPR berharap rumah jabatan bupati tersebut rampung pada tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, anggaran untuk lanjutan pembangunannya akan diusulkan pada 2022. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

KPK Tangkap Tangan Bupati Penajam Paser Utara yang Pernah Disorot Bangun Rumdis Rp34 M

...
RILIS.ID
Jakarta
13 Januari 2022 - 9:36 WIB
Breaking News | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud pada Rabu (12/1/2022).

Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan hal itu. Ia mengatakan penangkapan tersebut berlangsung pada Rabu sore.

"Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (12/1/2022) sore hari, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi," katanya ketika dikonfirmasi melalui pesan berbasis aplikasi WhatsApp, Kamis (13/1/2022).

Ali mengatakan seluruh pihak yang ditangkap sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Saat ini pihak-pihak yang ditangkap segera dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK," ujarnya.

Menurut Ali, lembaga antirasuah tersebut memiliki 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang terjaring OTT.

"KPK tentu memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini.Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan Bupati PPU dan beberapa pihak terkait dengan dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara," katanya.

Ia mengatakan tim KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam terhadap beberapa pihak yang telah ditangkap untuk memperjelas duduk perkaranya.

"Karena itu, kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini. Selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," ucap Ghufron.

Rumdis Rp34 Miliar

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah disorot. Ini tak lain karena proyek pembangunan rumah jabatan atau rumah dinas (rumdis) Bupati PPU yang menyedot anggaran fantastis.

Meski dianggarkan senilai Rp34 miliar, proyek pembangunan rumah dinas tersebut tak kunjung rampung 100 persen hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan pembangunan rumah dinas itu masih membutuhkan tambahan anggaran.

Menurut Edi, tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga dermaga.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (23/8/2021).

Rumah dinas bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Poyek tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian (addendum) kontrak.

Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah jabatan kepala daerah, menurut Edi, dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer.

"Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak," ucapnya.

Pemasangan instalasi listrik rumah jabatan kepala daerah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Pengadaan listrik, kata dia, sebagai kebutuhan mendesak karena instalasi listrik diperlukan untuk kebutuhan rumah jabatan Bupati PPU.

Untuk proses pembangunan, meliputi pagar, ornamen, taman, dan dermaga dilakukan bersamaan dengan pengerjaan interior rumah jabatan kepala daerah.

Dinas PUPR berharap rumah jabatan bupati tersebut rampung pada tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, anggaran untuk lanjutan pembangunannya akan diusulkan pada 2022. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya